Menghasilkan Kisah yang Mengasyikkan

Semua orang yang menulis (baca: mengarang) tahu bahwa dalam sebuah cerita terkandung unsur: latar, tokoh, alur –baik dengan pengetahuan yang disadari atau pun tidak disadari. Kesadaran yang terlalu kuat mengenai unsur-unsur tersebut sering justru membuat sebuah cerita tidak padu dan tidak/atau kurang menarik. Saat anda menulis/mengarang, sebaiknya memang semua pengetahuan (baca: teori) tentang tulisan/cerita/fiksi sudah mengendap secara sempurna di bawah kesadaran anda Begitulah, ketika anda mengendarai mobil, justru akan ribet ketika ketrampilan dan pengetahuan anda tentang: mengubah arah (berbelok, berbalik, maju, mundur), mengerem, mengoper gigi persneling, membunyikan klakson, menyalakan lampu, dan lain-lain masih terapung di atas kesadaran. Proses, sebaiknya berjalan spontan. Budi Darma malah mengistilahkan proses kreatifnya sebagai semacam kesurupan. Semuanya berjalan otomatis, dan hasilnya benar-benar bagus.

Apakah dengan proses yang mengalir otomatis itu cerita tidak justru melantur tak karuan, atau tak jelas jluntrungnya? Bisa jadi demikian, jika seorang pencerita memulai pekerjaannya bukan karena dorongan dari dalam, jika ia menulis kejar target, diuber deadline, atau karena desakan-desakan dari luar lainnya. Ketika magma kreativitas itu sudah benar-benar mendidih dan waktunya meledak, maka meledaklah ia sebagai karya baru yang benar-benar segar.

Latar bisa berupa tempat dan/atau waktu yang dilukiskan sedemikian rupa sehingga pembaca bisa menangkap suasana, bahkan seolah ikut merasakan detak jantung, desah nafas, dan berbagai macam perasaan yang berkecamuk pada diri para tokoh yang diceritakan. Karena itu dengan sedikit ketelitian, pembaca akan segera merasakan pula, apakah deskripsi mengenai sebuah tempat, gambaran mengenai cuaca, dan semacamnya hanya sekadar tempelan yang seolah sengaja ditampilkan pengarang untuk mempermanis atau mengulur-ulur kisah ataukah memang tepat sebagai gambaran yang padu dengan bangunan cerita secara keseluruhan.

Penulis pemula biasanya mengawali kisahnya dengan membuat latar dengan deskripsi bertele-tele. Malam dengan bulan penuh bertabur bintang, suara jengkerik, atau pagi hari dengan semburat cahaya dari matahari yang sedang terbit serta kokok ayam sangat disukai banyak penulis, tambah lagi dalam menggambarkannya digunakan kalimat yang liris, tak peduli klise, dan lebih celaka lagi, bisa jadi justru berlawanan atau destruktif terhadap alur cerita selanjutnya. Pernahkah anda membayangkan sebuah cerita yang diawali dengan penggambaran latar cerita bernuansa merdu, riang, kemudian dilanjutkan dengan menampilkan sosok tokoh yang sedang mengalami kesusahan?

Juri dalam sebuah perlombaan (menulis) boleh saja memandang kekarut-marutan cerita seperti disebut dalam paragraf sebelum ini sebagai hasil dari ketidakcermatan penulis/pengarang. Tetapi, persoalan sesungguhnya adalah pada sejauh mana penulis/pengarang menghayati sambil mengendapkan bangunan kisah yang hendak dilahirkannya dalam bentuk tulisan. Maka, sesungguhnya istilah teknis yang lebih tepat adalah penghayatan, pengendapan, dan bukan ”pencermatan.” Ketika pengarang telah berada di puncak penghayatan itu, tidak jadi urusan lagi apakah dia cermat atau tidak cermat. Kembali meminjam istilah Budi Darma, bahkan, pengarang boleh (seperti) kesurupan!

Jika anda membaca cerita-cerita Iwan Simatupang, sebutlah novelnya: Merahnya Merah, Kering, atau Koong, misalnya, anda akan menemukan pula bagaimana tokoh-tokoh yang sedemikian kuat karakternya seperti meledak-ledak membangun ceritanya sendiri. Pada titik ini urusan alur, kronologi, benar-benar tidak penting lagi. Cerita mengalir dengan gaya spiral, kadang melompat ke belakang bagai ninja, kadang berdegup-degup sambil tampak seperti berlari padahal ia masih saja ada di tempat semula. Guru Bahasa Indonesia yang kurang bijak bisa saja memberi nilai rendah untuk garapan alur/plot cerita-cerita Iwan Simatupang. Padahal, pembaca yang berhasil masyuk di dalamnya, akan tidak lagi mempersoalkan plotnya. Sebab dia akan terlalu asyik!

Salah satu yang paling menarik dari Iwan Simatupang adalah: tanpa basa-basi, tanpa pengantar apalagi bertele-tele. Seperti seseorang yang tiba-tiba menggigit bokongmu, selanjutnya mengalir seperti tanpa perlu direncanakan, memaki, atau adu mulut dengan mesra. Kalau ia berkata tentang malam yang gelap, atau siang yang terik itu adalah bagian yang seperti tak bisa ditawar, memang harus dikatakan seperti itu, dan tidak bisa diganti, misalnya dengan "malam remang-remang" atau "siang yang bolong." Jika anda membaca novel Rafilus karya Budi Darma, anda akan menemukan kalimat pertamanya yang tidak hanya begitu menggoda, melainkan sangat mengejutkan, ”Rafilus mati dua kali.” [Kang Ndemun]

Read More

Pemerintah belum Berterima Kasih

24 Tahun Hadiah Rancage, Sebuah Catatan

Sejak Zaman Kerajaan, Singasari, Majapahit dll, raja sebagai presentasi kerajaan memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pujangga/kawi (pengarang/penyair), tidak hanya berupa peralatan menulis, rumah, tanah, tetapi juga hak-hak istimewa secara khusus.

”Restu raja yang demikian itu didambakan (oleh penyair/kawi) serta diterima sebagai suatu anugerah. Restu itu pasti memberikan dorongan yang diperlukan untuk mengerjakan tugasnya dan menyelesaikannnya dengan memuaskan. Restu itu mungkin juga meliputi dukungan material berupa hadiah-hadiah yang mungkin lebih daripada ’papan tulis dan tanah’ semata-mata. Simpati sang raja juga merupakan berkat yang menyuburkan karya seorang penyair/kawi. Kesaktian yang berpusat pada dan memancar dari raja mempengaruhi karya penyair dan menambah suksesnya.” (Zoetmulder dalam Kalangwan: 1983).

Kritik terhadapa model pemberian hadiaah kepada sastrawan oleh raja seperti itu adalah: sastrawan/pujangga lalu seperti terkooptasi oleh kepentingan (kekuasaan) kerajaan. Tetapi, esensi pemberian hadiah atau penghargaan kepada sastrawan sebagai salah satu sumber wacana kearifan, setidaknya sebagai ”praktisi gerakan literasi” tetap sangatlah penting. Itu yang agaknya dilupakan oleh pemerintah kita sekarang ini.

Hadiah Sastra Rancage, selanjutnya disebut Rancage, adalah penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap telah berjasa bagi pengembangan bahasa dan sastra daerah. Penghargaan ini diberikan oleh Yayasan Kebudayaan Rancage, yang didirikan budayawan Ajip Rosidi, Erry Riyana Harjapamekas, Edi S. Ekajati, dan beberapa tokoh lain sejak 1989. Artinya, hingga sekarang tradisi pemberian penghargaan untuk buku dan tokoh yang dipandang berjasa terhadap pengembangan bahasa dan sastra daerah itu telah berjalan 23 tahun. Konsistensi semacam ini patut mendapatkan apresiasi dan dukungan, untuk menyelalamatkan bahasa-bahasa ibu dari kepunahan.

Sejak 1994, Yayasan Rancage diberikan untuk buku sastra Jawa (antologi cerkak/cerpen, guritan/puisi, novel). Tahun ini antologi geguritan Ombak Wengi (2012) karya Yusuf Susilo Hartono terpilih untuk mendapatkannya. Hanya ada satu tahun kosong (1995) karena tidak ada buku karya sastra Jawa yang terbit pada tahun tersebut. Untuk kategori tokoh berjasa dalam bidang pengembangan bahasa dan sastra Jawa, tahun ini terpilih Sucipto Hadi Purnomo, Ketua Organisasi Pengarang Sastra Jawa (OPSJ) yang juga dosesn Unnes.

Saya merasa beruntung dapat terlibat obrolan santai di rumah makan milik keluarga Ayip Rosidi (Magelang, 2010) sebelum acara penyerahan hadiah keesokan harinya di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Dari obrolan itulah saya tahu, betapa kerasnya upaya untuk mempertahankan tradisi yang sangat mulia tersebut. Sangat mulia, karena selain menjadi pilar upaya menumbuhkan tradisi literasi dalam rangka ”mencerdaskan kehidupan bangsa”, Hadiah Rancage sekaligus menjadi pilar pelestari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pak Ayip pun bercerita, pernah suatu kali, rekeningnya kosong padahal hanya dalam beberapa hari hadiah (piagam dan uang) harus diserahkan kepada para pemenang. Sampai pada saat paling genting (sebelum hari H), tiba-tiba ada uang masuk sejumlah yang dibutuhkan, dari pihak yang tidak bisa diketahui.

Melihat apa yang dilakukan Ayip Rosidi bersama Yayasan Rancage-nya, kita lalu tergelitik pula untuk bertanya, ”Apakah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah di bidang literasi, satu hal yang diyakini sebagai kunci utama untuk meningkatkan ”kecerdasan bangsa” ini? Tradisi pemberian hadiah, dalam sastra Indonesia pun tidak ada bukan? Kalaulah ada, paling-paling hanya rog-rog asem, berjalan setahun dua tahun, setelah itu lenyap entah ke mana. Beberapa versi hadiah untuk Sastra Indonesia pun, yang nilainya tergolong besar justru diselenggarakan oleh lembaga nonpemerintah.

Harus diakui, dampak penganugerahan Hadiah Rancage untuk buku Sastra Jawa sangat signifikan. Sebelum tahun 1994 banyak tahun kosong penerbitan buku sastra Jawa. Atau jika ada pun, biasanya adalah buku ”stensilan”, berupa antologi bersama, dan tidak ber-ISBN. Setelah ada Rancage untuk Sastra Jawa, hingga taun ini hanya 1995 saja yang tidak ditandai dengan adanya buku karya sastra Jawa yang terbit. Dengan gambaran tersebut saya tidak ingin mengatakan bahwa Rancage adalah satu-satunya pendorong semangat untuk menerbitkan buku karya sastra Jawa.

Bahkan, ketika geliat penerbitan buku karya sastra Jawa sudah mulai membaik seperti sekarang, dan pada saat mengalami masa-masa yang subur kelak (jika itu akan terjadi) pemberian penghargaan untuk karya”terbaik” seperti dilakukan Yayasan Rancage semakin penting, sebagai bagian dari kritik dan sekaligus pengawal kualitas karya sastra berbahasa daerah. Dalam kaitannya dengan perkembangan Sastra Jawa Modern, Rancage seolah juga mengisi ruang kosong kritik setelah ditinggalkan Suripan Sadi Hutomo, Poer Adhie Prawoto, Piek Ardijanto Soeprijadi, dan beberapa nama (kritikus) lain.

Pemerintah (daerah), sesungguhnya sangat terbantu oleh Rancage. Dalam urusan penyediaan buku-buku bacaan berbahasa daerah di sekolah, setidaknya setiap tahun ada buku-buku terpilih. Dengan ini saya juga tidak sedang mengatakan bahwa Rancage adalah satu-satunya saringan untuk meloloskan buku-buku bacaan berkualitas untuk perpustakaan di sekolah-sekolah. Adalah sangat pantas jika buku-buku karya sastra Jawa yang telah mendapatkan Rancage itu kemudian juga disambut oleh pemerintah (daerah) melalui Dinas Pendidikan. Sambutan yang baik adalah dengan membelinya untuk disebarkan ke sekolah-sekolah.

Alih-alih memberikan sambutan yang baik terhadap buku-buku sastra berbahasa Jawa terpilih (oleh Yayasan Rancage), saya malah mendapat kabar dari beberapa pengarang sastra Jawa yang didesak-desak oleh penerbit untuk menyetor naskah agar nantinya bisa diterbitkan setelah mendapat persetujuan Dinas Pendidikan. Artinya, setelah keuntungan dapat dihitung secara pasti. Tidak akan jadi masalah jika cara begitu hanya sebagai varian. Tetapi, tidak mengacuhkan buku-buku ”Rancage” dan memilih buku-buku yang diseleksi secara terburu-buru adalah tindakan degsiya alias semena-mena. Padahal, buku-buku sastra Jawa di luar ”pesanan” Dinas Pendidikan pada umumnya diterbitkan dengan tidak mengejar keuntungan finansial. Karena itulah, cara memberikan dukungan kepada Yayasan Rancage, menurut Ayip Rosidi, selain memasukkan bantuan dana ke rekening (Yayasan Rancage) adalah dengan menjadikan buku-buku pemenang Rancage sebagai bahan bacaan di sekolah-sekolah di wilayah masing-masing: Sunda, Jawa, Bali, Lampung.

