”Gek Kesenian Kuwi Blangkrah Apa!” [1]

--pertemuan yang gayeng
Trenggalek, adalah sebuah kabupaten yang tergolong tertinggal di Jawa Timur. Berbagai kelemahannya: angka kemiskinan, hutan yang nyaris habis dibabat secara sempurna, dan tradisi-tradisi/ritual warisan kebudayaan lama seperti bersih desa, larung sembonyo, tiban (tarian/pertarungan dengan cambuk dari sada aren), dan lain-lainnya, seharusnya dibaca sebagai tantangan (baca:peluang). Masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-milai persaudaraan, solidaritas, dan kegotong-royongan, berbeda dengan manusia-manusia kota (metropolitan) yang semakin kukuh individualitasnya. Di Trenggalek ada kesenian rakyat ”Jaranan” yang dikenal dengan nama ”Turanggayaksa” (sering ditulis secara salah: ”Turonggoyakso”. Kalau di tempat lain ada seni-jaranan yang dikenal dengan nama ”Jaranan Buta” (artinya sama dengan turanggayaksa (: jaran = kuda | yaksa = buta = raksasa) pastilah tampilan/gerak tariannya jauh berbeda dengan ”Turanggayaksa” yang khas Trenggalek itu.

Saya bisa bercerita secara khusus mengenai Turanggayaksa karena saya pernah menjadi pemain Jaranan Sentherewe oleh dua orang kreator ”Turanggayaksa” itu, yakni Pak Mu’an dan Pak Pamrih (keduanya tinggal di Kecamatan Dongko). Kedua orang kreator Turanggayaksa itu, menurut keterangan yang saya terima, pernah menjadi pemain ludruk juga. Pak Mu’an, juga terampil menciptakan perlengkapan tarian Turanggayaksa, dari slompret (terompet) ”turangga”, hingga barongan (caplokan)-nya. Turanggayaksa yang diciptakan untuk menghidupkan tradisi bersih desa di Desa Dongko itu kemudian menjadi populer, dan bahkan pernah dijadikan materi tarian yang wajib dipelajari di sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Trenggalek.

Beberapa kali Festival Turanggayaksa pun digelar. Sayangnya, dalam rembug kesenian di Sanggar Tari Joyo Anggodo, Desa Parakan, Kecamatan Trenggalek, yang dihadiri para pelaku, guru, pemilik sanggar, dan para pemerhati kesenian (15 Januari 2012) terungkap bahwa Festival Turanggayaksa sudah tidak lagi digelar dalam beberapa tahun belakangan ini.

Mendengar kabar menyedihkan itu, saya lalu teringat kawan-kawan, para perempuan pekerja migran di Hong Kong yang dengan bangga dan penuh antusiasme memromosikan kesenian jaranan di negeri penggemar Barongsai itu.

Kabar sedih itu juga seperti nyaris memupuskan harapan saya, untuk suatu ketika ada delegasi kesenian dari Trenggalek (tidak perlu rame alias banyak orang) bisa menampilkan Turanggayaksa di Hong Kong, sekalihgus memberi kursus kilat kepada perempuan pekerja migran asal Trenggalek yang ada di Hong Kong. Beberapa di antara mereka mengaku pernah mempelajarinya sewaktu di sekolah. Maka, alangkah Indahnya jika setelah tampil jam-session dengan sebuah Grup Barongsai dari Kecamatan Wan Chai, Kelurahan Causeway Bay, atau Kabupaten Kowloon Tong, lalu perlengkapannya dihibahkan kepada para ”duta budaya” yang selama ini hanya lebih banyak dikenal dengan sebutan bernada menghina: ”TKW” itu.

Impian mengenai delegasi keenian dari Trenggalek ke Hong Kong itu sesungguhnya bukan impian ngayawara, jika saja kita bisa membaca seberapa penting, apa dampak positif, dan keuntungan nonfinansial dapat diraih, baik oleh seniman yang terlibat, para pekerja migran yang ada di Hong Kong, terutama yang diwarisi ketrampilan-seni-jaranan, maupun yang dapat dipetik dari silaturahmi antarnegara: Indonesia - Hong Kong.

Makin masuk akal lagi, tanpa berpretensi untuk mengajak ber-KKN, mengingat ada dua sosok yang menjadi pejabat penting di bidang ini di Provinsi Jawa Timur, berasal dari Trenggalek: Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreativ Provinsi Jawa Timur, dan seorang lagi Kepala Taman Budaya Jawa Timur.

Tetapi batin saya kembali menjadi kecut ketika dalam sarasehan tadi pagi itu sempat terlontar celetukan, mengabarkan bahwa dalam sebuah pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) Trenggalek, sempat meluncur sebuah kalimat pendek, ”Gek kesenian kuwi blangkrah apa, ta!”

Jangan-jangan yang ada di Jakarta juga punya simpanan kata-kata senada itu? Dan oleh karenanya, kita tidak perlu heran, kalau di ruang sidang pun mereka bisa saling mencaci, berdiri di atas meja, dan kemudian saling adu jotos. Mereka tak pernah nonton/mendengarkan siaran wayang kulit, yang, bahkan seorang raksasa menantang berkelahi patih dari kerajaan yang didatangi dengan, ”Heh, patih murang tata, metua njaba, takladeni apa abamu!” Raksasa itu pun keluar, meninggalkan ruang pertemuan, dan menunggu Sang Patih di alun-alun depan istana kerajaan untuk bertarung.” –Sedangkan anggota dewan kita, kalau sudah menyala amarahnya, mengamuk tak pandang tempat. Apalagi kalau diminta adu mulut di layar televisi, jan kemaruk-nya minta ampun!

