Memeras Kesenian

Bonari Nabonenar*

Saya masih di Komite Sastra Dewan Kesenian Jawa Timur ketika program Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Jatim digagas dan kemudian digulirkan oleh Taman Budaya (salah satu UPT Dinas Pendidikan) Jatim awal 200-an. Pertama digelar di Blitar, dan kemudian menyusul pula Festival Kesenian Kawasan Utara Jatim.


FKKS dan kemudian juga FKKU seolah-olah mengobati kegelisahan kalangan masyarakat/seniman yang sebelumnya melihat banyak agenda-agenda kesenian Jawa Timur cenderung terpusat di Surabaya seperti: Festival Cak Durasim, Festival ’’Surabaya Full Musik’’, Festival Seni Surabaya, dan lain-lainnya. Ndilalah, sekarang ketika dua agenda besar: Festival Cak Durasim dan Festival Seni Surabaya sedang tak jelas kelanjutannya, FKKS dan FKKU masih menunjukkan keberlangsungannya. Bedanya, jika awalnya FKKS maupun FKKU adalah program Taman Budaya Jatim yang notabene berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, kini keduanya menjadi program Dinas Pariwisata dan Budaya (sengaja tidak dipakai nama yang sebenarnya: Dinas Budaya dan Pariwisata) Jatim.

Karena FKKS adalah program Dinas Pariwisata dan Budaya, kita tak perlu lagi heran ketika ia diarahkan untuk, ’’menggenjot PAD (pendapatan asli daerah)’’ seperti diberitakan RaTu, Selasa (18/11). Apakah salah kalau Disparbud (lagi-lagi: sengaja dibalik) mengeksploitasi kesenian dan hal-hal lain di dalam cakupan kerjanya untuk meningkatkan pendapatan? Tentu saja tidak. Tidak salah. Bahkan, bukankah itu salah satu tugas utama departemen ini: mendapatkan pemasukan sebanyak-banyaknya dari sektor pariwisata?

Kita hanya perlu bertanya: kalau kesenian itu diibaratkan sapi, para pemerahnya sudah ngantri, lalu siapa paling bertanggungjawab merawat, menjaga, dan meningkatkan kualitas kehidupannya? Ambil satu contoh jenis kesenian, seni bahasa atau yang biasa disebut dengan kesusasteraan. Pernah saya mengeluh dalam sebuah rapat (waktu saya masih di Komite Sastra DK-Jatim) dengan Subdinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, bahwa di Jawa Timur kesusasteraan sangat kurang diperhatikan. Jawaban yang kami terima adalah, ternyata, memang institusi itu tidak mengemban tupoksi (tugas pokok, fungsi) dalam hal pembinaan dan pengembangan kesusasteraan: sastra Indonesia, dan apalagi sastra daerah. Pada kesempatan-kesempatan berikut pertanyaan dan jawaban seperti itu terulang. Maka, beberapa kali, diambillah semacam terobosan, membuat acara sastra, lomba cipta dan baca/musikalisasi puisi dengan tema ’kepahlawanan’. Jadi, judul proyeknya adalah penguatan nilai-mnilai kepahlawanan itu, bukan secara terang-terangan mengembangkan kesusasteraan.

Nafsu ’memeras’ kesenian itu terlihat dengan jelas pula dalam sebuah naskah perda (semoga sekarang sudah diamandemen, atau dianulir) salah satu kabupaten di Jawa Timur ini yang menyebut atau mengelompokkan Pemilik Sound System sebagai seniman. Dengan begitu kita tahu bahwa itu adalah cara untuk bisa menarik pajak dari perusahaan jasa persewaan sound system tersebut.

Tak mengapalah, jika Departemen Pariwisata dan Budaya memang diberi wewenang untuk ’menjual’ segala potensi wisata termasuk kesenian. Tetapi, pada momentum pelaksanaan FKKS di Trenggalek dalam beberapa hari ini kita layak mengingatkan bahwa mesti ada yang mau mengurusi kesenian dan kebudayaan pada umumnya demi kesenian dan kebudayaan itu sendiri, untuk menjadikan masyarakat semakin tinggi peradabannya, dan tidak tersungkur ke dalam jurang kedangkalan hidup.

Keadaan bangsa yang sedang terpuruk, terutama secara ekonomi, juga menambah alasan pentingnya melakukan hal-hal yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Tetapi, perlu tetap diingat bahwa membina dan mengembangkan kesenian/kebudayaan adalah satu hal, dan ’menjual’-nya adalah hal lain. Sebaiknya jangan mengurusi kesenian seperti orang lapar. Karena, ketika ekonomi ditempatkan di atas kebudayaan akibatnya seperti yang kini pun bisa kita lihat, banyak orang berteriak kelaparan, tetapi mereka ternyata tidak ’’lapar nasi’’, tidak ’’haus air’’ melainkan ’’lapar pulsa’’ atau ’’haus bensin.’’ Ada lho, orang mengaku miskin dan sedang lapar, tetapi ketika diberi uang yang pertama kali dibeli adalah pulsa!

Kita tidak bisa dan tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa sebagian warga bangsa ini memang benar-benar miskin dan lapar dalam pengertian yang sebenarnya. Tetapi harus diketahui pula bahwa tidak sedikit di antara yang terkena penyakit kurang gizi itu bukan karena kurang makan, melainkan karena rendahnya tingkat ’kebudayaan’ atau kurangnya pengetahuan mereka mengenai cara-cara mengelola/mengolah bahan makanan yang tersedia.

Jadi, siapa sekarang yang mau peduli pada kesenian/kebudayaan milik bangsa ini? Apakah kita mau menyerahkan urusan pembinaan dan pengembangannya kepada bangsa lain, dan kita hanya mau jadi pengecernya saja? [bonarine@gmail.com]

*) Penulis adalah pengampu blog: www.bonarine.blogspot.com

RaTu, 21 November 2009