Sekarang ini sangat tampak bahwa pemerintah (daerah), agaknya kecuali Jawa Barat, tidak tahu (-menahu) persoalan seperti itu. Maka, mendesak-desak agar pemerintah (daerah) menciptakan tradisi pemberian hadiah tersendiri kepada orang-orang yang dipandang berjasa terhadap pengembangan bahasa dan sastra daerah (dengan karya buku maupun aktivitas lainnya) menjadi agak lucu. Dan akan sangat potensial mengacaukan keadaan, jika yang dibayangkan adalah bentuk/sistem seperti yang sudah dilakukan Yayasan Rancage. Walaupun, dulu saya pernah juga meneriakkan hal seperti itu. Sekarang saya tahu, para pengarang sastra Jawa masih harus bersabar. Pemerintah (daerah) pancen durung jawa, kok!

Sudah 24 tahun Rancage mendorong dan mengawal perkembangan bahasa dan sastra daerah (Sunda, Jawa, Bali, Lampung). Walau belum menjangkau daerah-daerah lain di seluruh wilayah negri ini, sesungguhnya Rancage telah dengan suka-rela mengambil alih tugas negara yang seharusnya dilakukan pemerintah. Sedangkan pemerintah, seperti belum tahu caranya berterima kasih.*

[Jawa Pos, Minggu, 5 Februari 2012

Read More

Menyoal Cara Pandang Birokrat Kesenian

Seorang ketua panitia sebuah pertunjukan kesenian --proyek sebuah institusi kesenian-- merasa bangga, merasa sukses besar, karena pertunjukan gratis itu dibanjiri penonton. Biasanya, memang, digratiskan pun pertunjukan kesenian, kecuali kesenian popular, cenderung sepi penonton. Pada tataran tertentu, Si Ketua Panitia itu memang tidak salah. Persoalan baru timbul tatkala pemakaian jumlah penonton sebagai ukuran keberhasilan sebuah pertunjukan kesenian itu menjadi kecenderungan. Itu yang telah dan sedang terjadi. Ada apa sebenarnya dengan para birokrat kesenian kita di Surabaya/Jawa Timur?

Ini bukan pembicaraan tentang kesenian pop yang tanpa campur tangan pemerintah pun sudah berkembang sesuai dengan hukum pasar. Ini pembicaraan tentang jenis kesenian yang cenderung terpinggirkan, ditinggalkan pasar, karena terlalu tradisional atau bahkan juga terlalu eksperimental. Sebuah event organizer biasanya menyelenggarakan pertunjukan kesenian popular berkat dukungan sponsor, perusahaan makanan atau minuman, dan menilai keberhasilannya dari kemampuannya menyedot orang, penonton. Satu-satunya instansi pemerintah yang ’’boleh’’ memakai ukuran keberhasilan seperti itu adalah Dinas Pariwisata. Tetapi, jika institusi itu bernama Taman Budaya atau Subdin Kebudayaan, selayaknya menentukan sendiri parameter itu berdasarkan misi, visi, dan konsep kesenian/kebudayaan yang diembannya.

Jadi fatal jika sebuah institusi kesenian yang dibentuk dan didanai pemerintah [dengan uang rakyat] merasa sukses menjalankan tugasnya jika dapat menggalang massa dengan menampilkan artis ngetop, selebriti, penyanyi terkenal, bintang sinetron. Jika seperti itu halnya, apa bedanya dengan event organizer biasa?

Kesenian tradisional seharusnya lebih mendapatkan perhatian sama halnya dengan kesenian kontemporer yang bersifat eksperimental, terlebih yang menggali ruhnya dari kesenian tradisional. Dengan mental birokrat kesenian yang selalu kemrungsung untuk menarik sebanyak-banyaknya penonton itu, kita bisa memahami, mengapa di Jawa Timur, terutama di Surabaya, tidak muncul potensi-potensi seperti yang dapat kita lihat pada kelompok Sahita (Tari, Solo), Anane (Musik, Jogjakarta), DMB 2000 (Ketoprak Multimedia, Jogjakarta). Kita lalu juga memahami mengapa seorang Bawong Suatmadji Nitiberi seperti kehabisan nafas untuk meneruskan kreasi besutan-nya (menggarap lakon, teater, dengan menggali ruh teater rakyat, besutan, yang juga merupakan cikal-bakal ludruk.)

Taman Budaya Jawa Timur telah beberapa kali menampilkan seniman potensial, Subiantoro, seorang karyawan Dinas Infokom Jatim, dalang kentrung yang juga potensial di bidang musik. Kini Jawa Timur telah memetik prestise dari penampilan seorang Toro di ’’luar kandang’’, termasuk di luar negeri.

Salah satu tugas terpenting lembaga seperti Taman Budaya adalah ’’menemukan’’ toro-toro berikutnya, menemukan bawong-bawong berikutnya, dan tidak sekedar jadi tukang nanggap seniman luar kota atau luar pulau, atau luar negeri. Bukan berarti nanggap seniman ’’luar’’ itu tidak penting. Bahkan, itu sangat perlu untuk meningkatkan apresiasi, sebagai bahan perbandingan, dan menjalin persahabatan, termasuk membangun jaringan antarseniman, bukannya untuk gagah-gagahan, untuk berbanggaria ketika tempat parkir pun penuh saking banyaknya penonton.

Diakui atau tidak, sekarang ini para seniman Jawa Timur sedang mengalami semacam kegelisahan ekisistensial. Indra Tranggono yang pernah ikut membesarkan Teater Gandrik (Jogjakarta) pun mengakui bahwa pada tahun 70-an para seniman teater Jogjakarta berkiblat ke Surabaya. Sekarang, jika ingin menonton teater yang bagus, oh, maaf, yang karcisnya mahal, orang Surabaya mesti mencari-cari ke Jogjakarta, Bandung, atau Jakarta.

Di bidang seni tradisional, pada Zaman Ki Siswondo HS kita bisa membanggakan Ketoprak Siswo Budoyo. Ketoprak Mataram (Jogjakarta) pun kalah pamor dengan Ketoprak Siswo Budoyo, ketika itu. Sekarang, Siswo Budoyo adalah lagu pilu. Jawa Timur juga memiliki ludruk yang tak ada duanya di dunia ini. Sebagai seni tradisional, di habitatnya, ludruk masih menunjukkan vitalitasnya, seperti yang dapat kita lihat pada Ludruk Karya Budaya (Mojokerto) yang bisa sebulan penuh tak ada hari kosong tanpa pentas itu. Seperti disinggung tadi, seorang Bawong Suatmadji Nitiberi pun sudah mencoba mentransformasikan ruh ludruk ke dalam bentuk teater dengan semangat ’’baru’’, yang, sayangnya tidak bernafas panjang, antara lain karena potensi itu tampaknya gagal ditangkap dengan baik oleh birokrat kesenian.

Cara pandang para birokrat kesenian (yang menilai keberhasilan sebuah pertunjukan seni terutama dari kemampuannya menyedot penonton) itu seyogyanya segera disadari dan kemudian diubah, sebelum menjadi virus yang diam-diam menghancurkan. Boleh disebut virus, karena penyebarannya sudah bisa terlihat pada beberapa seniman yang tampak lebih suka membuat sensasi, menggalang massa, misalnya dengan menjadi ’’seniman’’ dan sekaligus event organizer partai politik. Tetapi, apa boleh buat, jika justru itulah kelebihan Surabaya dan Jawa Timur dibandingkan kota dan provinsi lainnya di Indonesia ini? []

Read More

MASIH BANYAK PENJAJAH DI SEKITAR KITA

Oleh: Darling Wirastri

Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kembali disambut dengan berbagai-macam kesibukan. Ada yang buru-buru mengecat pagar dan rumah, ada yang memangkasi pohon-pohon ditepi jalan agar kerimbunan daun-daunnya tak menenggelamkan kemeriahan berbagai umbul-umbul, rontek (bendera kecil), dan lampu warna-warni yang akan segera dipasang. Para ibu muda yang tergabung dalam organisasi PKK (jangan dipanjangakan jadi :perempuan kurang kerjaan) pun sibuk berlatih paduan suara. Para remaja karang taruna tak ketinggalan pula. Pokoknya semua tambah sibuk. Yang tua maupun yang muda, baik yang di kota maupun di pelosok-pelosok desa.


Untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke -54 Kemerdekaan Republik Indonesia, di penghujung milenium ke-2 ini, seperti halnya pada peringatan-peringatan sebelumnya, diadakanlah beraneka-macam perlombaan, dari lomba balap karung hingga lomba karaoke, pertandingan olah raga, dan seperti biasanya pula, pada puncaknya adalah pagelaran kesenian: ada sandiwara, ada tari-tarian, ada sulapan, musik, lagu-lagu, dan lain-lain. Pokoknya, pada puncaknya adalah pesta. Tak kurang, tak lebih. Pesta kemenangan. Konon, karena “kita” telah menang melawan penjajah. Kita telah berhasil merebut kemerdekaan, dengan perjuangan, dengan keringat, dengan darah. Dengan nyawa. Maka jangan sekali-kali berkeberatan jika untuk peringatan semacam ini ditarik iuran seribu-dua ribu rupiah!

Begitulah. Memang, untuk berbagai-macam kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kalau rata-rata tiap keluarga ditarik lima ribu rupiah saja, berapa besar dana yang tersedot di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kotamadya, provonsi, dan akhirnya jumlah total untuk seluruh negeri ini? Belum lagi kalau ditambah dana sumbangan dari instansi-instansi swasta yang selama ini jadi langganan tetap Panitia 17-an. Kalau ada yang sedikit nggrundel, ngedumel, mencoba mengungkapkan keberatannya atas besarnya patokan iuran minimal yang harus dibayarnya, maka Sang Panitia akan bersabda, “Dahulu, para pahlawan itu tak pernah menawar, ketika mereka harus terluka, bahkan gugur sebagai kusuma bangsa! Kamu baru dimintai sekian saja sudah banyak alasan!”

Seperti tak boleh ada dialog.

“Pokoknya, kamu orang harus bayar!”

Bahwa para pendahulu bangsa, para pahlawan --baik yang secara nyata memperoleh gelar pahlawan maupun yang dikenal namanyapun tidak (pahlawan tak dikenal?) walaupun sesungguhnya lebih pahlawan-- telah mengorbankan jiwa-raga mereka demi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah satu hal yang tak dapat diingkari. Tetapi bahwa sampai sekarang masih banyak saudara-saudara kita yang pada hakekatnya belum dapat menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya, adalah satu hal lainnya yang juga tak boleh diingkari begitu saja. Mereka masih dijajah oleh kemiskinan, oleh kebodohan, oleh ketersisihan. Dan celakanya, mereka tak mungkin angkat senjata. Penjajah itu bukan lagi merupakan sosok yang jelas. Ia maya. Seperti dhemit. Mereka hanya dapat berteriak, dengan teriakan yang makin lama makin tak bertenaga.

Bagaimana halnya sehingga kemiskinan dan kebodohan menjajah mereka? Bukankah sudah menjadi kodratnya, bahwa di dunia ini ada pria ada wanita, ada si kaya dan ada si miskin pula? Itu juga mengandung kebenaran. Tetapi di dalam hal ini, persoalannya tak sesederhana itu, jika benar --lepas dari persoalan apakah dapat dibuktikan dengan hukum positif atau tidak-- ada serigala, ada tikus, ada drakula, dalam tatanan politik dan ekonomi kita. Jadi, ada oknum, tangan manusia lain, yang membuat mereka miskin, bodoh, dan tersingkir. Singkatnya, penjajah itu bisa saja tampil sebagai sosok bangsa sendiri, saudara-saudara sendiri, yang tampangnya boleh jadi mirip-mirip dengan Sang Panitia 17 Agustus-an, yang hanya punya satu kalimat: “Pokoknya harus bayar!” itu.

Jangan lupakan satu lagi alasan mengapa kita tak selayaknya larut dalam pesta dan kemeriahan Peringatan Hari Ulang tahun Kemerdekaan kali ini. Ingatlah saudara-saudara kita di Ambon, di Aceh, dan di beberapa tempat lain yang sedang dirundung derita. Mereka harus terusir dari kampung halaman sendiri, mengungsi ke tempat yang tak pasti, dengan lapar, dengan luka makin menganga. Sekian banyak anak terpaksa putus sekolah, bahkan mati karena lapar. Betapa mewahnya sebuah Kemerdekaan itu bagi mereka.

Maka, siapakah yang paling patriotis, yang paling nasionalis di antara kita? Mereka yang tak rela membayar iuran Agustus-an, lebih-lebih mereka yang sesungguhnya memang tak punya uang lebih untuk pengeluaran ekstra semacam itu, ataukah kita, yang makin larut dalam Pesta Kemerdekaan, makin teler, dan makin picik: Indonesia dalam bayangan kita adalah hanya seluas kelurahan, desa, atau bahkan hanya seluas wilayah RT tempat tinggal kita! Kepicikan kita membuat kita tidak dapat memandang bahwa Ambon, Aceh, Sambas, adalah Indonesia juga. Jika memang benar kita tak pernah mau mempedulikan mereka, untuk apa kita mengecam mereka yang ingin merebut “kemerdekaan” mereka dengan istilah-istilah gerakan pengacau liar, gerakan pengacau keamanan, separatisme, dan sebagainya itu? Lebih lucu lagi, pada saat yang sama kita tenang-tenang saja membiarkan para penjajah semakin asyik memeras keringat kita, menjarah hutan kita, mengeksploitasi habis-habisan kekayaan kita untuk menggelembungkan perut mereka sendiri.