[bersambung]

Read More

LAKILAKI PENUNGGANG ASAP

lakilaki penunggang asap itu kini termangu
di puncak menara
ucapan selamat, kado, telor busuk, dan molotov
dilemparkan
tetapi malahan membuatnya makin tegar
ucapan selamat dan berjuta kata menghujat
seperti menunjukkan bahwa ia makin kuat
makin bertambah kesaktian
sesungguhnya ia makin kesepian
di tengah hiruk sorak
tangis, rintih, dan tawa cekikikan
ia merasa di panggung
hanya sendirian
sedang jurus pencak dan ukel tarian
habis dipamerkan

lakilaki penunggang asap itu tiba-tiba meneriakkan
sebuah nama perempuan
sambil menunjuk dan menatap awan
padahal perempuan itu sudah berada di kuburan
setelah mati ngenes
karena pesan-pesannya tak pernah diindahkan

Sawojajar, 2011

Read More

Membangun Monumen Solidaritas

Menuju Hari Buruh Sedunia 2012

Efektifnya hanya sekitar dua bulan lagi, kita akan sampai pada Hari (Besar) Buruh Sedunia atau yang sering juga disebut sabagai May Day (1 Mei 2012). Di berbagai belahan dunia hari itu akan diperingati dengan gegap-gempita. Demonstrasi ada di mana-mana. Itu adalah salah satu cara, menyalurkan aspirasi, menggedor tembok keangkuhan para birokrat yang sering tampak lupa mengemban amanat rakyat.
Adalah salah satu cara. Artinya, ada cara lain yang bisa ditempuh tanpa mengurangi, tanpa melupakan cara yang lainnya lagi. Berbagai cara memang mesti ditempuh untuk semakin mempertegas garis perjuangan kita. Cara yang lain lagi, adalah memlalui tulisan. Ini juga sudah dilakukan banyak buruh migran asal Indonesia di Hong Kong. Sekadar menandaskan, sejauh yang terkespose media, tidak ada dunia penulisan di kalangan buruh migran sesemarak yang ada di Hong Kong. Bahkan, di kalangan buruh migran asal negara lain, selain Indonesia!

Seperti mulai diumumkan melalui Peduli edisi Januari 2012 (edisi bulan lalu) kita akan menggelar Festival Pekerja Migran di kawasan Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada bulan Mei 2012 nanti. Diharapkan, kawan-kawan BMI yang sedang cuti dan berada di tanahair dapat menghadiri acara itu, secara sukarela, secara swadaya. Tentu, jangan ketinggalan pula para ”pendahulu” yang sudah ”memanjangkan penanya” di tanahair: Etik Juwita, Maria Bo Niok, Eni Kusuma, Nadia Cahyani, Wina Karnie, dan siapa lagi?

Lalu, anggaplah saja kita akan melakukan demo dengan kemasan yang agak berbeda. Selain meneriakkan tuntutan, dengan lagu puisi, cerita, atau melalui foto-foto dan tayangan audio-visual yang dapat disiapkan, pertemuan seperti itu nanti juga akan memperkokoh ikatan persaudaraan, bisa jadi semacam ajang konsolidasi untuk mempertegas garis perjuangan. Bukan hanya di ruang sempit bernama dunia pekerja migran, melainkan juga perjuangan sebagai anak bangsa, sebagai anak manusia, yang makin ditantang oleh ganasnya gelombang kehidupan modern.

Ketika saudara-saudara dari berbagai wilayah bertemu, peluang untuk munculnya gagasan-gagasan baru pun akan semakin terbuka. Termasuk gagasan pengembangan bisnis. Ada kata kunci yang sangat ampuh di sini: kebersamaan. Jika semangat kebersamaan, senasib-seperjuangan itu tidak hanya di hentikan ketika serentak turun ke jalan, melainkan juga saat berjuang di dalam frame yang lebih luas: kehidupan ini sepenuhnya, alangkah dahsyatnya!

Juga, jika keinginan menerbitkan buku bersama yang representatif, setebal 500 halaman atau lebih itu tercapai, sesungguhnyalah akan secara simbolis menjadi tambahan bukti kedahsyatan itu. Di sanalah antara lain kita akan meletakkan tanda kebersamaan kita. Biarlah orang mengolok-olok, misal dengan kata-kata ini, ”itu sekadar sensasional!” Apa pun, itu kita butuhkan! Kita perlu terus menggali cara untuk menarik perhatian. Dan membuat sensasi, sejauh tidak mengandung unsur kekerasan, pemaksaan, atau pelanggaran terhadap nilai-nilai lain yang bersama dijunjung tinggi, adalah bentuk kreativitas juga.

