Menggugat Hari Berbahasa Jawa ala Surabaya

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya telah menerapkan program Hari Berbahasa Jawa di seluruh sekolah di Surabaya, melalui Surat Edaran (SE) nomor : 421.2/0123/436.5.6/2008, tentang Penggunaan Bahasa Jawa untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK negeri dan swasta se-Surabaya. Sebagaimana tertuang dalam SE, program itu didasarkan atas hasil Kongres Bahasa Jawa 2006 di Semarang, instruksi wali kota Surabaya dalam forum pendidikan, serta grand design pendidikan dan kebudayaan Jawa Timur menuju tahun 2025. Sedangkan tujuannya adalah untuk menumbuhkembangkan, melestarikan budaya Jawa, serta menanamkan etika sopan santun bagi siswa (www.surabaya.go.id, 22-01-2008 08:38:23).

Seorang wartawan menanyai saya, "Menurut Sampeyan, bagus nggak, program Hari Berbahasa Jawa di sekolah yang kini sedang anget-anget-nya di Surabaya?" Jawaban saya, "Ya, jelaslah, itu program yang bagus." Untunglah, saya masih diberi kesempatan untuk memberikan semacam penjelasan bahwa kebagusan program itu bisa jadi hanya bisa sampai pada tahap pelestarian. Kalau benar mau mengembangkan bahasa Jawa, apalagi dalam konteks grand design pendidikan dan kebudayaan Jawa Timur menuju 2025 seperti yang dirilis Bapetikom (ini lembaga atau badan apa ya?, Pen.) di www.surabaya.go.id itu, saya jadi makin penasaran, grand design-nya seperti apa ya? Apalagi, jika kita simak salah satu kalimat dalam rilis Bapetikom itu, "Bahasa Jawa yang dipakai tidak harus bahasa khas Suroboyoan, tapi juga bahasa Jawa Tengah."

Beberapa waktu lalu ketika sebuah grup teater tradisional dari Suriname tampil di Surabaya, banyak warga Surabaya, termasuk wartawan, yang menilai bahasa (Jawa) mereka sungguh aneh, sangat asing, seperti bahasa dari planet lain, dan sebagainya. Padahal, bahasa Jawa seperti yang dipakai grup Kabaret Does itulah yang hingga kini bisa kita temukan di dalam percakapan sehari-hari sebagian masyarakat Jawa Timur yang dalam peta budaya biasa dimasukkan ke dalam kelompok Mataraman (Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Madiun, Ngawi, dan beberapa daerah lain). Artinya, walau sama-sama bahasa Jawa, dialek Surabaya dan Mataraman pada tataran tertentu akan susah nyambung.

Maka, bagaimana praktik percakapan dengan bahasa Jawa di sekolah-sekolah di Surabaya ketika seorang siswa yang berasal dari daerah Mataraman dengan seorang siswa atau guru asli Surabaya? Si siswa asal Mataraman akan bilang, "Mau esuk mbakyuku nangis ngguguk merga digitik bapak (Tadi pagi kakak perempuan saya menangis tersedu-sedu karena dipukul pakai pecut oleh bapak). Tetapi, bisa jadi, penerimaan orang asli Surabaya atas kalimat itu akan meleset alias melenceng sangat jauh dari makna yang dimaksudkan, karena dalam bahasa Jawa dialek Surabaya, kata "digitik" bermakna "disenggamai."

Itu contoh sederhana. Maka, betapa serakahnya "Surabaya"! Ngurusi bahasa Jawa dialek Surabaya saja susah (misalnya, hingga kini belum punya kamus semacam yang dimiliki Banyuwangi untuk bahasa Jawa dialek Osing, apalagi semacam tata bahasanya).