Alangkah baiknya jika kita bisa menyisihkan seribu atau dua ribu rupiah misalnya, untuk membantu saudara-saudara kita yang sangat menderita itu, dan bukan untuk sekedar berkaraoke, menyelenggarakan lomba konyol-konyolan (: para pria berpakaian wanita dan bertanding sepak bola) atau jenis pesta-pora yang hanya membikin kita semakin mabuk. Hidup perlu kesenian. Perlu rekreasi, Perlu berolah raga. Itu juga benar. Tetapi betapa konyolnya jika kita masih berekreasi dan berolahraga sambil menghambur-hamburkan uang yang mestinya dapat digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang tengah mati-matian berjuang untuk hidup itu?

Cobalah untuk sedikit kreatif. Kumpulkan para remaja, kalau perlu ibu-ibu dan bapak-bapak pula. Dengan sapu dan keranjang, ajak menyusuri jalan sebagai pasukan kebersihan. Kalau ingin berlomba, biar semakin bersemangat, bagilah mereka menjadi beberapa kelompok dengan wilayahnya masing-masing. Tentu beberapa orang harus bersedia bertindak sebagai juri. Nilailah hasilnya! Itulah olah raga yang tak hanya menyehatkan tubuh pelakunya, tetapi juga menyehatkan lingkungan. Kurang heboh? Terjunlah ke kali. Atau setidak-tidaknya parit, selokan, got, bersihkanlah beramai-ramai, sebab sekian banyak penyakit dari situlah awalnya.

Terutama di kota-kota, kegiatan semacam itu akan sangat berarti. Tetapi rupanya lebih banyak yang memilih bikin panggung hiburan yang mahal, sehingga banyak jalan, gang, menjadi buntu, dan banyak pemakai jalan marah dan memaki-maki, walau hanya berhenti di dalam hati. Saudara-saudara kita di desa-desa demikian pula. Selain membuat panggung hiburan, perlombaan panjat pinang hampir tak pernah terlupakan. Yang kita lupakan adalah bahwa sesungguhnya kita telah bermental penjajah dengan kegembiraan kita tatkala menyaksikan anak-anak itu berebut memanjat pinang, harus belepotan minyak, oli, dan lemak sapi, hanya untuk mendapatkan secarik kain, atau sepotong baju murahan. Kita bermental penjajah justru pada saat kita harus merenung dan mencamkan: apa arti sebuah kemerdekaan.

Kita memeringati Hari Kemerdekaan, tetapi sesungguhnya kita masih lupa.*

Bumi Kebraon, Agustus 1999

Read More

Fungsi Straregis Sastra Siber

Catatan Kecil dari PSN XII, Singapura, 13-14 September 2003


Pertemuan Sastrawan Nusantara (PSN) XII digelar di Hotel Meritus Oriental Singapura, 13 – 14 September 2003. Para sastrawan yang menulis dengan bahasa Melayu, dari Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan tuan rumah Singapura hadir dalam acara tersebut. Dari Indonesia ada Dr Taufik Ismail, Jamal D Rahman, Viddy AD Daery, Dr Suminto A Sayuti (sebagai pembicara), Hamid Jabbar, Helvi Tiana Rossa, Hamdy Salad, Agus R Sarjono, dan utusan dari Dewan Kesenian Jawa Timur, selain Viddy AD Daery ialah M Shoim Anwar, Bagus Putu Parto, Bonari Nabonenar, Aming Aminoedhin, dan Meimura (sebagai peserta).


PSN XII yang bertemakan Sastera Melayu Warisan Jati Diri dan Jagat ini betapapun samarnya masih mengesankan inferioritas dan kegamangan sastrawan Melayu menghadapi globalisasi. Maka, Hj Hamzah Hamdani, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan, Sarawak sekaligus Ahli Jawatankuasa Kerja GAPENA (Gabungan Persatuan Penulis Nsional Malaysia) pun berpesan, “Yang penting ialah bagaimana untuk menyedarkan pihak pemimpin atasan di rantau Nusantara ini mengenai keperluan penyatuan sikap dan hasrat agar Melayu menjadi bangsa yang besar, yang tidak melupai warisannya yang gemilang pada zaman silam, dan yakin terhadap masa depan yang cemerlng kerana bangsa Melayu Nusantara adalah bangsa yang bijaksana, harmoni, dan dinamik.”

Sementara Dr Zainal Kling, guru besar antropologi dan sosiologi dari Universitas Malaya mengatakan, “Manusia moden Melayu adalah juga manusia tempurung lama yang tak dapat memutar-balikkan tempurung itu dari dalam keluar untuk melihat isinya dengan kefahaman dan kritis. Watak lemah inilah yang amat perlu diteroka secara kritis dalam kreativiti sasterawan untuk memahami betapa selama puluhan abad kita tetap tersungkur di dalam pergolakan dan interaksi ganas antarbangsa dan kekal sedemikian meskipun kita telah moden kini – berakal, bebas, dan mandiri.”

Di dalam salah satu sesi tanya-jawab terlontar pula keluhan betapa seretnya penjualan buku-buku karya sastra di Singapura. Ada semacam kesedihan yang seolah sebegitu susah dicari obatnya, dan bahkan kesedihan itu semakin menggilas batin manakala diingat kejayaan Melayu pada Zaman Sriwijaya, Zaman Samudera Pasai, Zaman Majapahit. Dan simaklah ajakan Dr Abdul Rahman Napiah dari Institut Pendidikan Nasional Universiti Teknologi Nanyang Singapura ini: “Melayu harus kuat superegonya, teguh dan berupaya dalam membina real untuk masuk ke tatanan tamadun baru. … Sebagaimana sejarawan akhir abad 20, menyeru kembali ke sejarah dan tradisinya lalu membangunkan Eropah dan berjaya menjadi pemegang kunci kemajuan dunia, maka untuk maju: marilah kita berseru “masuk ke Melayu”…. Sekiranya sebuah karya sastera itu hendak mencapai tahap tertinggi, bahasa mestilah penuh kuasa dan luar biasa.”

Ada tugas yang cukup berat bagi para sastrawan Melayu, yakni mendekonstruksi tradisi untuk mengabadikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maka, diskusi pun memanas ketika Shoim Anwar menyerukan bahwa kebudayaan memiliki kekuatannya sendiri untuk berkembang atau bertahan. Shoim sempat mengutip teori fisika yang mengatakan bahwa energi tidak bisa hilang, melainkan hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Sayangnya, karena perbandingan antara jumlah pemakalah dengan waktu yang tersedia tidak seimbang, kesempatan untuk berdiskusi sangat terbatas.

Di antara 25 kertas kerja yang dipaparkan dalam PSN XII ini paling menarik adalah yang dibuat oleh Mawar Shafei, kandidat Doktor bidang Kesusasteraan Bandingan dari Universiti Teknologi Nanyang Singapura, yakni tentang sastra (Melayu) siber di www.pustakamaya.net. Sayangnya, Mawar lebih banyak hanya mendeskripsikan jatidiri situs pustakamaya.net itu sendiri, dan tidak bicara banyak soal fungsi strategis sastra siber di era kesejagatan ini. Lebih eman-nya lagi, seperti pada sesi lainnya, diskusi seputar sastra siber yang tampak akan seru bin hangat itu terpaksa disudahi setelah memberikan tanggapan singkat atas komentar Hamid Jabbar. Penyair yang suka membacakan sajak sambil bermain genderang itu menyatakan bahwa siber dengan potensi multimedianya memerikan kelonggaran untuk mengoptimalkan ekspresi kesusasteraan, misalnya dengan tampilan background, illustrasi suara, gambar, animasi, bahkan film, dan tidak sekedar menayangkan teks di layar komputer. Potensi itu menurut Hamid Jabbar belum dimanfaatkan dengan baik dalam berbagai situs sastra berbahasa Melayu, termasuk bahasa Indonesia.

Mawar memaparkan 5 tujuan dibangunnya situs pustakamaya.net, 2 di antaranya ialah: (1) menyediakan peluang dan ruang yang lebih luas kepada penulis untuk menerbitkan karya di jarngan, dan (5) mengetengahkan hasil karya penulis ke perinkat antarbangsa selaras dengan gagasan dunia tanpa sempadan. Pada tujuan ke-5 itulah sebenarnya tersirat pula peluang strategis sastra Melayu untuk semakin merebut posisinya sebagai salah satu warga sastra dunia. Walau tuntutan teknis seperti dilontarkan Hamid Jabbar bukan hal yang berat untuk dilakukan sekarang, tetapi sebenarnya yang selayaknya menjadi skala prioritas adalah menggelontor sebanyak-anyaknya karya Melayu yang dinilai berkualitas tinggi ke dalam dunia siber itu. Tentu akan timbul persoalan teknis pada tahap ini, misalnya menyangkut pembayaran honor atau royalty atas hak cipta pengarang/penyair. Tetapi jika fungsi strategis itu disadari, tentu ada jalan keluarnya. Termasuk di dalamnya, menerjemahkan sebanyak-banyaknya karya sastra Melayu berkualitas tinggi ke dalam bahasa-bahasa yang lebih luas jumpah pemakainya, misalnya ke dalam bahasa Inggris.

Dengan begitu, sekali kita menggebrak dunia siber, sekian banyak titik strategis kita kuasai. Jangan hanya sibuk mempercantik penampilan di depan kaca-maya (layar komputer), tetapi ujung-ujungnya wajah kita (Melayu) itu hanya akan memantul ke dalam bola mata kita sendiri, dan sedikit pun tidak mengundang dunia untuk meliriknya. Begitulah pendapat saya. []

Read More

Saputangan Gambar Naga: Potret Keliaran Imaji Suparto Brata

(1)

Keberadaan saya di sini, sekarang ini, bisa jadi akan terasa sebagai sebuah penghormatan jika saya telanjur besar kepala, tetapi sesungguhnya tak kurang dan tak lebih adalah sebuah ’penganiayaan’. Bayangkan, seorang Bonari yang secara usia layak jadi cucu, dan secara kekaryaan --dalam jagad kepengarangan— tak akan lebih dari seorang cicit-cuit Suparto Brata (SPTBT) tiba-tiba didapuk untuk berbicara, berkomentar, tentang karya SPTBT, Saputangan Bergambar Naga (SGN).


Tetapi saya pikir-pikir, keadaan ’teraniaya’ ini bisa jadi bagian dari proses kreatif juga. Maka, saya berterima kasih kepada panitia, kepada Bu Adi, yang telah dengan begitu ’dingin’ menganiaya saya. Dan keberanian saya makin menjadi tatkala saya tahu bahwa di sebelah saya ada yang siap berbicara tentang SGN secara intelek, membedahnya dengan pisau teori yang berkilat-kilat, saking tajamnya. Jadi, saya cukup membumbuinya dengan glenyengan-glenyengan yang mungkin juga tak akan jelas ke mana jluntrung-nya.


(2)

Pada awal tahun 1980-an, harian sore Surabaya Post menurunkan komentar Budi Darma bahwa, seingat saya, dengan kata-kata saya, SPTBT adalah pengarang yang lebih sebagai seorang tukang cerita daripada seorang sastrawan. Pada gilirannya angkat biacara –yang kemudian juga dimuat harian sore Surabaya Post-- SPTBT tidak sedikit pun mengelak dari ’tuduhan’ Budi Darma itu. ’’Saya tidak mendapatkan julukan sebagai sastrawan juga tidak apa-apa. Disebut sebagai tukang cerita, pengrajin dongeng, atau apa sajalah orang mau menyebutnya, saya juga tidak apa-apa.’’ Kurang lebih seperti itulah jawaban SPTBT, sekali lagi, memakai kalimat-kalimat saya.

Secara harfiah, susastra berarti bahasa yang indah. Karya cipta yang menggunakan bahasa yang indah itu bisa berupa puisi, prosa, atau juga drama (teks). Maka, dengan sejenak melupakan teori yang kelewat ndakik-ndakik itu, konsep keindahan dalam karya sastra pun sebenarnya mengalami dinamika seperti dalam dunia mode.

Maka, marilah kita menghindar dari perdebatan mengenai tren, dan mari pula keluar dari mashab-mashab yang membelenggu kita dalam fanatisme berlebihan. Daripada berdebat tanpa ujung-pangkal, misalnya mengenai ’keterlibatan’ sastra, mengenai ideologi dalam sastra, mengapa tidak kita gunakan saja pendekatan secara glenyengan, misalnya, tetapi yang lebih damai dan bermanfaat daripada sekadar cakar-cakaran layaknya politikus berebut dingklik?

Apakah kita masih juga mau berdebat, misalnya mana karya yang lebih berguna, karya-karya yang dengan begitu kentalnya mengusung isme tertentu tetapi susah dipahami banyak orang, atau karya-karya yang oleh sebagian orang disebut sebagai karya kerajinan, yang hanya menyenangkan atau bersifat menghibur saja? Jika karya hiburan itu berhasil membantu seseorang atau sekian banyak orang untuk keluar dari depresi, dari stress, bukankah itu berarti lebih berkhasiat daripada karya-karya yang diberi label ’sastra tinggi’?

Maka, saya lalu teringat kepada kata-kata Cak Kandar, bahwa beliau lebih menghargai karya kerajinan jika hasilnya adalah sebuah ukiran kayu Jepara, daripada lukisan cekeremes yang dibuat oleh seniman yang hanya kemaruk mendapatkan pengakuan sebagai pelukis.

(3)

SPTBT telah mengabdikan dirinya kepada kesusasteraan, dan membuktikan bahwa ia tidak tangung-tanggung dalam pengabdiannya. SPTBT yang masuk ke dalam daftar Five Thousand Personalities of the World (1998) antara lain sebagai seorang penulis, penulis cerita dan wartawan freelance, sudah mempublikasikan tulisan-tulisannya berupa: berita, features, artikel, dan cerita fiksi sejak tahun 1951 dan masih trengginas dalam berkarya hingga tahun 2005 ini. Sudah 56 tahun! Dalam masa itu SPTBT tetap menjaga konsistensinya, menegakkan dedikasinya kepada kesusastraan: Sastra Indonesia dan Sastra Jawa sekaligus. Tak banyak penulis yang bisa menjaga stamina dan konsistensi seperti itu.