Buku tebal kita itu nanti, jika terwujud, ia akan jadi semacam monumen untuk: solidaritas kita! [*]

FOto: YANY WIJAYA KUSUMA

Read More

AKU RINDU

aku rindu
tumbuh pohon jambu
di depan rumahku
dan angin mengelus kembang
sambil bersiul aku rindu
pohon-pohon kembali tumbuh
di bukit di hutan mengepung kampungku
aku rindu santhiyet dan markisah menjalar
liar!

aku rindu
pohon dan perdu tumbuh berpacu
sebab di situlah aku membaca kemerdekaan
bukan di rimbun pinus yang dipaksakan
atas nama keberlangsungan
industri pengolahana getah itu

aku rindu
hutan tempat aku bermain
sambil belajar merasakan tusukan
dan barutan duri semak
di antara hidup yang keras dan yang lunak
yang indah dan yang menantang

kapan hutan dikembalikan
dari lipatan
untuk menambal peta
kawasan bencana dan terdampak

bergegaslah
sebelum kota-kota yang kaubangun
tenggelam ketika kau nyenyak
hingga rinduku pun kehilangan alamat
ketika kelak semua lumat

Sawojajar, 2012

Read More

Kewirausahaan untuk Melindungi TKI

Bonari Nabonenar*

Dalam acara Debat Calon Bupati melalui televisi pada suatu waktu muncul pertanyaan begini: ’’Ponorogo sebagai salah satu kabupaten yang mengirimkan banyak TKI ke luar negri tentu akan menerima kiriman devisa yang banyak pula. Jika anda terpilih menjadi pemimpin di kabupaten ini, apa yang akan anda lakukan untuk menyelematkan devisa itu, dan dengan demikian juga menyelamatkan para TKI itu agar dengan modal yang mereka peroleh mereka bisa mengembangkan usaha di kampung halaman dan tidak perlu terus ulang-alik ke luar negri?’’


Kalimat pertanyaan aslinya tidak persis seperti itu, tetapi begitulah intinya. Dan mari kita simak jawaban para kandidat. Ini pun tidak ditulis persis. Tetapi tidak mengurangi esensinya, dan tidak ada kata yang dilebih-lebihkan dalam kutipan berikut.

Salah seorang kandidat menjawab, ’’Pertama harus kita sepakati dulu bahwa masalah TKI ini adalah masalah pelayanan. Berangkatnya yang susah, ada banyak masalah. Itu yang harus kita selesaikan dulu. Perkara nanti kalau dapat duit, ya tentunya kita akan memfasilitasi agar mereka bisa berusaha. Itu kalau mereka mau. Kalau tidak mau ya biarin aja, wong itu duit-duitnya sendiri….’’

Kandidat berikutnya mengawali kalimatnya dengan beberapa kata yang terasa akan mengarah ke jawaban yang tepat, ’’Soal dana yang didapat para TKI ini kita memang perlu mengarahkan dan membina agar bisa dikembangkan sebagai modal usaha produktif, tidak sekadar membangun rumah mewah, tetapi mari kita investasikan sesuai dengan peluang yang ada di Kabupaten Ponorogo….’’ tetapi, sayangnya, ini jadi semacam kalimat tidak selesai karena disambung dengan kata-kata yang melebar ke perbankan dan peningkatan akses masyarakat umum termasuk selain TKI atau mantan TKI untuk pengembangan kewirausahaan, bukannya menawarkan contoh nyata kebijakan macam apa yang akan ditempuh nanti.

Kandidat ketiga menyatakan bahwa jawaban kandidat sebelumnya sudah bagus. Tetapi, tiba-tiba ia menukik, ’’cuman kalau menurut saya yang tidak bagus yang nanyak itu. Pertanyaan di TKI itu poinnya bukan di situ. Tetapi, perlindungannya dulu. Bagaimana TKI ini berangkatnya baik, bekerja baik, pulangnya baik. Ini koreksi untuk pertanyaannya dulu.’’ Lhadalah! Sungguh, jawaban yang sangat menjengkelkan.

Tulisan Ririn Handayani, Memutus Lingkaran Setan TKI (JP, 27/11) sangat bagus, dan itulah persoalan yang sepertinya kurang disadari para pemangku kepentingan/kuasa TKI selama ini. Urusan TKI adalah urusan manusia, adalah urusan multidimensi, dan karenanya akan terlalu berat jika dibebankan hanya kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan apalagi, maaf, dengan menteri yang ditunjuk hanya (?) karena harus mendapatkan jatah kursi berkat Partainya. Jika semua lembaga yang mengurusi manusia Indonesia berkoordinasi dengan baik mengurusi TKI kita secara sungguh-sungguh, tentulah urusannya tidak serunyam sekarang ini. Mungkin juga tidak diperlukan lembaga-lembaga ekstra macam komisi atau apa.

Tetapi, pertanyaan besarnya adalah: apakah kita, khususnya pejabat pembuat kebijakan kita menyadari bahwa mengirimkan TKI ke luar negri untuk menjadi pekerja industri dan terlebih lagi pekerja rumah tangga adalah kebijakan yang bersifat darurat? Apakah mereka punya target, misal 20 atau 25 tahun ke depan kita akan kokoh sebagai bangsa yang bisa benar-benar mandiri, dan tanpa aturan pelarangan pun tak akan ada lagi warga negara yang tergiur untuk menantang risiko sakit atau bahkan mati di luar negri karena di dalam negri sendiri sudah bisa bekerja dan hidup berkecukupan?

