Monday, 9 June 2014

Mari Kita Marah!

Tulisan A.S. Laksana, Diselamatkan Burung Kecil di Ruang Putih (JP, Minggu 29/9) mengandung kesalahan ejaan ketika ia mengutip pepatah Jawa, ”tresno jalaran soko kulino,” –pepatah aslinya dan cara penulisan ejaan yang benar, ”Witing tresna jalaran saka kulina.” Selebihnya, saya yakin tulisan tersebut menambah kegeraman para pihak yang berharap banyak –di bidang literasi-- pada pemerintah.

Gerakan baca-tulis begitu marak di tengah-tengah masyarkat belakangan ini. Gejala demikian menawarkan harapan, yang seharusnya diarahkan agar semakin mantap berada di jalur yang tepat dan semakin menginspirasi agar tidak sekadar ramai, hiruk-pikuk seperti di perpolitikan kita, agar tidak banjir buku picisan yang hanya menyibukkan ”dinas ketertiban” seperti terjadi pada era 70-an.

Geliat penerbitan buku di negri ini memang menunjukkan tren yang menggembirakan. Selain banyak buku impor (baca: terjemahan), buku asli karya anak bangsa pun semakin banyak diterbitkan, seiring dengan teknologi penerbitan yang semakin murah dan fleksibel (ada model cetak sejumlah pesanan) dan populasi penulis yang menunjukkan peningkatan luar biasa. Kita hanya perlu membuka media jejaring sosial, Facebook misalnya, dan mencari grup atau halaman: buku, penerbit, penulis, penyair, dan seterusnya untuk mengetahui hal itu. Yang tampak paling menonjol di media sosial itu adalah komunitas penulis dengan penerbitan indie, sampai-sampai seorang Langga Gustanto, S.Kom, mendirikan ”Pusat Informasi Cyber Chrime di Dunia Kepenulisan” dan membuat sebuah grup dengan deskripsi, ”…untuk menjadi informan sebagai langkah pencegahan dan meminimalisir maraknya kasus penipuan di dunia kepenulisan Online. Silakan menyampaikan informasi dengan cepat, tepat dan akurat agar dapat menjadi sarana berbagi informasi kepada yang lain.”

Itu berarti, di luar proyek pemerintah, di tengah-tengah masyarakat telah terjadi pertumbuhan usaha penerbitan buku yang selain menjadi media kreativitas juga melibatkan aspek-aspek ekonomi. Dalam hal penguatan gerakan literasi ini, di pelosok-pelosok bertumbuhan perpustakaan-perpustakaan yang dibiayai perorangan, rumah baca, komunitas penulis/pembaca, sanggar sastra/penulisan, sementara Gerakan Perpustakaan Masuk Desa yang diluncurkan sejak Zaman Soeharto (?) seperti tak ada kabar-beritanya lagi. Lalu, perpustakaan kota/kabupaten pun diperkuat, walau sebagian besar bisa jadi hanya agar daftar isian proyeknya tidak kosong, atau sekadar tamba-isin (mengindari rasa malu) jika sampai tenggelam oleh popularitas perpustakaan-perpustakaan yang dibuka warga masyarakat secara swadaya.

Para pembuat kebijakan di kalangan pemerintahan seolah tak pernah mendengar teriakan STA (Sutan Takdir Alisyahbana) mengenai betapa pentingnya buku untuk mengupayakan kemajuan bangsa sambil menunjuk proyek penerjemahan besar-besaran yang pernah dilakukan Jepang sehingga bangsa yang porak-poranda pada Perang Dunia II itu dengan cepat menata negrinya, dan bangkit menyejajarkan diri dengan beberapa bangsa yang unggul di banyak bidang.

Pikiran pejabat seperti tidak mau memahami kesedihan seorang Taufiq Ismail mengenai minat baca generasi muda bangsa ini. Mereka juga seperti tidak melihat bagaimana seorang Suparto Brata melampiaskan ”kemarahannya” dengan membiayai penerbitan buku-bukunya sendiri, membantu penerbitan buku-buku karya penulis muda di sekitarnya, dan di usianya yang sudah kepala tujuh masih mau blusukan dari sanggar ke sangggar. Pada setiap kesempatan berbicara adalah ”buku” kata yang paling banyak disebut. ”Buku, buku, buku, jika kita menginginkan bangsa ini menjadi lebih maju, tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh jika kita tidak mau menggerakkan warga bangsa untuk membaca dan menulis buku!” Begitulah Pak Parto, pun rela kehilangan berpuluh-puluh juta rupiah untuk gerakan membaca dan menulis buku yang selalu ia dengung-dengungkan itu.

Lain di dalam negri, lain pula di luar negri. Di Hongkong, para pekerja migran asal Indonesia sangat gencar melakukan gerakan literasi. Ada yang setiap hari libur (Minggu) bersusah-payah menyeret koper besar berisi buku-buku bacaan yang didatangkan dari tanah air untuk dipinjamkan secara gratis, ada kelompok-kelompok/komunitas penulis yang saban-saban menyelanggarakan bengkel penulisan dengan mendatangkan narasumber dari tanah air secara swadaya. Adalah FLP-HK yang sudah 3 tahun belakangan secara berturut-turut menyelenggarakan Festival Sastra Migran. Pada festival itu biasanya digelar lomba penulisan fiksi maupun nonfiksi, lomba baca puisi/cerpen, bursa buku, pemutaran film dokumenter, dan pemberian penghargaan terhadap penulis terbaik di kalangan mereka. Ada pula pemilihan dan pemberian penghargaan terhadap buku yang terbit di kalangan mereka.

Dalam satu tahun, puluhan buku lahir dari rahim kreatif para perempuan pekerja migran asal Indonesia di Hongkong. Jika mau mengitung secara serampangan, katakanlah 10 buku dalam setahun itu terbit mewakili pekerja migran kita di Hongkong yang jumlahnya berkisar pada angka 150 ribuan, berarti 1 buku untuk 1.500 orang. Maka, berapa judul buku harus diterbitkan di tanah air (mewakili 240-an juta penduduk) dalam setahun untuk menyamai rekor itu? Jangan kaget, tetapi diam-diam ubahlah cara pandang anda jika selama ini lebih mengenal mereka dengan sebutan TKW dan memasukkan mereka (secara pukul rata) sebagai warga bangsa kelas sekian.

Gerakan literasi (baca-tulis) di kalangan pekerja migran juga ada di negara selain Hongkong, misalnya di Taiwan, Singapura, Malaysia. Tetapi, mereka yang berada di Hongkong masih tampak sebagai yang terdepan dipandang dari kinerja komunitas dan jumlah penerbitan buku/media berkala-nya. Pemerintah, mana pemerintah? Di mana negara?

Cobalah mari kita marah. Melalui tulisan di berbagai media yang ada, mari mengacungkan ”tinju” lalu menunggu reaksi, apakah kita memiliki pemimpin yang bisa membaca atau tidak!