SPTBT pada awalnya adalah seorang kutubuku. Ketika bahan bacaan di sekitarnya habis dia baca, maka buku bacaan berbahasa Inggris pun dicoba dilahapnya. Mula-mula ya grathul-grathul, tetapi lama-kelamaan lancar dengan sendirinya.

Karena telah banyak membaca itulah maka kemudian SPTBT akhirnya terdorong juga untuk menulis, dan kemudian terbuktilah bahwa dia adalah orang yang sukses sebagai penulis. Suatu ketika, ia bepergian ke luar kota yang jauh dari tempat tinggalnya (Surabaya). Ketika berkenalan dengan seseorang yang baru ditemuinya dan orang itu mengaku telah sangat akrap dengan nama SPTBT melalui karangan-karangannya yang dipublikasikan melalui majalah berbahasa Jawa, SPTBT merasa senang. Itulah parameter utama untuk mengukur kesuksesan seorang penulis; karyanya dibaca orang. Karya-karya SPTBT adalah karya-karya yang banyak dibaca, sebab jika tidak demikian halnya, tidak mungkin penerbit seperti Grasindo mau menerbitkan lagi, menerbitkan lagi, dan menerbitkan lagi karya-karya SPTBT.

(4)

SGN adalah cerita yang mengasyikkan. Sebagian besar tokoh-tokohnya berada dalam dua setting waktu sekaligus, yakni waktu lampau (Zaman Kerajaan Kediri, 1289) dan waktu kini (sekitar tahun 1993). Saputangan ’pusaka’ bergambar naga menjadi barang sentral, yang menjadi alasan, alat, bagi pengarang untuk menggerakkan ceritanya, untuk mengaduk masa lalu dan masa kini menjadi adonan yang padu, berpilin-pilin, dan mengalir lancar. Tokoh-tokoh dalam SGN mengalami de ja vu. Keadaan de ja vu itu sedemikian hebatnya, sampai seperti kesurupan. Tokoh-tokoh mengalami disorientasi baik terhadap waktu maupun terhadap diri sendiri, yang dengan demikian justru memaklumi pemilinan antara kelampauan dan kekinian, memaklumi diri sebagai orang-orang ’sekarang’ yang sekaligus juga adalah tokoh-tokoh ’masa lalu’.

Orang Jawa biasanya juga sangat akrab dengan dunia wayang, baik yang bersumber pada kisah Ramayana maupun Mahabarata. Kisah tentang reinkarnasi, kelahiran kembali, bukan hal baru bagi orang Jawa. Banyak pula film Mandarin yang memanfaatkan bahan-bahan cerita seputar reinkarnasi. Lalu, fiksi modern Barat pun menyuguhkan kisah-kisah mengenai orang-orang yang terseret atau bahkan sengaja berkelana ke masa lalu dengan mesin waktu.

SGN sangat fantastis, tetapi tidak ngayawara, karena ia juga dilandaskan pada peristiwa-peristiwa sejarah.

(5)

Di mata saya, SPTBT yang telah menyelesaikan hampir 200 naskah cerita panjang adalah seorang pendekar di dalam dunia persilatan sastra Indonesia, dan lebih pendekar lagi dalam dunia persilatan sastra Jawa. SPTBT telah dua kali mendapatkan hadiah sastra Rancage masing-masing untuk buku kumpulan cerpen-nya Trem, dan sebagai tokoh yang berjasa (yang telah mengalami jatuh bangun bersama Sastra Jawa, pernah menggadaikan sepeda motornya untuk membiayai sebuah acara Sarasehan Sastra Jawa).

Kalau orang menyebut-nyebut nama R Intojo sebagai Bapak Soneta dalam Sastra Jawa, dan St Iesmaniasita sebagai salah seorang pelopor sajak bebas-nya, maka orang tidak bisa bicara tentang cerita-cerita detektif dalam sastra Jawa tanpa menyebut nama SPTBT.

SPTBT adalah pengarang hebat dengan stamina yang hebat. Maka, barangkali SPTBT tidak memerlukan lagi sebuah karya puncak, sebab semua karyanya adalah puncak. Ungkapan ini, menyitir Chairil, ’’sekali berarti, sudah itu mati,’’ tidak perlu berlaku bagi SPTBT yang berkali-kali berarti dan tak akan pernah mati. Bukankah seniman sejati tak akan pernah mati?

Sebagai pengarang, SPTBT tidak fanatik, dan bahkan tidak pernah berniat untuk mengusung isme tertentu di dalam karya-karyanya: kiriisme, kananisme, tengahisme, ruwetisme, libidoisme, dan seterusnya. Corak karya-karya SPTBT sangat beragam. Karena tidak adanya isme tertentu yang tampak kental pada karya-karyanya itulah tampaknya yang kemudian membuat orang melihat dan menilai SPTBT tak kurang dan tak lebih hanyalah sebabagi tukang bercerita. Dan SPTBT merasa tidak ada urusan dengan pandangan seperti itu. SPTBT juga tidak perlu membela diri, misalnya dengan menyerukan agar susastra dibersihkan dari kepentingan-kepentingan permukaan dan dikembalikan ke dalam dunia batin manusia yang paling dalam. Walah! (Bonari Nabonenar)



Surabaya, 18 Januari 2005

Tulisan ini dibuat sebagai pengantar diskusi buku novel Saputangan Gambar Naga karya Suparto Brata (Grasindo, 2003)

Read More

INUL DAN PENDIDIKAN KITA

[ Oleh : Bonari Nabonenar | 4 Maret 2003 | 2287 pembaca]

SEDEMIKIAN hebatnya Inul-barangkali tidak semata-mata menunjuk Inul sebagai individu, tetapi sebagai fenomena: Inulitas-sehingga Bengkel Muda Surabaya pun mengangkatnya ke dalam forum Pentas Musik dan Diskusi Fenomena Inul (Balai Pemuda Surabaya, Rabu, 5 Februari 2003).


Para pembicara yang diundang pun tergolong sangat wah dari segi jumlah maupun kualitas, seperti Prof Ir H Priyo Suprobo, Msc PhD (Guru Besar di ITS), Dr Ayu Sutarto (pakar humaniora dari Universitas Jember), Dr H Sam Abede Pareno (Unitomo), Akhudiat (budayawan), Rusdi Zaki (penyair/wartawan), dan Tribroto (koreografer).

Pertama kali dengar bahwa salah seorang pembicara berasal dari ITS, spontan terbetik pertanyaan iseng dalam benak saya: apakah pembicara yang satu ini akan berbicara, misalnya, tentang konstruksi pantat Inul yang jauh lebih hebat dan lebih tahan gempa daripada konstruksi (fondasi) sarang lebah atau cakar ayam karena konstruksi pantat Inul adalah konstruksi "gempa" itu sendiri(?).

Ternyata, tak jauh meleset dari pertanyaan iseng saya tampaknya, seperti yang dikutip panitia dan dipasang pada surat undangan, beginilah komentar Prof Priyo Suprobo itu, "Setelah melihat goyangnya, ternyata pantas kalau dijuluki bom panggung. Ini bisa memberi inspirasi karena goyang Inul persis putaran molen (pencampur bahan beton)." Sayang, pembicara ini berhalangan hadir.

Seperti yang dikeluhkan beberapa peserta diskusi, malam itu seluruh pembicara cenderung menyanjung-nyanjung Inul. Mungkin akan jadi lebih seru kalau diundang pula Beni Setia yang selama ini tergolong kritis lewat tulisannya, baik yang dimuat Jawa Pos maupun Kompas.

MEMANG pada akhirnya para pembicara tampak sepakat bahwa kesenian yang ditawarkan Inul adalah kesenian massa, kesenian populer.

Oleh karena itu, parameter yang paling tepat adalah pasar, yaitu bagaimana Inul mengelola tubuhnya, memperbanyak jurusnya (sehingga tak hanya punya dua atau tiga jurus: jurus ngebor, jurus molen, maupun jurus menggergaji), dan meningkatkan penguasaan panggungnya, mungkin itu lebih baik jadi urusan Inul sendiri yang pada akhirnya juga akan lebih tunduk pada hukum pasar.

Walaupun pada tahap berikutnya penghambaan terhadap hukum pasar-sejak dulu hingga sekarang-selalu menimbulkan ketegangan, bahkan bisa berkembang jadi konflik di dalam masyarakat.

Maka, dalam hubungannya dengan fenomena Inul, kini kita melihat reaksi beberapa pemuka agama dan beberapa komunitas dalam bentuk imbauan, seruan, fatwa, atau apalah namanya, yang dengan istilah agak kasar boleh dirumuskan sebagai mengharamkan Inul. Wow! Inilah yang menarik.

Jika benar kesenian Inul adalah kesenian yang tidak bermutu, ibarat fastfood yang konon lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, tindakan orang-orang yang menyeru mengharamkannya itu tidak ada bedanya dengan kepanikan orang saat banjir bah datang.

Mereka adhem-adhem saja saat melihat hutan digunduli, saat got-got dipenuhi sampah. Maka, jika kita telah sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat kita berselera rendah, lagi-lagi ini merupakan kegagalan pendidikan formal kita.

KITA layak menuding pendidikan formal, sekolah, dan bukannya pendidikan masyarakat dan pendidikan di dalam keluarga. Karena, pendidikan formal itulah yang dibangun dengan seperangkat sistem yang jelas, terencana, dengan kurikulum dan anggaran yang pasti, dari uang rakyat!

Pendidikan formal kita memang payah, dan akan selamanya demikian, percayalah, jika masih saja kita dengar kasus penyogokan dalam penerimaan guru, jika istilah-istilah semacam "pengajaran berbasis kompetensi" atau "pendidikan berbasis sekolah" masih saja berhenti sebagai kata-kata manis, seperti iklan permen.

Keadaannya akan makin runyam lagi ketika, tampaknya, instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang mengemban tugas pelaksanaan pendidikan (sekolah) tidak juga memiliki wawasan yang bagus. Ambil contoh, misalnya, Dinas Pendidikan yang tampaknya lebih suka menyelenggarakan festival dalang (tua) daripada festival dalang (bocah), lebih tertarik mengurusi pesinden, penyanyi dangdut, daripada mengurusi para siswa(?).

Namun, jika kita sepakat kesenian Inul adalah kesenian yang bermutu tinggi, tidak sekadar seperti fastfood, inilah usul yang menarik: Bisakah kita masukkan Tarian Inul ke dalam kurikulum, setidaknya untuk muatan lokal (Jawa Timur) pendidikan kita?

BONARI NABONENAR Cerpenis, alumnus IKIP Surabaya

http://www.smu-net.com

Read More

Ketika Jogja Menghakimi Jakarta: SURABAYA ASYIK SENDIRI

(1)

Lembaga Kajian Kebudayaan “Akar Indonesia” menggelar acara bedah buku puisi Suatu Cerita dari Negeri Angin (Agus R. Sarjono, Jendela, 2003) dan Reruntuhan Cahaya (Jamal D. Rahman, Bentang, 2003) di Auditorium IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 28 Mei 2003. Tajuk yang dipilih untuk acara itu sangat menarik dan bahkan provokatif: Ketika Jogja Menghakimi Jakarta. Saut Situmorang dan Amien Wangsitalaja jadi hakim, sedangkan terdakwanya adalah Agus R. Sarjono dan Djamal D. Rahman. Cerpenis Joni Ariadinata dengan gaya kocaknya yang amat khas bertindak sebagai moderator. Dua buku kumpulan puisi itu, tambah satu buku Permohonan Hijau (Antologi Penyair Jawa Tuimur) yang diterbitkan Panitia Festival Seni Surabaya 2003, menarik untuk dibicarakan.

(2)

Dalam beberapa kesempatan diskusi sastra di Surabaya, cerpenis M. Shoim Anwar mengatakan bahwa pasca-Rezim Orde Baru banyak sastrawan Indonesia yang seolah-olah kehabisan bahan bakar. Shoim pun menyebut bahwa pada tahun-tahun terakhir kejayaan Rezim Orde Baru banyak cerpen bermuatan kritik sosial. Cerpen “tentang Soeharto” pun banyak ditulis, menjelang hingga usai Soeharto jatuh. Mula-mula sangat tersamar, tetapi --walaupun tidak ada tokoh-tokoh yang terang-terangan dinamai Soeharto-- penggambaran sosok Soeharto makin jelas setelah orang terkuat di Indonesia itu kehilangan taringnya. Sebagian cerpen “tentang Soeharto” itu dikumpulkan Shoim dalam Soeharto dalam Cerpen Indonesia, Bentang, 2002).

Dalam perpuisian pun, tampaknya Shoim akan mempertanyakan pula, apakah Wiji Thukul masih akan berjaya seandainya dia tidak keburu hilang. Kesimpulan Shoim adalah, kebobrokan Rezim Orde Baru memberikan bahan bakar yang cukup hebat bagi kreativitas pengarang dan penyair Indonesia. Maka, setelah Orde Baru tumbang, para sastrawan Indonesia ibarat petarung yang sudah kehilangan lawan. Apakah para sastrawan Indonesia lupa bahwa musuh paling besar adalah diri mereka sendiri? Apakah sastrawan Indonesia yang mau terlibat (meminjam istilah Emha Ainun Nadjib) hanya melihat kebobrokan rezim Orde Baru, dan tidak melihat kebobrokan manusia? Apakah Zaman Edan sudah berakhir, sehingga tidak perlu lagi ada Kalatidha-Kalatidha baru?