Jika kesadaran seperti itu ada, pastilah, tanpa mengurangi keseriusan penanganan persiapan pemberangkatan dan perlindungan TKI yang masih di luar negri, urusan mempersiapkan mereka menjadi entrepreneur di negri sendiri adalah sangat penting. Pastilah, tidak ada pejabat, apalagi seorang pemimpin yang dengan enteng melontarkan kalimat, ’’itu kan duit-duit mereka sendiri…..!’’

Konsumtif

Datanglah ke kampung-kampung TKI, dan Anda akan menemui pemandanagan yang mengagetkan. Rumah-rumah bagus, tetapi sepi, dan loket penukaran mata uang asing pun bertebaran di kota-kota kecil. Seorang teman di Blitar memberikan saran, ’’Jangan beli motor di Blitar menjelang lebaran,’’ karena biasanya harus inden, rela berlama mengantri. Begitulah, di Blitar, beli motor seperti beli baju saja. Enteng saja pakai motor-baru saat Lebaran. Bahkan, juga mobil, bersliweran di kampung-kampung.

Sebuah bank nasional menawarkan kredit rumah (mewah) seharga ratusan juta rupiah di setengah halaman warna sebuah koran bulanan yang dicetak dan diedarkan untuk komunitas pekerja rumah tangga asal Indonesia di Hong Kong. Industri/ pedagang furniture, motor, dan barang-barang elektronik di tanah air pun menyebarkan brosur penawarannya di Hong Kong. Jadi, para pekerja rumah tangga asal Indonesia di Hong Kong itu bisa bertransaksi jual-beli di Hong Kong, dan tinggal tunggu kabar dari kampung bahwa barang-barang yang dibeli itu sudah terkirim ke rumah. Bukan hanya barang-barang kasatmata berkait kebutuhan rumahtangga sehari-hari. Benda-benda azimat dan bahkan tuyul pun konon diperjualbelikan pula dengan cara transaksi modern seperti itu.

Biasanya TKI pulang kampung dan membeli barang-barang konsumtif dengan penuh nafsu. Akibatnya, mulai enam bulan pertama, satu per satu barang-barang baru pun kembali terjual. Pada ujungnya, tak ada lagi pilihan: kembali lagi ke luar negri. Begitu berulang-ulang, sampai tua. Mereka seperti sisipus yang dikutuk para dewa dalam mitos Yunani Kuno. Pemerintah yang tak hanya memburu kepentingan sesaat harus punya program yang nyata untuk memutus kutukan tersebut.

Sudahkah kita pernah mendengar, misal, sebuah kabupaten menyiapkan kawasan bisnis, membangun ruko-ruko murah untuk dikredit-kan kepada para TKI-nya, menyiapkan bengkel-bengkel kerja (workshop) untuk pelatihan kewirausahaan bagi suami/istri TKI yang ada di desa? Banyak orang keburu berpikir bahwa bantuan untuk para TKI/mantan TKI itu pertama-tama adalah uang dalam bentuk pemberian kredit dari bank. Padahal, pengembangan wawasan dan ketrampilan mereka jauh lebih penting. Kalau bank punya uang yang mau disalurkan, salurkanlah kepada mereka yang belum telanjur berangkat ke luar negri. Dan dampingilah mereka. ILO Jatim dapat menunjukkan beberapa koperasi mantan TKI dan komunitas mantan TKI yang didampingi dan menunjukkan keberhasilan yang menggembirakan di Jawa Timur. Komunitas TKI/Mantan TKI yang sukses didampingi pemerintah, mana?

Inspirasi

Sesungguhnya ada cukup banyak kisah keberhasilan mantan TKI, yang di kampung halamannya sukses mengembangkan usaha. Ada yang menjadi petani sukses sambil menjadi dosen, ada yang menjadi pengusaha bordir dan menyerap cukup banyak tenaga kerja di sekitarnya, ada yang berhasil membangun perusahaan jasa travelling, dan bahkan ada pula yang mendirikan PJTKI. Kisah sukses mereka ini seharusnya dapat digunakan untuk menginspirasi para TKI. Bisa mulai diperkenalkan kepada para calon TKI di barak penampungan/pelatihan sebelum keberangkatan mereka, kepada para TKI di negara tempat mereka bekerja, dan kepada para mantan TKI. Tampaknya hal bagus ini belum dilakukan. Saya pernah menghadiri workshop kewirausahaan yang diselenggarakan Disnaker Jatim, seoraang mantan TKI yang sukses diundang pula. Tetapi, saya melihat upaya ini belum optimal.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pernah pula memberikan penghargaan tahunan kepada para TKI sukses. Tetapi, entah karena apa, kegiatan yang sangat baik itu tidak berlanjut. Jawa Timur sebagai provinsi yang terbanyak mengirim TKI (dari sekitar 130.000 pekerja rumah tangga asal Indonesia di Hong Kong, 80% di antaranya berasal dari jawa Timur) pun sepertinya belum tertarik untuk menyelenggarakannya.