Pertanyaan berikutnya, sudahkah Dispendik Kota Surabaya sadar, bahasa praktis anak-anak/remaja termasuk para siswa sekarang adalah bahasa daerah Betawi? Itu berkat pengaruh siaran televisi dan radio. Radio-radio lokal pun, terutama acara untuk kawula muda, memakai bahasa daerah Betawi. Maka, menyikapi siaran berbahasa Jawa dialek Surabaya seperti yang digunakan JTV, kita tidak cukup hanya menuding bahwa itu bukanlah bahasa Jawa Surabaya yang baik dan benar. Kalau memang dinilai salah, seharusnya justru didekati, diarahkan agar menjadi lebih baik dan benar, dan bukannya hanya diolok-olok. Media, apakah itu media cetak maupun elektronik, punya potensi yang jauh lebih besar untuk memengaruhi perilaku masyarakat, termasuk dalam berbahasa. Kesadaran ini seharusnya dimiliki dan kemudian mewarnai kebijakan-kebijakan yang benar-benar dilandaskan pada apa yang tadi sisebut sebagai grand design pendidikan dan kebudayaan Jawa Timur menuju 2025 itu. Membangun kebudayaan pastilah tidak bisa hanya didasarkan pada wawasan dan kemudian proyek-proyek yang bersifat sektoral.

Mengapa saya lebih suka menyebut program Dispendik Surabaya itu sebagai program Hari Berbahasa (Basi) Jawa di sekolah? Sekali lagi, soal bagusnya sih memang bagus. Bahkan, daerah-daerah di Jawa Tengah sudah melakukannya beberapa tahun lalu, tak hanya di sekolah-sekolah, tapi juga di instansi-instansi pemerintah. Memang, tidak ada kata terlambat untuk melakukan sesuatu yang baik. Namun, jika memang mau, tak hanya melestarikan atau nguri-uri, melainkan juga mengembangkan bahasa Jawa, menggiatkan pemakaian bahasa Jawa (dalam hal ini bahasa Jawa dialek atau subdialek Surabaya) ragam tulis tidak boleh diabaikan. Beberapa anggota Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya (PPSJS) telah memulainya tanpa surat edaran wali kota, tanpa subsidi APBD Surabaya. Suparto Brata telah menulis sekian banyak cerita pendek berbahasa Jawa (Suroboyoan), seperti terkumpul dalam Trem. Trinil Sri Setyowati bahkan telah menerbitkan dengan biaya sendiri buku puisi dan novel berbahasa Jawa Suroboyoan (Donga Kembang Waru, dan Sarunge Jagung). Budi Palopo juga menulis cukup banyak guritan dengan bahasa Jawa Surobaoyoan. Begitu pula Leres Budi Santosa (salah satu orang penting di balik siaran Pojok Kampung JTV) menulis beberapa crita cekak (dimuat Jaya Baya) dengan bahasa Jawa Suroboyoan.

Maka, siapa mau melihat rak buku di perpustakaan sekolah-sekolah di Surabaya, adakah di sana buku-buku yang saya sebutkan itu? Buktikanlah dulu. Tetapi, jujur, saya sudah merasa kecut sebelum mengetahui hasilnya. Setidaknya, saya belum pernah mendapatkan kabar baik dari kawan-kawan saya yang membiayai sendiri penerbitan buku berbahasa Jawa Suroboyoan-nya itu. Kalaulah Pak Parto (Suparto Brata) mendapatkan Hadiah Rancage, dan bahkan kemudian SEA Write Awards 2007, pemberinya orang luar Surabaya. Rancage oleh Yayasan Rancage (Sunda), SEA Write Awards oleh Kerajaan Thailand.

September 2006 Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya (PPSJS) bersama penerbit Grasindo Jakarta meluncurkan 16 buku cerita rakyat Jawa Timur berbahasa Jawa. Itu pun pasti tidak akan terlaksana kalau tidak saking baik dan murah hatinya Grasindo. Sebab untuk bertaruh dengan membiayai ongkos cetak sekian banyak buku itu pastilah PPSJS (dalam kondisinya sekarang) tidak akan mampu melakukannya.

Menurut saya, menyeru sekolah-sekolah untuk melengkapi koleksi perpustakaan dengan buku-buku bacaan berbahasa Jawa (dalam konteks Jawa Timur adalah bahasa Jawa sesuai dengan yang dipakai dalam pergaulan keseharian masyarakat di sekitarnya) lebih memerlukan surat edaran (SE) bupati/wali kota/gubernur, daripada pemakaian bahasa lisan. Manakah yang menurut penilaian Anda lebih maju peradabannya (masyarakat yang masih berkutat pada budaya lisan ataukah yang sudah mengakrabi tulisan?). (*)

*) Bonari Nabonenar, ketua Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya, http://bonarine.blogspot.com

Jawa Pos, Minggu, Minggu, 03 Feb 2008