Sehubungan dengan “teori” Shoim itu kemudian para sastrawan seolah justru shock ketika musuh utama mereka (Rezim Orde Baru) tumbang, lalu “berhenti” berkarya. Shoim mengatakan bahwa ia pernah menanyai Agus Noor, mengapa cerpen-cerpen terbarunya tidak bermunculan lagi, dan jawabannya adalah: nyaris kehabisan semangat menulis cerpen lagi setelah Rezim Orde Baru runtuh. Tetapi, jangan-jangan keluhan Agus Noor bahwa ia seolah kehabisan bahan bakar untuk melahirkan cerpen-cerpen mutakhirnya hanya abang-abang lambe atau kilah saja, untuk menyembunyikan alasan sebenarnya: “Menulis skenario untuk sinetron lebih banyak duitnya lho!” Tetapi, kenyataannya memang ada beberapa sastrawan yang “lesu darah” pasca-Rezim Orde Baru.

Kemungkinan berikutnya adalah, para sastrawan itu lalu kembali ke dunia dalam, kembali berkontemplasi, dan kemudian mengekspresikan hal-hal yang sangat personal. Dalam perpuisian, mengekspresikan hal-hal yang sangat personal itu biasanya lempang dengan kelahiran sajak-sajak atau puisi-puisi gelap!

(3)

Dalam “surat dakwaan”-nya, Amien Wangsitalaja “menuduh” puisi-puisi Jamal D Rahman dalam Reruntuhan Cahaya mirip puisi-puisi Goenawan Muhamad. “Jika dalam provokasi panitia, puisi Jamal dikatakan sebagai “kepingan estetika” Abdul Hadi W.M. saya tak hendak terprovokasi. Dalam kesan saya, justru Jamal lebih ng-Goenawan daripada ng-Abdul Hadi,” demikian tulis Amien. Baik ng-Abdul Hadi ataukah ng-Goenawan, puisi-puisi Jamal memang masih bisa disebut sebagai puisi remang-remang (meminjam istilah Sapardi Djoko Damono, istilah yang dipakainya untuk menjuluki puisi-puisi Abdul Hadi maupun Goenawan). Ada puisi Jamal yang sangat personal, misalnya puisi Batu-Batu Kian Abadi: dengan jasad luka, kuoleskan darah pada dinding ini/lalu kubiarkan langit berbicara sendiri. memaki atau tertawa//terasa batu-batu kian abadi. sebab di situ terukir amarah/dan kejenuhanku. menuang seluruh makna cinta/dan kebencian langit. memanggil guntur/dan membangunkan malam. bintang-bintang turun/sebagai gerimis airmata/mengalir tanpa suara//. Masih juga remang-remang, tetapi terasa lebih akrap pada Di Kota yang Menderu: hari demi hari, mereka menggelar spanduk dengan huruf-huruf yang gaduh. seperti papan-papan iklan yang setiap hari berputar/tak ada pijakan bagi hujan atau/gerimis: aspal, beton, atau batako. wajah kita saling/berganti juga….. Kemudian, simak salah satu bait puisi Jamal yang berjudul Doa Indonesia 2000 ini: aceh berdarah dalam sajakku/sambas berdarah dalam nadiku/maluku berdarah dalam nafasku/timor berdarah dalam otakku/mataram berdarah dalam sujudku/indoneia berdarah dalam lukaku//

Sementara itu, puisi-puisi penyair Jawa Timur yang terkumpul dalam Permohonan Hijau cenderung sangat personal untuk tidak menyebutnya sebagai puisi-puisi gelap. Pada diskusi dalam rangkaian FSS 2003 (Gedung merah Putih, Kompleks Balai Pemuda Surabaya, 26 Mei 2003) W Haryanto, seperti mengamini Shoim, mengatakan bahwa para “penyair Jawa Timur” itu tampaknya memang telah muak, jenuh, bosan, melihat realitas kehidupan masa kini, ketika para politisi cuma bisa omong besar, ketika elit politik lebih asyik ber-“dagang sapi”, ketika para demonstran pun cuma dapat pentungan, dan oleh karenanya kemudian lebih memilih menggarap sisi terdalam manusia, dunia batin, yang kecenderungannya memang adalah kelahiran puisi-puisi yang lebih “gelap.” Inilah salah satu bait puisi penyair Jaw timur (asal Trenggalek) Deny Tri Aryanti berjudul Kubangun Menara: Kubangun menara dengan sejuta matahari/membayang di antarakesunyian masa lalu/dan melelehkan lonceng dengan getaran halusnya/melantakkan pasir yang kubangun untuk kastil/negeri peri dan para kurcaci/. Baris-baris yang tampaknya hanya akrap dengan penyairnya sendiri.

Nah, sampailah kita pada Suatu Cerita dari Negeri Angin, Sejumlah Sajak Asli dan Satu Sajak Palsu-nya Agus R. Sarjono. Bagi Agus R. Sarjono, musuh tak pernah mati. Karena itu, bagi penyair yang mau “terlibat”, bahan bakar tak akan habis hanya karena Rezim Orde Baru telah tersungkur. Sebutlah beberapa judul puisi Agus: Di Planet Senen, Hollywoodku Sayang, Surat Paman Veteran pada Setengah Abad Kemerdekaan, Sesaat sebelum Kebakaran Hutan, Menjelang Pemilu, Tamasya di Jakarta, Bersama Para TKW, Demokrasi Dunia Ketiga, dan satu lagi judul yang sangat satiris: Indonesia, Sebuah Sisa. Dengan judul-judul demikian, jangan pernah membayangkan puisi-puisi yang kenes atau bahkan vulgar. Ada semacam pilinan antara kesederhanaan, rasa humor yang tinggi dipadu dengan daya puitik yang sangat kuat. Bahkan sangat terasa pula semangat plesetan, yang boleh jadi membuat kita curiga: tampaknya ada “darah” Jogja mengalir pada tubuh Agus R. Sarjono yang lahir, sekolah, dan berkuliah di Bandung itu. Simaklah satu Sajak Palsu ini: selamat pagi pak/selamat pagi bu, ucap anak sekolah//dengan sapaan palsu. Lalu mereka pun belajar sejarah palsu dari buku-buku palsu. Di akhir sekolah//mereka terperangah melihat hamparan nilai mereka//yang palsu….

Kemudian, mungkin perlu juga ada pertanyaan begini: Manakah yang lebih bermutu, lebih baik, puisi terang, puisi remang-remang, ataukah puisi gelap? Rasanya juga tidak adil mengukur kualitas sebuah puisi dari tingkat keremang-remangan, kejelasan, ataupun kegelapannya. Tidak adil, dan bahkan mustahil! Pertanyaan berikutnya: “Mana yang lebih baik, puisi-puisi terlibat ataukah puisi yang tidak terlibat? Puisi kontekstual (meminjam istilahnya Ariel) atau puisi universal? Yang paling tepat menjawab pertanyaan ini tampaknya ialah Emha Ainun Nadjib (dalam bukunya Sastra yang Membebaskan). Jawaban Emha ialah: tergantung ditaruh di mana puisi (sastra) itu, di dalam bingkai kesenian ataukah di dalam bingkai kehidupan. Bingkai kehidupan akan menuntut “keterlibatan” kesenian, sastra, puisi.

Nah. Tulisan ini harus diakhiri dengan permintaan maaf karena tidak dibuat dengan teori puisi. Maka, Anda pun boleh tidak menyetujui ini: Ketika Jogja Menghakimi Jakarta, Surabaya Asyik Sendiri! []

Dimuat Jawa Pos

Read More

Mencerdaskan Dangdut

ADA yang istimewa pada diskusi Sabtu sore (28 September 2002) itu. Diskusi yang sedianya membahas Festival Kesenian di Surabaya tersebut sempat terseret ke dalam perdebatan seputar dangdut. Pemicunya adalah pernyataan Max Arifin pada pengantar makalahnya yang seolah memandang sebelah mata musik dangdut sebagai kesenian bermutu.

Tentu saja, pernyataan Max (yang mungkin tidak bermaksud menilai rendah dangdut, Red) mengundang tanggapan peserta. Menurut peserta, dangdut bukanlah musik kampungan, karena kini sudah masuk hotel- hotel berbintang, mempunyai rating tinggi di televisi, dan bahkan sudah go international. Dangdut disukai oleh rakyat jelata, cendekiawan, bupati, gubernur, bahkan pejabat tinggi negeri ini. Siapa bilang dangdut kesenian tidak bermutu, ketinggalan zaman?
Tetapi, dengan tangkas Max pun berargumentasi. Bobot atau mutu sebuah kesenian tidak ditentukan oleh jumlah massa pendukungnya. Bahwa dangdut berhasil melanglang buana, kata Max, itu bukan karena mutunya, melainkan karena eksotismenya. Dangdut musik yang sangat sederhana. Hanya persoalan cengkok saja, tegasnya. Dangdut tidak memiliki partitur yang rumit seperti musik klasik (patutkah dibandingkan?).

Dan perdebatan pun makin seru. Akhirnya forum sepakat mendiskusikan dangdut sebagai fenomena budaya secara khusus pada kesempatan mendatang, dengan iming-iming mendatangkan Inul Daratista --penyanyi dangdut asal Pasuruan yang sedang naik daun-- sebagai salah satu narasumber. Nah!

Saya jadi teringat pepatah Belanda yang sering disitir novelis Budi Darma, bahwa soal selera tidak dapat diperdebatkan, tetapi dari selera derajat seseorang dapat diketahui. Dan, perdebatan seputar dangdut itu, tampaknya jadi “memanas” karena faktor selera. Seorang teman saya memahami dangdut sebagai kesenian yang tidak bermutu tapi disukai banyak orang. Dangdut diibaratkan sebagai makanan yang disukai banyak orang, meski kandungan gizinya tidak seberapa, dan bahkan bisa merugikan kesehatan. (Jangan bandingkan kesenian dengan makanan, dong!)

Teman saya Leres Budi Santosa juga bilang, “Saya bisa menikmati goyang pantat Shakira atau Jennifer Lopez sebagai seni, tetapi saya sulit menemukan di mana seni goyang pantat Inul yang sedemikian seser itu, walau saya juga menikmatinya.” Mungkin sebenarnya Leres akan bilang bahwa pantat Shakira maupun pantat Jennifer Lopez “lebih cerdas” dibanding pantat Inul Daratista (memangnya pantat bisa cerdas?). Pantat Inul hanya lebih berotot, sehingga goyangannya bisa lebih seser. Benarkah demikian?

Pada suatu saat sastrawan/penyair kenamaan Sapardi Djoko Damono diundang TVRI untuk menjadi narasumber pada acara Pembinaan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan itu tema yang dipilih adalah bahasa Indonesia dalam syair-syair lagu dangdut. Saat itu, dengan “cerdas” Sapardi menelanjangi syair-syair dangdut. (Tapi tidak semua syair lagu dangdut “tidak cerdas”, kan?).

Perdebatan musik dangdut musik bermutu atau tidak tampaknya bisa semakin seru, tentu saja bila kita melepaskan faktor selera masing-masing. Tetapi, seperti yang tercermin dalam diskusi itu, pada dasarnya, jika digarap dengan serius (memangnya selama ini digarap secara tidak serius?) kita masih bisa berharap dangdut akan menjadi musik bermutu, syair maupun musiknya.

Dalam hal syair, misalnya, musisi dangdut bisa berkolaborasi dengan para penyair seperti yang dilakukan musisi lain dengan melibatkan penyair Taufiq Ismail, Yudhistira, atau Rendra? Bukankah sinetron dangdut pun jadi lebih berbobot ketika digarap dengan melibatkan seniman seperti Arswendo atau Putu Wijaya?

Yang jelas dangdut kini menjadi ladang yang sangat subur sehingga banyak artis --di luar dangdut-- yang berbondong-bondong memasuki ranah ini. Nama-nama seperti Ayu Azhari, Denny Malik, Denada, Thomas Jorgie, dan banyak lagi, kini akrab dengan musik ini. Kenyataan demikian tentu tidak boleh membuat lupa diri. Para kreator, musisi, penyanyi dangdut, justru harus semakin berpikir soal kualitas.

Akhirnya, tulisan ini harus ditutup dengan sebuah anekdot: seorang pengrajin “fosil” (pembuat fosil tiruan) di kawasan Sangiran merasa sangat bangga dan merasa telah berhasil membuat fosil yang bagus karena karyanya laris bukan main, bahkan para turis pun menyukainya. []


Jawa Pos, Minggu, 06 Okt 2002

Read More

Bledheg Sigar dan Potensi Jebakan-nya

Saya tidak pernah menyaksikan langsung, apalagi menjadi ’pendamping’ penampilan kelompok Bledheg Sigar (BS) di sekolah-sekolah seperti: Arief Santosa, Prof. Dr. Setya Yuwana Sudikan, M.A, Sabrot D Malioboro, Widodo Basuki. Saya hanya mengikuti perjalanan ’’gerakan memasyarakatkan sastra’’ ke sekolah-sekolah di Surabaya yang dilakukan oleh Jaenuri dan kawan-kawan itu melalui pemberitaan di koran-koran. Belakangan, kegiatan yang dinilai positif oleh banyak kalangan itu diberitakan surut gara-gara proposal yang mereka ajukan tidak disetujui oleh pihak yang diharapkan dapat memberikan bantuan dana. Bahkan, kemudian dilarang tampil di muka kelas oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Jawa Pos, Rabu, 16 November 2005).