Lagi-lagi, ini momentum yang baik untuk bersama-sama berbuat bagi bangsa, melalui kepedulian terhadap para pejuang ekonomi bangsa yang kita sebut TKI itu. Mari bertindak sekarang juga, atau kita mau kembali kecele, ketika para TKI itu membuktikan, menyodorkan pemandangan nyata ke depan mata kita, bahwa sesungguhnya hanya mereka sendirilah yang bisa berbuat, bahkan untuk kita, sedang kita hanya plonga-plongo saja ketika menyaksikan, misalnya: ratusan juta rupiah mengalir dari keringat para TKI kita (dari Hong Kong saja) untuk para korban bencana Merapi, Lapindo, Gempa Bantul (Yogyakarta), dan lain-lain, ketika melalui komunitas-komunitas penulis di Hong Kong, para TKI kita telah membangun proyek kebudayaan, gerakan literasi, yang, jika diuangkan melalui APBD/APBN bisa bernilai triliunan rupiah! Nah, lho!*

Keterangan Foto: Para Perempuan Pekerja Migran asal Indonesia sedang menikmati hari libur mereka di Victoria Park, Hong Kong

[FOTO: MICHA OBOEDENY]

Read More

JAWA: PERLU BEBERAPA KONGRES*

Oleh: Bonari Nabonenar**

Ketika Kongres Bahasa Jawa (KBJ V) berlangsung seorang pemilik akun Facebook Edie S Triwida yang juga guru bahasa Jawa di sebuah SMP itu mengunggah ”status” di Grup Sastra Jawa Gagrag Anyar: ”Dhumateng ingkang ndherek KBJV nyuwun tulung titip pesen dipunusulaken supados Jawa Timur kersaa ngawontenaken Kongres Guru Basa Jawa saben 4 taun sepindhah gentosan saben kabupaten. Bab dana kedahipun saking APBD Provinsi lajeng kandhap wonten kabupaten ingkang angsal jatah minangka penyelenggara!” Maksudnya, ia titip usulan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengagendakan Kongres Guru Bahasa Jawa (KGBJ) 4 tahun sekali dengan dana dari APBD Provinsi, dan tempat penyelenggaraannya digilir dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota berikutnya.


Itu usulan yang bagus. Tentu dengan catatan, jangan meniru KBJ yang menyedot dana hingga beberapa miliaran rupiah. Saya membayangkan, dengan modal keinginan untuk melakukan yang terbaik demi profesi guru dan perbaikan sistem serta membahas berbagai problematika pengajaran bahasa Jawa di sekolah, batas tertinggi Rp 1 milyar sudah dapat digunakan untuk menggelar KGBJ. Atau, bahkan, cara berhemat model Konggres Sastra Jawa (KSJ) mungkin bisa dicontoh.

Dalam sebuah obrolan santai di luar forum persidangan, pada hari kedua KBJ V (28/11) muncul pula gagasan untuk menggelar Kongres Budaya Jawa. Ini bukan gagasan baru. Berbarengan dengan acara penganugerahan Hadiah Rancage di Surabaya di awal tahun 2000-an digelar pula Pekan Budaya Jawa, yang dimaksudkan sebagai semacam kegiatan pengantar untuk menuju ”Kongres Budaya Jawa” –yang hingga kini belum pernah terlaksana (?). Wacana mengenai perlunya menggelar Kongres Budaya Jawa antara lain muncul setelah mengetahui sering di dalam Kongres Bahasa Jawa pembicaraan dan bahkan makalah-makalah dibuat untuk lebih mendedah persoalan-persoalan kebudayaan dengan memanfaatkan bahasa sebagai alat bantu analisis, hanya sebagai contoh-contoh. Di dalam KBJ V pun begitu. Mantan Dirjen Kebudayaan Edi Sedyawati dari Universitas Indonesia dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang didaulat Panitia untuk menjadi salah seorang pemakalah utama pun membuat makalah berjudul ”Aktualisasi Filsafat Jawa dalam Kehidupan Pascamodern.” Ia berbicara tentang filsafat, dan bukan tentang bahasa Jawa, walau di akhir makalahnya dikutip beberapa contoh ungkapan yang memenunjukkan pedoman perilaku orang Jawa: ”mikul dhuwur mendhem jero, wani ngalah luhur wekasane, alon-alon waton kelakon, jer basuki mawa beya.” Kita pasti sepakat, makalah-makalah jenis ini pastilah sangat tepat ditampilkan di dalam Kongres Budaya, dan bukan pada Kongres Bahasa Jawa.

Sebagian besar makalah KBJ V pun lebih terasa ditulis dengan penyudutpandangan yang keliru, misal, mendedah nilai-nilai: sopan santun, kebajikan, etos, yang terkandung di dalam naskah-naskah sastra) Jawa klasik. Makalah-makalah seperti itu pasti lebih terkesan dibuat untuk meyakinkan bahwa sekarang masih penting untuk menginternalisasi nilai-nilai budaya Jawa seperti yang diwariskan para leluhur dan mengaktualisasikannnya di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Karena itu jangan heran jika kadang muncul pula celetukan, ”Bukanlah bahasanya yang terpenting, melainkan adalah bagaimana kita, orang Jawa, berperilaku layaknya orang Jawa.” Pikiran seperti tecermin pada pernyataan seperti itulah tampaknya yang kemudian memunculkan gejala ”krama-nisasi” dalam pemakaian bahasa Indonesia. Pasti lucu bukan, jika Kongres Bahasa Jawa justru melahirkan rekomendasi yang hakikatnya adalah justru membunuh Bahasa Jawa itu sendiri? Nah, lho!

