Sastra, PSN dan Otonomi Daerah

Oleh Viddy AD Daery

Surabaya dipilih sebagai tempat pelaksanaan Pertemuan Sastrawan Nusantara (PSN) XIII. Ini merupakan oleh-oleh penting duta Jawa Timur -- Viddy AD Daery, Meimura, M Shoim Anwar, Bonari Nabonenar, Aming Aminuddin dan Bagus Putu Parto -- dari mengikuti PSN XII di Singapura, 13-14 September 2003.

Ketika itu, Steering Committee PSN, yakni GAPENA (Gabungan Organisasi Penulis Nasional) Malaysia -- sebuah LSM pemerintah, mirip DKJ, menawari apakah Jatim siap menjadi tuan rumah PSN XIII? Jawaban positif kemudian datang dari DR Setya Yuwana Sudikan, bahwa Jatim sangat siap menjadi tuan rumah PSN XIII.

Tanggal 13 dan 14 Januari 2004, delegasi GAPENA Malaysia telah berkunjung ke Surabaya untuk mempersiapkan perhelatan sastra tingkat Asia Tenggara itu dengan panitia Jawa Timur. Setelah mendapat dukungan dari Dewan Kesenian Jatim (DKJT), Taman Budaya Jatim (TBJT), Kepala Dinas Pariwisata Jatim dan Wakil Gubernur Jatim, maka disetujui PSN XIII akan diselenggarakan di Surabaya pada 8-12 September 2004.

Tanggal itu telah disetujui oleh delegasi Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand serta Indonesia pada pertemuan dalam acara budaya Angin Timur Laut di Kuantan, Malaysia, 5 April 2004. Delegasi PSN dari Indonesia yang hadir ketika itu adalah M Shoim Anwar (Ketua Panitia Pelaksana PSN XIII) dan Viddy AD Daery (anggota steering committee).

PSN digagas oleh Malaysia dan Singapura. Indonesia serta Brunei menyambut baik gagasan itu, demi menjembatani persaudaraan Melayu Serumpun yang dulu bersatu di bawah panji Majapahit tapi kini tercabik-cabik ke dalam berbagai entitas politik modern warisan penjajah.

Pada setiap PSN, biasanya dilahirkan resolusi-resolusi yang diharapkan segera dilaksanakan di masing-masing negara. Semenjak PSN I hingga XI, tercatat beberapa resolusi penting. Pertama, agar pemerintah masing-masing negara menempatkan sastra/budaya sebagai unsur penting dalam pembangunan. Kedua, agar pemerintah masing-masing negara melakukan penelitian dan kajian mendalam mengenai kebudayaan Melayu Nusantara maupun Diaspora. Ketiga, mengadakan bengkel sastra bersama.

Keempat, mempermudah peraturan lalu lintas perdagangan buku lintas negara di Nusantara. Kelima, agar pemerintah senantiasa menggalakkan minat baca masyarakat. Keenam, mengusahakan pertukaran penerbitan sastra. Ketujuh, mengusahakan penerjemahan karya sastrawan Nusantara ke bahasa-bahasa dunia, agar karya sastrawan Nusantara lebih mendunia. Kedelapan, menyelenggarakan penghargaan semisal Anugrah Sastrawan Nusantara.

Dari resolusi-resolusi itu, hanya Indonesia yang tidak melaksanakannya, dan dengan demikian hanya sastrawan Indonesia yang bernasib paling malang dibanding sastrawan negara serumpun, karena hanya pemerintah Indonesia yang perhatiannya terhadap sastra nol besar, seperti diungkap Taufiq Ismail.

Pemerintah Indonesia bahkan tidak memberi ruang sastra yang layak dalam kurikulum sekolah, serta memajaki sastra mulai dari penerbitannya, honor pengarangnya sampai penjualannya.