’’DRAMA’’ pelarangan itu sendiri bisa dikembangkan menjadi diskusi –kalau tidak boleh disebut sebagai polemik—yang menarik, tak kalah menariknya dengan pementasan BS itu sendiri. Bagian konfliknya pun menajam ketika Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya bersikukuh pada aturan seputar standar kelayakan mengajar. Aturan memang sebaiknya dipatuhi. Tetapi, bagaimana halnya dengan fakta bahwa guru mata pelajaran bahasa Indonesia --yang juga punya beban mengajarkan sastra-- justru banyak yang kurang melek sastra? Pun, bukankah jadi lucu jika sekolah menerima/mengundang ke sekolah para penulis/sastrawan/seniman yang diragukan kapabelitasnya? Di pihak lain, BS pun bersikukuh untuk dapat tampil di muka kelas, seolah lupa bahwa pada Zaman Ki Hajar Dewantoro, belajar di bawah pohon asam pun jadi. Tentang kesulitan teknis ketika harus berhadapan dengan siswa dalam jumlah yang terlalu besar, seperti dituturkan Bu Liana dari SMP YPPI 3 itu memang benar, saya bersama Lan Fang telah mengalaminya. Tetapi, menurut saya, kelas bukanlah satu-satunya pilihan terbaik. Bisa jadi kegiatan seperti dilakukan BS akan terasa lebih segar bila dilakukan di luar kelas, misalnya di taman, atau bahkan di serambi kantin.

Di luar itu, sebenarnya ada hal yang lebih esensial, yang hendaknya selalu disadari dalam setiap upaya pembinaan atau peningkatan apresiasi dan kreasi sastra di sekolah, yakni bahwa pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah mesti diarahkan pada tercapainya tujuan: meningkatkan kemamuan berbahasa: (1) mendengar, (2) berbicara, (3) membaca, dan (4) menulis (urutan dari kemampuan yang derajatnya paling rendah). Dengan pelajaran sastra, diharapkan siswa tumbuh menjadi individu-individu yang gemar membaca dan kemudian trampil mengungkapkan gagasan serta mengekspresikan dirinya dengan tulisan.

Benar bahwa sekolah tidak perlu dibebani tugas mencetak para calon pengarang/sastrawan. Tetapi, di pundak para guru bahasa terpanggul tugas membawa bangsa (Indonesia) yang selama ini lebih dikenal sebagai bangsa yang hanya ’’mendengar’’ dan ’’berbicara’’ menuju bangsa yang ’’membaca’’ dan ’’menulis’’. Kata pengarang Suparto Brata, orang memang bisa menanam jagung atau padi (bertani) dengan baik hanya dengan melihat orang lain melakukannya dan mendengarkan petunjuk, misalnya melalui siaran radio, sedangkan untuk dapat membuat radio, orang harus membaca.

Jika saya tidak salah, BS adalah pertunjukan, misalnya musikalisasi puisi dan/atau dramatisasi cerpen. Maka, jika hasilnya adalah siswa terkagum-kagum dengan pertunjukan itu, sebagai pembelajaran sastra BS boleh dibilang gagal. Ia bisa kita nilai lebih sebagai pelajaran musik atau teater. Bukan berarti BS tidak baik. Ia sangat ampuh untuk menarik perhatian siswa agar dapat dengan mudah digiring ke rak buku (baca: gemar membaca), dan kemudian gemar menulis. Jika program lanjutannya itu dilupakan, BS akan berhenti di titik yang salah. Dan itulah yang saya sebut sebagai potensi jebakan. Mudah-mudahan hal itu disadari oleh Jaenuri dan kawan-kawan, dan oleh karenanya mereka selalu mengajak penulis, sastrawan, atau pun jurnalis dalam setiap pagelarannya. Dan oleh karena itu pula, BS tidak selayaknya memaksakan program masuk sekolah-nya itu sebagai program reguler, karena ia justru akan lebih efektif sebagai pancingan. []

Kayaknya ini pernah dimuat Jawa Pos [Metropolis]

Read More

Kenaikan BBM dan Kearifan Nasional

Bahan Bakar Minyak (BBM) bukannya telah mengalami kenaikan harga per 1 Oktober lalu, melainkan telah berlipat-lipat ganda. Niki boten mindhak kok Yu, namung ganti regi,’’ kata Mbok Bakul di Pasar Legi di kampung Jawa nun jauh di sana. (Ini bukannya naik kok Mbak, hanya berganti harga). Ungkapan seperti itu akan selalu muncul di pasar-pasar tradisional, ketika harga-harga naik tajam. Ungkapan demikian mencerminkan kearifan penuturnya dalam menyikapi hal-hal yang menekan, mengimpit, menyodok, dan mengiris perasaan. Sekilas terasa sepele, karena ungkapan-ungkapan demikian lazim dilontarkan dengan nada enteng, bahkan dengan nuansa humor yang kental. Padahal, sesungguhnya ia tak lain adalah shock breaker (peredam kejut) yang sangat hebat.

KENAIKAN atau pergantian harga BBM kali ini boleh jadi adalah kenaikan paling tajam di dalam sejarah per-BBM-an kita. Minyak Tanah, salah satu jenis BBM yang sebagian besar pemakainya golongan menengah ke bawah justru naik 185 %! Hampir tiga kali lipat! Dan pada praktiknya, di kampung-kampung nun jauh dari kota, bisa benar-benar tiga kali lipat, atau bahkan lebih!

’’Loh, katanya harga baru minyak tanah dua ribu rupiah? Kok saya beli tiga ribu rupiah?’’ tanya (bernada protes) Mbak Menik kepada tetangga sebelahnya.

’’Lha, memang Mbak, yang dua ribu rupiah per liter itu kan harga di televisi (maksudnya harga resmi yang disiarkan pemerintah melalui televisi)!’’ jawab si tetangga itu enteng. Mbak Menik pun hanya bisa tertawa kecut.

Ibarat pisau pula, ia menikam puluhan juta rakyat miskin yang tampaknya telah benar-benar putus asa dirundung penderitaan. Kenaikan harga BBM, seperti biasanya pula selalu diikuti oleh kenaikan (baca: lonjakan) harga-harga kebutuhan hidup lainnya: dari jasa angkutan hingga kebutuhan pokok yang ujung-ujungnya hanya membuat rakyat kecil semakin menderita.

Hebatnya, dalam keadaan tak henti-henti digulung penderitaan, rakyat kecil itu masih bisa tertawa! Termasuk, melalui SMS (short massage service) alias sandek (pesan pendek) berantai yang beredar pada tanggal 30 September ini, ’’Kabar gembira, BBM nggak jadi naik, bahkan kita akan bebas fiskal jika ke luar negeri. Ikuti penjelasan selengkapnya oleh Presiden malam ini di televisi dalam acara Mimpi Kali Ye!’’ Lalu, keesokan harinya setelah kenaikan harga BBM diumumkan, bertaburan pula sandek, kira-kira begini, ’’Kenaikan BBM memang terbukti mengurangi rakyat miskin. Dari setiap sejuta rakyat miskin, 20 orang mati kelaparan, 20 orang bunuh diri karena stress, 20 orang mati dihajar massa karena mencuri, dan bahkan yang barangkali tidak tergolong miskin pun ikut-ikutan mati kena bom yang meledak lagi di Bali.’’

Kita boleh berdebat, apakah pemilik telepon genggam yang ikut andil dalam penyebaran sandek berantai itu benar-benar tergolong miskin. Yang pasti, mereka adalah golongan yang sebenarnya ikut kesal dan bahkan marah akibat lonjakan harga BBM itu, kelompok masyarakat yang sebenarnya kritis, menyetujui analisa para pakar yang menulis artikel di koran-koran yang hampir semuanya mengecam atau setidak-tidaknya menyayangkan ’’kesewenang-wenangan’’ Pemerintah, tetapi merasa bahwa teriakan para cendekiawan dan kaum yang kritis itu hanya akan menjadi teriakan musafir kehausan di tengah padang pasir. Musafir itu hanya akan mendapati suaranya sendiri yang menggema di udara dan kembali memantul dan memenuhi genderang telinganya sendiri. Mungkin ia akan berteriak sampai mati. Mungkin juga akan lebh baik seandainya ia bisa tertawa, betapapun kecutnya, sambil merangkai kata-kata bijak, berlomba-lomba menunjukkan kearifan pribadi yang dengan teknologi selular dalam sekejap bisa berkembang menjadi kearifan nasional!

Golongan yang kritis telah bertubi-tubi mempertanyakan, mengapa bukan Petamina yang diurus dulu untuk membersihkan koruptor, pencuri minyak (dengan pipa bawah laut yang edan-edanan itu), misalnya, sehingga Negara tidak terlalu merugi dengan tidak tergesa-gesa melonjakkan harga BBM. Juga, mengapa Pemerintah tidak memilih menarik kembali harta Negara yang disimpan di rekening para koruptor kakap agar bisa segera disalurkan untuk menekan angka kemiskinan, sehingga jika kelak subsidi BBM dicabut pun rakyat kecil tidak jadi sedemikian klenger?

Hebatnya, tampaknya pertanyaan-pertanyaan kritis itu pun akhirnya terpental oleh hanya sebuah retorika bahwa ’’kebijakan Pemerintah’’ melonjakkan harga BBM ini ibarat sebuah pil pahit. Seketika terasa pahit, tetapi efeknya akan menyehatkan untuk jangka yang lebih panjang ke depan.

Pada akhirnya, orang atau siapapun boleh mengadakan jajak pendapat dan kemudian mendapati popularitas Pemerintahan sekarang ini menurun drastis berbanding terbalik dengan lonjakan harga BBM, demo boleh marak di mana-mana, tetapi satu hal pantas dicatat: Pemerintah telah menuai sukses gemilang dengan ’’kebijakan’’ melonjakkan harga BBM kali ini. Apakah semua itu berkat efektivitas iklan yang dipasang di media cetak dan ditayangkan di media elektronik?

Ah, jangan-jangan sandek berantai itu yang sesungguhnya lebih sakti! Ah, jangan-jangan sandek berantai itu juga diciptakan oleh ’’Pemerintah’’ seperti halnya sandek-sandek yang secara resmi disebarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, ’’Mari kita dukung kebijakan kenaikan harga BBM, dan mari kita awasi penyaluran dana kompensasinya kepada rakyat miskin….’’

Jika dugaan-dugaan itu tidak meleset, berarti Pemerintah telah dengan demikian jeli melihat potensi budaya dan sekaligus memanfaatkan titik sensitifnya untuk kepentingannya. Satu hal yang kurang adil sebenarnya, jika mengingat tuntutan untuk dibentuknya sebuah Kementerian Kebudayaan yang mandiri (tidak hanya nggandol di Departemen Pariwisata atau Departemen Pendidikan) yang ternyata sudah diteriakkan oleh para budayawan kita sejak tahun 1945 (lihat rekomendasi Kongres Kesenian Indonesia II, Padepokan Pencak Silat, Kompleks TMII, Jakarta, 26 – 30 September 2005 seperti yang dimuat Jawa Pos Minggu, 4 Oktober 2005).

Rakyat sudah arif. Sebagaimana Ronggo Warsito tidak perlu melampiaskan kekecewaannya kepada kerajaan dengan tindakan makar atau setidaknya membentuk partai baru, melainkan justru mengelola kegeramannya hingga kemudian muncullah Serat Kalatidha yang terkenal itu (… sabeja-bejane wong lali isih luwih beja sing eling lawan waspada = Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa/kalap masih lebih beruntung [mereka] yang [selalu] ingat dan [selalu] waspada).

Tetapi, kok ya kebangeten (keterlaluan) jika Pemerintah hanya bertindak sebagaimana Horgroonje, yang mendalami budaya masyarakat Aceh untuk kemudian menekuknya demi kepentingan Pemerintah Belanda (baca: penjajah).[]

Read More

Bahasa Bangsa yang Sakit

Bahasa Pojok Kampung (nama salah satu program siaran berita JTV) yang pada hakikatnya adalah bahasa Jawa Subdialek Surabaya tampaknya adalah bahan diskusi dan bahkan perdebatan paling menarik di antara sekian banyak program siaran JTV lainnya (dua tulisan terakhir yang muncul bulan ini dibuat Sukaryanto [JP 14 Juni 2006, yang kemudian ditanggapi Bayu Tanu Broto, Produser Pojok Kampung].

ADA salah seorang teman saya yang gemetaran dan berkeringat dingin, dan bisa jadi pingsan jika kita tidak mau berhenti menyebut kata ’’tokek’’ di hadapannya. Ketika kita menyebut kata ’’tokek’’ teman ini akan gemetaran tiba-tiba, nafasnya tersengal, dan berkeringat dingin. Ada lagi tetangga saya yang kalau merasa benar, dan apalagi ada yang menantang, dia akan maju tak gentar walau lawan segarang raksasa. Tetapi, acungkanlah genggaman tangan kita dan katakan, ’’Awas, iki luwing lho! [Awas, ini kaki seribu, lho!] maka walau pedang sudah ada di tangannya, ia akan lari terbirit-birit, mungkin juga terkencing-kencing. Padahal, sebenarnya genggaman tangan kita hanya berisi udara. Begitulah kadang, sebuah kata tampil sedemikian sakti.

Mungkin, sampeyan akan segera menyergah, ’’Lha, itu kan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki persoalan psikis, phobia, trauma, atau apa pun namanya, pokoknya orang-orang yang sakit!’’ Sampeyan benar, tetapi tampaknya telah sekian lama pula kita diajari untuk untuk menjadi orang-orang sakit.