Untunglah, di luar makalah yang ditampilkan/dibahas di dalam persidangan-persidangan, Panitia KBJ V memberi oleh-oleh bagi para peserta berupa buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan terbitan Balai Bahasa Yogyakarta, dua keping CD (Program Alih Aksara Jawa dan Dasa Nama/Sinonim) yang diproduksi Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, serta mendapatkan buku antologi cerpen dan puisi Jawa berjudul Pasewakan (Konggres Sastra Jawa III bersama Elma Tera) serta novel berbahasa Jawa karya Suparto Brata berjudul Donyane Wong Culika.

Memusatkan pembahasan hanya pada persoalan-persoalan bahasa Jawa dan tidak melebar ke persoalan kebudayaan, pastilah juga akan menjadi salah satu variabel untuk menekan biaya penyelenggaraan. Jumlah peserta bisa lebih dirampingkan, misalnya hanya 200 hingga 300 orang. Tempat penyelenggaraannya tidak di hotel bintang 5, dan makalah yang ditampilkan sebanyak-banyaknya 20 atau 25 saja.

Di era sekarang ini, bahasa Jawa memiliki beberapa persoalan, antara lain: [1] kesenjangan antara ragam tutur dan ragam tulisan, seperti tecermin pada kesulitan yang dihadapi banyak orang ketika harus membedakan, kapan menuliskan ”cara” dan kapan harus menuliskan ”coro”, kapan harus menuliskan ”wedi” dan kapan harus menuliskan ”wedhi.” [2] semakin tergerusnya perasaan bangga menggunakan bahasa Jawa di kalangan generasi muda Jawa, [3] ketidakpedulian lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta pada saat menggunakan bahasa Jawa ragam tulisan, misal untuk kepentingan pembuatan kain rentang, selebaran, poster, dan lain-lain.

Lalu, persoalan tantangan. Tantangan yang dihadapi bahasa Jawa sekarang adalah, apakah ia dapat meningkatkan ”derajatnya” dari ragam tutur/lisan ke dalam ragam tulis secara signifikan atau tidak. Fakta membuktikan, di antara 130-an juta orang Jawa yang ada di Indonesia terbit tiga buah majalah berbahasa Jawa: Jaya Baya (Surabaya), Panjebar Semangat (Surabaya), dan Djaka Lodang (Yogyakarta), masing-masing terbit sekali dalam seminggu dan jika dijumlahkan total oplah ketiga majalah itu pastika tidak mencapai 100.000 eksemplar. Secara kasar, itu berarti tidak mencapai 10 % orang Jawa yang melek bacaan berbahasa Jawa. Kegetiran itu pun tergambar saat terbit buku berbahasa Jawa. Buku novel, cerpen, atau kumpulan puisi Jawa terbaik pun, yang diterbitkan dan terjual 1.000 eksemplar pada bulan pertama, kecuali yang, kalau ada: ”dipaksakan”. Apakah itu dapat dipandang sebagai bukti kegagalan pembelajaran bahasa Jawa di sekolah? Itulah antara lain pertanyaan yang mestinya dapat dijawab dalam Kongres Bahasa Jawa.

Tantangan berikutnya adalah, peningkatan ”derajat” bahasa Jawa dari sekadar sebagai bahasa ekspresi (sastra), termasuk untuk keperluan pembuatan syair tembang (Campursari, misalnya) menjadi bahasa pengetahuan. Masih belum terpenuhinya secara utuh keinginan Panitia KBJ V untuk membebaskan persidangan-persidangan, bahkan sejak acara Pembukaan hingga Penutupan dari penggunaan selain bahasa Jawa adalah bukti bahwa bahasa Jawa belum berdaya secara optimal di tengah-tengah masyarakatnya sendiri. Ironisnya, fakta membuktikan bahwa bahasa Jawa sesungguhnya jauh lebih ”analitis” daripada bahasa Indonesia. Misalnya, bahasa Jawa memiliki istilahnya masing-masing untuk: batang kelapa (glugu), daun kelapa (blarak), pucuk daun kelapa (janur), kelapa muda (degan), bunga kelapa (manggar) dan seterusnya. Orang sering masih bertanya, ”Lalu bagaimana halnya dengan istilah-istilah pengetahuan modern, termasuk istilah-istilah teknik yang tidak dimiliki bahasa Jawa? Bukankah setiap bahasa memiliki mekanisme penyerapan dari bahasa lain? Inilah pula persoalan-persoalan yang mestinya menjadi bidang garap Kongres Bahasa Jawa. Alih-alih menyelesaikan persoalan di dalam kamar-nya sendiri, Kongres Bahasa Jawa malah nggedhabyah, melebar ke urusan-urusan kebudayaan (Jawa).

Bertolak dari gambaran tadi, kiranya perlu sekalian saja diagendakan: [1] Kongres Kebudayaan Jawa, [2] Festival Budaya Jawa, [3] Konggres Sastra Jawa, [4] Festival Sastra Jawa, [5] Kongres Guru Bahasa Jawa, [Lomba Menulis Sastra dan Karya Ilmiah berbahasa Jawa]. Jika untuk tiap-tiap program itu diagendakan masing-masing dengan biaya Rp 1 milyar, diadakan 1 kali dalam 5 tahun, itu tidak akan menambah beban Pemerintah. Anggaran belanja tidak bertambah, tetapi akan semakin banyak pihak/kepentingan terakomodasi. Dan dengan demikian, kita punya tambahan alasan untuk berharap: bahasa, sastra, dan budaya Jawa akan memperoleh kejayaannya sebagai bagian dari kebhinekaan Indonesia.