Sementara, Malaysia sejak dipimpin PM Mahathir Mohammad, menerapkan kebijakan "ekonomi baru" yang menomorsatukan kemakmuran rakyat pribumi. Sastra (terutama sastra Melayu sebagai representasi sastra pribumi) pun diguyur fasilitas dan dana, sehingga maju pesat dan sudah menyejajari sastra Indonesia yang kini justru sedang setback.

Pemerintah Malaysia membentuk Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) sejak 1956, dan kini memiliki kantor megah di Jl Dewan Bahasa Kuala Lumpur. DBP mempunyai cabang di Kuching, Kota Kinabalu, Pulau Pinang, Kota Baru, dan Johor Baru. Ini adalah lembaga otonom yang dikontrol oleh menteri pendidikan, menteri keuangan dan majelis raja-Raja.

Selain itu, pemerintah Malaysia lewat Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Belia dan Sukan tetap menyalurkan banyak dana dan fasilitas untuk kemajuan sastra-budaya lewat berbagai institusi pendidikan dan GAPENA yang dipimpin oleh Prof DR Tan Sri Haji Ismail Hussein.

GAPENA mendapat fasilitas berupa gedung megah peninggalan era penjajahan Inggris dengan halaman yang sangat luas di Jalan JKR yang elit, diberi dana tetap untuk anggaran tiap tahun dan diberi beberapa tanah dan bangunan (ruko) yang boleh dibisniskan sebagai sumber 'dana abadi'.

Disamping itu, GAPENA selalu mendapat sumbangan dari berbagai lembaga bisnis semacam perusahaan minyak, bank, dan media masa, untuk kegiatan anugrah sastra dan lomba penulisan kreatif yang sangat sering diselenggarakan. Dari berbagai fasilitas dan kegiatan itu, sastrawan Malaysia bisa hidup sangat layak hanya dari bersastra.

Sebaliknya, sastrawan Indonesia justru harus tekor dan membiayai kehidupan bersastra-nya. Kecuali kalau nekad memilih jalur hidup miskin penuh utang. Untuk Brunei, pemerintah kerajaan mempercayakan pembinaan kehidupan bersastra pada Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan yang menaungi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Kebijakannya tak jauh dari Malaysia. Di samping itu, pemerintah Brunei juga mengguyur dana dan fasilitas kepada organisasi semacam GAPENA, yakni ASTERAWANI (Angkatan Sastrawan-Sastrawati Brunei).

Sedangkan Singapura tidak mempunyai sistem seperti di Malaysia dan Brunei, tetapi pemerintahnya sangat murah hati memberi fasilitas dan dana kepada berbagai organisasi Melayu, termasuk organisasi sastrawan Melayu Singapura yang bernama ASAS 50 (Angkatan sastrawan 50). Dengan begitu, maka perkembangan sastra di negara-negara tetangga itu kini semakin melejit maju, dan tidak bisa lagi diremehkan oleh para sastrawan Indonesia seperti 10 tahun yang lalu.

Sejak Taufiq Ismail dan kelompok Horison menyelenggarakan kegiatan apresiasi sastra ke sekolah-sekolah seluruh Indonesia -- didanai Ford Foundation -- pemerintah RI mulai terlecut dan kini Pusat Bahasa mulai diguyur dana dan mulai banyak kegiatan sastra-nya, meski kegiatan itu masih berbau 'KKN' dengan hanya melibatkan segelintir sastrawan yang itu-itu saja, belum merata, bahkan belum menjangkau sastrawan daerah secara luas.

Maka, PSN XIII di Surabaya menjadi penting, karena menjadi wahana untuk desentralisasi sastra seperti yang sudah dilakukan Riau dan Bali, yakni melakukan optimalisasi diri, lalu langsung berhubungan dengan dunia luar tanpa harus tergantung kepada Jakarta.

Sudah saatnya para sastrawan daerah 'menjemput bola dunia' dan PSN adalah salah satu upaya berhubungan langsung dengan sastra dunia untuk lingkup Asia Tenggara.

(Viddy AD Daery, Penyair dan Pengamat Sastra )

Republika, Minggu, 30 Mei 2004 Wacana