Ada contoh yang mungkin telah beberapa kali saya kemukakan, misalnya, pernah kita diajari untuk mengindari penyebutan kata ’pelacur’ dan menggantinya dengan ’wanita tuna susila’. Tetapi, setelah kata ’wanita tuna susila’ diterima masyarakat dan bahkan menjadi popular, tiba-tiba saja kita diminta untuk menggantinya lagi dengan ’wanita harapan.’ Persoalannya kemudian tidak hanya ramai di wilayah kebahasaan, melainkan juga merembet ke wilayah sosial. Para aktivis pergerakan perempuan kemudian memrotes, mengapa hanya perempuan, wanita, yang selalu dijadikan obyek proyek kebudayaan berupa permainan bahasa/kata itu. Celakanya, ketika muncul percobaan penggantian istilah ’wanita tuna susila’ ke ’wanita harapan’ [yang sebenarnya tidak dapat dijelaskan secara akal sehat, apalagi dengan teori ilmiah itu] lembaga bahasa yang didirikan dan dibiayai dengan uang masyarakat pun tidak punya cukup suara untuk mengritisi, apalagi menolaknya. Sebabnya, diakui atau tidak, kita telanjur menjadi bangsa yang sakit, seperti orang yang tersengal-sengal dan gemetaran ketika mendengar orang menyebut kata ’tokek’ atau si tetangga saya yang lari terbirit-birit ketika kita katakan ada luwing di genggaman tangan kita itu.

Lalu, apakah dengan demikian sebaiknya bahasa itu kita biarkan berkembang secara alamiah saja? Tentu saja tidak, karena bahasa memiliki kecenderungan untuk menjadi tidak efektif, dan bahkan cenderung anarkhis jika dibiarkan tumbuh liar. Karena itulah ada fakultas dan jurusan bahasa di universitas-universitas, dan kita memiliki Pusat Bahasa (di Jakarta) yang cabang-cabangnya di hampir semua provinsi di tanahair ini dinamai Balai Bahasa.

Jawa Timur juga memiliki balai bahasa, namanya Balai Bahasa Surabaya, tetapi kantornya berada di Jl Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo. [Catatan: ini juga semacam kekacauan yang kadang membuat saya pusing, sebuah lembaga untuk wilayah provinsi, namanya seoalah hanya untuk sebuah kota.] Tetapi, yang lebih memusingkan lagi adalah pertanyaan mengenai peran apa yang sesungguhnya harus dan telah dilaksanakannya. Secara pribadi saya diuntungkan, karena Balai Bahasa Surabaya sering mengundang saya sebagai juri atau atau narasumber dalam sebuah workshop penulisan. Tetapi, bagi masyarakat luas? Di Porong, misalnya, beberapa hari lalu saya melihat spanduk bertuliskan, ’’Bagi kendaraan truk dilarang memuat orang.’’ Kalimat di dalam spanduk itu melanggar kaidah bahasa Indonesia (subyek tidak memerlukan kata depan), bahasa yang melalui Sumpah Pemuda hendak kita junjung tinggi sebagai Bahasa Persatuan, dan yang ditetapkan oleh UUD 45 sebagai bahasa negara. Lebih sakit lagi, pelanggaran itu bukannya dilakukan oleh orang awam, misalnya pedagang Pasar Porong. Dari materi pesannya, kita sudah bisa menduga, siapa yang membuat itu. Saya berharap kita akan sepakat, masyarakat mesti mengukur kemanfaatan lembaga semacam Balai Bahasa itu dari ketertiban pemakaian bahasa seperti di dalam spanduk, dalam naskah pidato para pejabat, dan bukan pada ketertiban bahasa para pedagang di Pasar Porong, misalnya!

Lalu, kalau Bahasa Persatuan Bangsa, Bahasa Negara, Bahasa Nasional, pun sudah diremehkan, dipakai semau-maunya seperti itu, apalagi bahasa lokal! Kembali ke bahasa ’Pojok Kampung’, kalaulah kita cermati, sebenarnya ada kemajuan yang sangat positif, gerak ke arah yang lebih baik, jika kita membandingkannya dengan keadaannya pada awal kemunculan program itu. Lebih-lebih bahasa ’Pojok Kulonan’, walau ia lebih muda, tetapi saya merasa ia menang dalam percepatan ke arah yang lebih ’baik’ dan lebih ’benar’ itu. Artinya, pihak JTV sebenarnya telah mengakomodasi saran dan kritik yang selama ini mereka terima.

Bahkan, kru JTV sudah pernah memberikan penjelasan di depan KPID Jatim, juga menjawab keluhan publik melaui tulisan di koran ini seperti dilakukan oleh Cak Bayu, sarasehan/seminar sudah beberapa kali digelar. Desakan yang mengemuka sejak awal perdebatan bahasa ’Pojok Kampung’ ini adalah segera dibuatnya (semacam) Kamus Bahasa Suroboyoan dan (semacam) Tatabahasa Baku Bahasa Suroboyoan, disertai Pedoman Penulisan Ejaan Bahasa Suroboyoan. Siapa yang harus membuat itu semua? Seharusnya Pemkot Surabaya, melalui Dinas Pendidikan, khususnya Subdinas Kebudayaan Kota Surabaya, yang secara teknis dapat bekerjasama dengan Balai Bahasa dan dengan Perguruan Tinggi (pakar bahasa) yang ada di Surabaya. Marilah, jangan sungkan-sungkan menuntut itu semua. Proyek itu nanti pasti akan sangat prestisius, dan marilah coba kita gelitik Pak Wali dan Pak Wawali dengan kalimat ini, ’’Pak, ini nanti juga secara jitu akan mengatakan kepada masyarakat Surabaya bahwa Pak Wali yang Pacitan dan Pak Wawali yang Blitar ternyata lebih Suroboyo!

Jika kita hanya sibuk berdebat dan membiarkan diri berlama-lama ’menikmati’ kesakitan ini, seperti sudah dibocorkan oleh Cak Bayu, JTV-lah yang akan menangani proyek itu, dan hasilnya boleh jadi adalah: Kamus, Tatabahasa, dan Pedoman Penulisan Ejaan Bahasa (benar-benar) Pojok Kampung!

Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin mengutip slogan yang pernah dipopulerkan oleh Pusat Bahasa, ’’Bahasa menunjukkan bangsa.’’ Maka, jika kita cermati bahasa di radio, televisi, bahkan bahasa sebagian pejabat, kita juga akan merasa: sedang sakit. Pertanyaan berikutnya: kita ingin benar-benar sembuh atau justru merasa lebih tenteram berada dalam keadaan sakit![]

Sumber: Jawa Pos

Read More

Ibu, Pemimpin Keluarga, dan Cinta Kasih

Ibu saya seorang pegawai negeri sipil, walau kenyataannya hanya seorang guru yang memulai karirnya dari golongan 2-a dan kemudian tak juga naik-naik pangkat, alias macet pada golongan 3-b hingga memasuki masa pensiun. Ketika menikah dengan ibu --yang kala itu sudah mulai menjadi guru sukarelawan—ayah adalah seorang petani gurem. Beberapa tahun setelah menikah dengan ibu, ayah terpilih menjadi Uceng, di tempat lain disebut Kamituwa, sebuah “pangkat” di dalam sistem pemerintahan desa setara Ketua RW. Jabatan sebagai Uceng itu secara ekonomi merugikan, karena dengan demikian waktu ayah lebih banyak tersita untuk mengurusi kampung. Produktivitasnya sebagai petani anjlog, dan bahkan kemudian ia juga meninggalkan total kerja sambilannya sebagai tukang kayu. Ayah hanya memperoleh kebanggaan sebagai seorang tokoh kampung yang juga sering disebut sebagai pamong desa.

SAYA seorang anak sulung dari lima bersaudara, yang semuanya pernah mencicipi bangku kuliah. Saya lulus sebagai sarjana, adik saya drop out dari sebuah perguruan tinggi negeri padahal tinggal menulis skripsi, si nomor 3 meninggalkan bangku kuliah karena memilih berkonsentrasi mengurusi suami, sedang si nomor 4 dan 5 masing-masing mengantongi ijasah diploma.

Dulu, ketika saya belum berkeluarga, saya menganggap tidak ada yang istimewa di dalam kehidupan keluarga saya. Tetapi begitu saya merasakan bagaimana hidup berkeluarga, dengan seorang anak masih kelas satu sekolah dasar, seolah saya baru sadar, bahwa ada keluarbiasaan di dalam keluarga saya, terutama pada diri ibu saya.

Sungguh sulit masuk di akal saya, bagaimana ibu dengan gaji PNS golongan 2-c waktu itu, “dikeroyok” 5 orang anak: nomor 1 dan 2 di perguruan tinggi, nomor 3 di SMU, nomor 4 SLTP, dan si bungsu yang masih di SD. Sementara itu, dari pangkatnya sebagai pamong desa ayah boleh dikata tidak memperoleh apa-apa secara ekonomi. Selain produktivitasnya sebagai petani gurem dan tukang kayu mampet, ibu pun sering mengeluh, karena sejak ayah menjadi Uceng keluarga saya makin sering menerima tamu, selain para warga, tetangga, juga dari kecamatan, bahkan dari kabupaten yang dengan demikian pengeluaran untuk membeli teh, gula, dan kopi melonjak drastis. Selain itu, jika ketika masih warga biasa ayah bisa mendatangi hajatan sanak-saudara dan warga kampung dengan uang buwuh lima ribu rupiah, begitu mejadi Uceng merasa malu kalau hanya buwuh lima ribu; minimal ya sepuluh ribu rupiah. Lebih lucu lagi, jika suatu saat panen jagung atau kacang, jangankan sampai menjualnya ke pasar, dibagikan ke para tetangga dan pihak-pihak yang kepada mereka keluarga saya berhutang budi –karena ibu sering meminjam kepada mereka, terutama jika ada permintaan kiriman mendadak dari kedua anaknya yang di perguruan tinggi— pun kadang masih kurang.

Ibu mungkin terkenal sebagai pengutang. Tetapi untungnya, tidak sampai tercatat sebagai pengemplang. Saya melihat, bahkan ibu saya menjadi orang yang sangat “terhormat” di kampung, antara lain karena ia dikenal pula sebagai pengutang yang baik, yang selalu melunasinya pada waktu yang dijanjikan. Maka adalah biasa jika pada awal bulan ibu hanya membawa beras jatah ke rumah, dan nyaris tak serupiah pun ia membawa uang dari gajinya, karena habis untuk menutup “lubang”.

Biasanya, pagi-pagi sekali ibu sudah bangun. Menyiapkan sarapan untuk keluarga dan kemudian bernagkat ke sekolah. Jika suatu saat bangun kesiangan karena terlalu lelah atau kurang enak badan, ia pun meninggalkan dandang ngadeg di dapur, dan ayahlah yang biasanya menungguinya sampai masak, memanaskan sayur, dan lain-lainnya. Tak jarang pula saya melihat ayah mencuci pakaian keluarga: pakaiannya sendiri, pakaian ibu, plus pakaian adik saya yang kurang ajar.

Tidak ada pembagian tugas yang jelas di antara ayah dan ibu di dalam keluarga saya. Kadang saya melihat ibu begitu dominan dalam menentukan sebuah keputusan, tetapi pada kesempatan lain ayah lebih berperan. Secara ekonomi ayah memang tidak punya power. Tetapi, begitu ibu bilang kepalanya cekot-cekot karena gagal mencari pinjaman, tanpa pamit ayah segera pergi, dan pulang membawa uang. Biasanya untuk keadaan “gawat darurat” semacam itu, ayah mendatangi Pak Lurah, meminjam uang pajak atau apa begitu. Dan pasti dapat, karena Pak Luar pun sudah hafal, kalau ayah sudah maju ke gelanggang untuk mencari utangan, artinya keadaan sudah benar-benar gawat.

Apakah keluarga saya, terutama hubungan ayah ibu bisa dikategorikan zero conflict? Oh, tidak. Mereka sering juga berdebat alias bertengkar. Bahkan sering pula benar-benar tidak mutu perdebatan mereka. Tidak ilmiah, bahkan juga jauh dari demokratis. Bagaimana mau disebut demokratis kalau, misalnya, ketika ayah merasa terpojok, diam-diam ia akan mundur dari perdebatan dan pergi entah ke mana. Ia akan pulang ketika malam sudah larut. Pagi harinya, sebelum matahari bersinar lagi mereka sudah bangun dari tempat tidur yang sama. Artinya, ayah dan ibu sudah tidak bersitegang lagi.

Maka, ketika suatu saat teman saya mencoba menyadarkan saya akan pentingnya perjuangan untuk memberdayakan perempuan, dengan membeberkan data-data arogansi dan kesewenang-wenangan laki-laki di masyarakat, seolah saya tersentak. Apalagi ketika dipaparkan pula sistem yang coba di bangun di dalam masyarakat, kebijaksanaan-kebijaksanaan publik yang menurut teman saya itu sangat berpihak kepada arogansi laki-laki. Sebab, sejak kecil saya diasuh dan dilahirkan oleh perempuan perkasa, perempuan yang sudah sangat berdaya, di tengah-tengah masyarakat – di kemudian hari saya akui pula — yang sangat patriarkhis.

Dalam khasanah bahasa Jawa terdapat unen-unen, kata-kata, semacam pengibaratan, begini: “ibu bumi bapa angkasa.” Ibu ibarat bumi, bapa ibarat langit/angkasa. Oh, betapa jauhnya. Nah, kan? Makanya, jangan dimaknai searah dengan perbandingan bumi-langit seperti yang terdapat dalam kalimat begini, “Dua perempuan itu dalam soal kecantikan ibarat bumi dengan langit.” Kalimat dalam tanda kutip itu maksudnya, perempuan yang satu sangat jelek, sementara perempuan satunya lagi sangatlah cantik.