*) Dipublikasikan pertama kali oleh harian Solopos

**) Bonari Nabonenar, bagian dari kepanitiaan KBJ V –tulisan ini adalah pendapat pribadinya.

Read More

KSJ III: Biyen Oposisi kok Saiki Kongsi?

Akeh pitakon kang sairip utawa malah presis kaya irah-irahane tulisan iki. Mula, sinambi ngeling-aling lelakone Konggres Sastra Jawa (KSJ) wiwit sepisanan (2001) nganti kang lagi wae digelar (28 – 30 Oktober 2011) muga-muga tulisan iki bisa atur katrangan kang trawaca, geneya kok ngono, geneya kok ngene.

Satemene, sebutan ”oposisi” apadene ”kongsi” kuwi rasane keladuk ”politis”. Nanging, sumangga kepriye olehe arep ngarani. Ana maneh kang tansah ngarep-arep supaya KSJ tansah bisa ngemban ayahan kadidene ”lembaga kontrol” tumrap Kongres Basa Jawa (KBJ) lan sokur-sokur uga tumrap kawicaksanan liyane saka Pamarentah kang gegayutan karo prakara basa lan sastra Jawa. Aran-aranan ”lembaga kontrol” iku satemene ya krasa kemelipen. Kok kaya dewan (perwakilan rakyat) wae! –senajan ta, sagaduk-gaduke KSJ tansah nindakake ”fungsi kontrol” kuwi, kanthi maneka-warna cara, klebu ngontrol saka njero, kanthi gelem melu kadhapuk dadi perangane Panitia KBJ. Mula, wiwit KSJ I nganti KSJ III, tansah ana paraga/pawongan saka unsur KSJ kang melu dhapuk dadi perangane Panitia KBJ. Geneya pitakon ”Biyen oposisi kok saiki dadi kongsi,” iku lagi njengat saiki?

Apa amarga KSJ III nampa sumbangan prabeya saka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro lan saka Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kajaba saka priyantun lan bebadan swasta? Yen ditlusur, ing taun 2006 nalika bakal digelar KSJ II, Panitia KBJ III ya nawakake sumbangan dana. Mung, nalika kuwi saelingku dikantheni panjaluk, aja nggunakake tembung ”Konggres.” Rapat Panitia KSJ II banjur kabotan nampani sumbangan iku. Malah, merga kadhung kecenthok ing rasa, nalika dijabel panjaluk (nggunakake tembung ”Konggres”) lan sumbangan prabeya bakal diwenehake, Panitia KSJ II ya panggah wegah nampani. Iku bisa dadi titikan lamon sambung-rembug antarane Panitia KSJ II lan Panitia KBJ IV iku ora dumadi kanthi becik. Conto liyane, nalika sawatara paraga saka Panitia KSJ II bakal sapatemon karo Panitia KBJ IV ing Surabaya saprelu ngrembug usulan kanggo mbabar buku-buku sastra Jawa, wurung kalakon senajan sing ditilpun saka Ngayogyakarta budhal sadeg-sanyet.

Beda banget karo Panitia KBJ V, kang wiwit diwangun, wis nggoleki paraga saka unsur KSJ saprelu diajak rembugan. Kadang Sugeng Adipitoyo kang sawijining wektu mbarengi Prof Dr Djoko Saryono (Ketua Pelakasana KBJ V) nilpun ngene, ”Mas, sampeyan iki neng endi, arep takparani karo Pak Djoko Saryono.” We lhadalah! Ya gage olehku mangsuli, ”Wah, yen ngono carane aku bisa kuwalat, Mas. Sesuk wae yen Pak Djoko Saryono wis kondur menyang Malang taksowanane!”

Tenan, kelakon sapatemon karo Prof Dr Djoko Saryono M.Hum ing Kampus Universitas Negeri Malang. Rembugan ngalor-ngidul prakara lelakone KBJ lan KSJ. Pepuntopning rembug, Prof Djoko Saryono nelakake pamanggihe manawa anane Konggres Sastra Jawa kang wektune meh padha lan ing papan kang ora adoh karo Kongres Basa Jawa ora prelu didadekake prakara, kepara malah bisaa saiyeg-saekapraya amrih kabeh bisa kelakon kanthi lancar lan ngasilake pancadan kanggo ngranggeh gegayuhane. Mulane banjur disambung maneh rembugan karo sawatara paraga saka unsur KSJ. Mapan ing ruwang rapate salah sijine Asisten Gubernur Jatim, wektu kuwi saka ka unsur KSJ sing teka: Daniel Tito (Sragen), Dhanu Priyo Prabowo (Yogyakarta), Bonari Nabonenar (Malang), JFX Hoeri (Bojonegoro), Aris Sudaryanto alias Pakdhe Uban (Bojonegoro). Sing diulemi padha-padha lumantar SMS nanging ora bisa teka, Sucipto Hadi Purnomo (Semarang).

Apa kanthi mangkono para paraga saka unsur KSJ kuwi banjur kaya wong kang padha kesrimpung daya kritis-e? Mbokmanawa ora. Pratelan-pratelane Daniel Tito kang tkok-slorok, blak-blakan, upamane nalika mitakonake, ”Apa KBJ V iki mengko mung bakal kaya KBJ-KBJ sakdurunge kang katone mung kaya wong ngeceh-eceh dhuwit,” takkira bisa dadi titikan manawa para penggiat KSJ iku durung mlenceng saka gegayuhane sakawit.

Sepisan maneh, lamon dhek taun 2006 kae Panitia KSJ II gelem nampani, dhuwit bantuwan kuwi cetha saka Panitia KBJ V. Dene Panitia KSJ III ora mung arep nampani, nanging malah nyuwun bantuwan saka Pamarentah Provinsi Jawa Timur (ora saka Panitia KBJ V), merga sadhar yen rakyat kuwi duwe hak kanggo melu nanjakake dhuwit ”tabungane” kang disimpen (kanthi cara mbayar pajek lan sapiturute) lan diatur carane nggunakke dening Pamarentah. Ewadene isih ana sing mitakonake, ”Biyen oposisi kok saiki dadi kongsi?” mesthi iku pitakon ngemu pandakwa kang muncul saka pawongan kang ora bisa kanthi trawaca ngaweruhi apa kang satemene wis ditindakake dening para paraga pengiat KSJ kang uga kadhapuk dadi perangane Panitia KBJ V –sakdurunge, sajrone, lan mengko sakwise KBJ V kagelar.

Cekake, arepa dikayangapa, Panitia KBJ V kang wis gelem sapejagong karo (Panitia) KSJ III. Kuwi kudu dianggep sawijining kemajuan. Wis mundhak apik (ing tataran komunikasi) tinimbang KBJ-KBJ sakdurunge. Prekara asile jagongan utawa rembugan kuwi isih ngalor-ngidul, sairing lumakune wektu kudu tansah dijaga amrih dadi sangsaya becik. Syukur ora malah padha bali nglare, manjing kaya wong jothakan maneh. Mesthine iki ya salaras karo unen-unen pitutur, ”Yen ana rembug dirembug.” Ya merga ngajeni kang wis kasdu ngajak rembugan kuwi mula Panitia KSJ III ora kabotan nampani lan malah nyuwun sumbangan prabeya saka Pamarentah Provinsi Jawa Timur, lan senajan sabanjure entuk kabar manawa tibane etungan mung, utawa malah ora ana --separone kang nate ditawakake marang Panitia KSJ II dening Panitia KBJ IV (Semarang, 2006). Muga-muga iku bisa nambahi titikan manawa wong-wong KSJ kuwi ora mata-dhuwiten.

Kanthi mangkono uga, para paraga penggiat KSJ nuduhake manawa maneka kritik lan panyaruwe kang wis kasuntak sasuwene iki ora mung linandhesan semangat waton sulaya, ora mung ben ketok gagah dadi pemberontak. Panyaruwe iku uga ora mung katindakake saka njaba, saka kadohan, nanging uga nalika mapan ing sajerone Panitia (KBJ V). Terus apa titikane yen panyaruwe kuwi wis katindakake? Mbokmanawa sairing lumakune wektu kabeh mengko bakal kabuka. Yen saiki dijlentreh, sajake malah kurang prayoga, malah bakal katon kaya kaladuk ngalem awake dhewe.

Kang prelu dicathet maneh, yakuwi kanyatan manawa ing sajroning swasana ”dialog” kang lagi kawangun kuwi mesthi ora kabeh kawicaksanan kang sasuwene iki kabiji kurang prayoga banjur malik grembyang kaya kang dikarepake para pengritik. Mesthi ana proses. Lha, mulane, ayo saiki padaha melu dititeni, angger tindak lanjut-e KBJ V iki mengko isih panggah kaya sawise KBJ-KBJ sakdurunge: mung ana program sosialisasi lan banjur: sepi mamring, ya ayo aja kendhat-kendhat aweh panyaruwe. Syukur yen ana gerakan swadaya masyarakat kanggo bab-bab kang tundhone nggelak ajune basa lan sastra Jawa kaya kang ditindakake Suparto Brata kanthi mbabar buku-bukune, yen prelu malah ”mbayari wong kanggo maca bukune” kaya kang diandharake ing saweneh acara mapag tumapake KBJ V ing TVRI Jawa Timur sawatara wektu kepungkur, kaya kang wus katindakake sanggar-sanggar apadene paguyuban-paguyuban pamarsudi basa, sastra, lan kabudayan Jawa.

Mbokmanawa kanthi melu ngontrol kepriye lan apa kang bakal katindakake dening Pamarentah (Daerah) gegayutan karo Keputusan lan Rekomendasi KBJ V, bebrayan Jawa wiwit 2012 nganti 2015 utawa 2016 bisa nggolong-nggiligake suwara: sarujuk apa ora Program Pamarentah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, lan Provinsi DIY kang aran Kongres Basa Jawa iku mengko bisa diterusake apa kudu diendhgegake ing Surabaya wingi kuwi wae. [Bonari Nabonenar, Ketua Panitia KSJ III, perangane Panitia KBJ V. –Tulisan iki panemu pribadine dhewe.]


Cathetan: sepisanan digiyarake lumantar Suara Merdeka

FOTO: DHANU PRIYO PRABOWO

Read More