Laki-laki dengan perempuan, ayah dengan ibu, memang berlawanan jenis kelamin. Tetapi itulah juga antara lain yang mempersatukan mereka. Juga, jangan pernah menilai langit lebih mulia daripada bumi atau sebaliknya, lha wong keduanya sama-sama ciptaan Tuhan, kok. Kalau sudah bersatu dalam ikatan pernikahan, kemudian perkawinan, kemudian mereka disebut sebagai orang tua, ayah-ibu, sudah tidak sepantasnya lagi dipersoalkan siapa yang lebih unggul, apalagi jika kemudian sampai terjadi posisi kalah menang. Bukankah persatuan demikian itu juga diibaratkan sebagai curiga manjing warangka, warangka manjing curiga (terjemahan harfiah: keris masuk ke dalam rangkanya, rangka masuk ke dalam kerisnya) yang oleh teman saya yang kurang ajar dimaknai sebagai perkawinan dengan gaya enam sembilan itu?

Lalu, siapa sebenarnya paling layak jadi pemimpin di dalam sebuah keluarga? Laki-laki? Secara de yure bolehlah. Tetapi dalam praktiknya, kalau bertemu dengan urusan yang lebih dipahami perempuan, apakah laki-laki tetap akan ngotot minta di depan? Kalau kemudian yang didapat adalah keputusan yang salah, bukankah seluruh keluarga juga yang jadi korban? Laki-laki wajib menafkahi istri? Aturan boleh berkata demikian. Tetapi jika kenyataannya si istri “pangkat”-nya sudah sangat tinggi di dalam ekonomi dan secara sukarela si suami memilih lebih banyak mendekati anak-anak dengan meninggalkan “pangkat”-nya yang rendah, tidak ada yang salah, bukan? Apalagi, kalau mereka sudah saling sepakat?

Maka, keluarga bahagia lahir-batin itu ialah keluarga yang dipimpin oleh cinta dan kasih sayang, tak peduli apa jenis kelaminnya.[]

Read More

Memberdayakan Kesenian Rakyat

Banyak upaya yang sekilas tampak sebagai memberdayakan, yang sebenarnya tak kurang dan tak lebih dari tindakan memerdaya kesenian rakyat. Produk-produk kesenian rakyat seperti: ludruk, wayang orang, ketoprak, jaran kepang atau kuda lumping, adalah warisan budaya yang sangat bernilai. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sangat positif bagi kemanusiaan itu sendiri. Lakon-lakon ketoprak, ludruk, dan wayang, misalnya, banyak memaparkan kekuasahan Tuhan, keagungan cinta, hukuman bagi si jahat, hadiah bagi si baik, dan kepahlawanan.

KEHIDUPAN modern dengan segala pernik-perniknya telah meminggirkan kesenian rakyat. Orang punya hajat tak perlu lagi menggelar ludruk atau ketoprak semalam suntuk. Untung kalau pertunjukan ludruk atau ketoprak secara live itu diganti dengan memutar VCD-nya. Sering, yang diputar di acara hajatan: khitanan, pernikahan, dan lain-lain itu adalah film-film yang sebenarnya tidak ditujukan untuk segala umur. Salah satu jenis kesenian rakyat yang masih cukup kokoh berpijak di masyarakatnya hingga kini adalah pakeliran (pertunjukan) wayang kulit.

Layar tancap, televisi, telah mendepak produk-produk kesenian rakyat ke dalam posisi yang sangat mengenaskan: dijauhi masyarakatnya sendiri. Sementara itu para pembuat kebijakan, pemerintah, atau pihak-pihak yang memiliki cukup kekuatan, sebenarnya masih melihat kesenian rakyat sebagai potensi yang perlu mendapatkan (diberi) simpati. Dan pada akhirnya simpati itu diberikan dengan motivasi “tertentu” yang ujung-unjungnya malah membuat kesenian rakyat semakin tidak berdaya.

Pemerintah Orde Baru sering menggunakan kesenian rakyat untuk mengkampanyekan program-program pembangunannya. Apalagi pada saat-saat menjelang musim Pemilu, para artis kesenian rakyat yang biasanya sepi tanggapan jadi seperti mengalami musim panen. Beberapa grup kesenian rakyat dipilih untuk disafarikan ke kampung-kampung. Mereka pun senang. Padahal, pada saat yang sama pemerintah telah menimpakan beban yang terlalu berat pada kesenian rakyat itu sendiri. Lakon menjadi tidak penting, kreasi artistik dilupakan. Yang penting adalah pesan sponsor, dalam hal ini pemerintah. Bahkan kostum pun harus berwarna kuning (warna Golkar yang pada masa Orde Baru adalah Partai Pemerintah). Masyarakat pedesaan yang biasanya menonton dengan karcis murah, atau menonton gratis di pesta hajatan (di desa, biasanya orang malu melihat pertunjukan keseniannya jika tidak menyumbangkan sejumlah uang kepada si empunya hajat atau buwuh) mendapat tontonan gratis. Seketika memang terasa menyenangkan, tetapi semua itu justru tidak kondusif keberlangsungan hidup kesenian rakyat.

Ada lagi kasus yang sering terjadi dalam kaitannya dengan kesenian wayang kulit. Para penentu kebijaksanaan dan pemegang kekuasaan, terutama di tingkat lokal: kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, sering tampak ingin dipandang sebagai ikut berprihatin terhadap nasib kesenian rakyat. Maka sering-seringlah digelar pertunjukan, dalam hal ini wayang kulit. Pada hampir setiap hari besar nasional diadakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Karena demi kepentingan nasional, Panitia pun –dengan alasan minim dana-- meminta para dalang dari desa-desa untuk mendalang secara gratis alias kerja bakti. Tetapi, ketika gilirannya datang proyek dengan dana cukup, yang diundang bukanlah dalang-dalang kelas kampung yang biasa dikerjabaktikan itu, melainkan dalang terkenal dengan tarif yang tidak murah. Pada tahap ini tentu bukan kesenian rakyatnya lagi yang patut diprihatinkan, melainkan mental orang-orang yang terlibat di dalam kepanitiaan itu.

Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang sekilas tampak sebagai upaya memberdayakan, yang sebenarnya tak kurang dan tak lebih dari tindakan memperdaya kesenian rakyat.

Kesenian rakyat bisa diberdayakan dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, maksudnya adalah dari dalam wilayah kesenian rakyat itu sendiri, bagaimana upaya-upaya kreatif dilakukan agar tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Banyak seniman melakukan upaya ini, di antaranya dengan jalan pintas. Misalnya, memasukkan jenis kesenian lain yang sedang populer: memasukkan dangdut ke dalam ludruk, ke dalam pakeliran, memasukkan campursari ke dalam jaran kepang, dan sebagainya. Upaya-upaya seperti itu memang hasilnya cepat terlihat, jumlah penonton meningkat pesat, tetapi banyak pihak mempertanyakan sisi positifnya untuk jangka panjang. Polemik mengenai kreasi-kreasi instant seperti itu pun terus bergulir. Dan seperti sudah jadi keniscayaan bagi dunia yang dihegemoni oleh kapitalisme, pasarlah yang pada akhirnya menentukan segala-galanya.

Untuk ketoprak, upaya dari dalam telah pula dilakukan oleh Ki Siswondo (almarhum) dari Ketoprak Siswo Budoyo Tulungagung. Adegan perkelahian diperindah dengan memadukan usur-unsur silat dan kungfu. Juga sangat diperhatikan kaidah-kaidah teater modern (pada zamannya, Ki Siswondo sering mendatangkan teaterawan untuk memberikan semacam workshop bagi para pemain Siswo Budoyo). Dengan upaya-upaya itu terbukti Ki Siswondo berhasil membawa Ketoprak Siswo Budoyo ke puncak kejayaannya. Sayangnya, sepeninggal Ki Siswondo, Ketoprak Siswo Budoyo mengalami semacam antiklimaks, dan sekarang malah berada pada posisi yang benarr-benar memprihatinkan.

Upaya pemberdayaan kesenian rakyat (ketoprak) dari dalam juga dilakukan oleh pentolan ketoprak asal Jogjakarta, Bondan Nusantara. Bondanlah yang mula-mula memasukkan ketoprak ke dalam televisi dengan kemasan “ketoprak sayembara” (disertai kuis untuk pemirsa dengan iming-iming hadiah menggiurkan dari pihak sponsor). Dari tangan Bondan pula lahir ketoprak multimedia, sebuah pagelaran ketoprak dengan memanfaatkan pula teknologi LCD (laser compact disc). Sebuah upaya yang tergolong cerdas. Sayangnya, tampaknya Bondan tidak mendapatkan dukungan yang cukup, misalnya dari pemerintah melalui institusi yang bertugas mengurusi kebudayaan/kesenian. Untuk mementaskan lakon dengan kemasan multimedia itu pun Bondan hanya mendapatkan dukungan dana dari Yayasan Kelola.

Mirip yang dilakukan Bondan, di Surabaya Bawong SN menggarap ludruk. Bahkan Bawong telah membawa pula lakon Dodol Gombal-nya ke Jakarta. Kalangan seniman merespon positif upaya Bawong untuk mengangkat ludruk menjadi pertunjukan rakyat yang tidak kampungan. Tetapi, lagi-lagi, tentu kita akan jadi sangat naïf jika membebankan tugas besar “memberdayakan ludruk” itu hanya pada pundak seorang Bawong.

Mengapa potensi-potensi yang ada pada diri Bawong atau Bondan itu, misalnya, tidak dilihat oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijaksanaan dalam bidang budaya/kesenian? Inilah saatnya kita mempertanyaakan wawasan seni/budaya mereka yang selama ini telanjur menempati posisi penting di instansi-instansi pemerintah –baik di tingkat lokal maupun nasional-- yang mengurus bidang seni/budaya.

Upaya dari luar, termasuk dari pemerintah, biasanya berupa bantuan dana yang bersipat temporer. Tidak terencana, dan tidak berkesinambungan. Bahkan sering terjadi, saat dana bantuan mengucur, para seniman (rakyat) itu sibuk mempertengkarkan pembagiannya, bukannya sibuk berkreasi. Tidak adanya upaya yang serius, tidak adanya perencanaan yang jelas, tidak adanya koordinasi yang baik antarinstansi yang sama-sama bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan kesenian (termasuk kesenian rakyat) itu bisa dilihat di taman pusat-pusat hiburan, bahkan yang telanjur dinamai Taman Hiburan Rakyat (THR) seperti yang ada di Surabaya. Jika saban hari rakyat hanya disuguhi dangdut, misalnya, apakah kita masih bisa mengataan bahwa kesenian di sana tumbuh secara sehat? []

Read More

CERITA WAYANG SEBAGAI SUMBER INSPIRASI

Dalam kumpulan esainya yang dibukukan dalam Solilokui (1982) Budi Darma mengatakan bahwa karya sastra yang berhasil, yang bermutu, dan terutama yang berhak atas sebutan sebagai karya besar antara lain ditandai oleh kekuatannya memberikan inspirasi kepada pengarang-pengarang lain. Sebagai karya besar, kisah Mahabaratha dan Ramayana telah membuktikan hal itu.

(1)

CERITA wayang pada mulanya, konon, berbentuk lirik, diciptakan sebagai pengejawantahan ajaran-ajaran agama (Hindu). Cerita wayang, baik yang bersumber dari Mahabharata maupun Ramayana, menggambarkan tingkah laku, perbuatan, dharma, manusia dari yang paling jahat sampai yang paling mulia. Ada nistha, madya, utama. Ramayana dan Mahabharata itu kemudian di-Jawa-kan, diprosakan, dimasuki unsur-unsur baru semisal tokoh-tokoh panakawan: Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Tokoh-tokoh kisah Mahabharata dan Ramayana itu kemudian divisualisasikan dalam bentuk wayang (kulit), yang kemudian melahirkan bentuk pertunjukan yang kita kenal dengan wayangan, atau pakeliran. Kemudian juga berkembang pertunjukan wayang orang, teater tradisional yang mengambil cerita dan penggambaran sosok fisik tokoh-tokohnya seperti yang ada pada pakeliran.

Setelah WO Sriwedari (Sala), Ngesti Pandhawa (Semarang), dan Sri Wandowo (Surabaya), kini pementasan wayang orang tinggal sejarahnya. Berbeda dengan kethoprak yang ketika nyaris “bangkrut” muncul versi glenyengan-nya (baca: ketoprak humor) yang dipelopori Timbul Suhardi, wayang orang tidak bermetamorfose menjadi wayang orang humor. Tetapi versi pakeliran-nya, pergelaran wayang kulit, makin berkembang. Tampaknya, yang belakangan ngetren adalah pakeliran campursari. Kisah wayang glenyengan atau wayang humor justru berkembang dalam versi tulis, antara lain seperti yang muncul setiap edisi Minggu harian Jawa Pos dengan merek dagang Wayang Opo Maneh (ejaan bahasa Jawa-nya yang benar adalah: Wayang Apa Maneh).

(2)

Salah satu faktor yang membuat seni pakeliran atau seni pedalangan tetap eksis atau bahkan berkembang adalah fungsi ritual-nya, sebagai pementasan untuk memanjatkan semacam doa, tolak bala, untuk murwa kala atau ruwatan. Kisah Mahabharata maupun Ramayana juga menyediakan penggalan-penggalan kisah yang bisa sangat kontekstual dengan kepentingan sebuah acara, misalnya lakon Laire Wisanggeni untuk selamatan sepekan atau selapan (36 hari) kelahiran seorang bayi. Lakon Tumurune Wahyu Makutharama, atau wahyu lainnya bisa dipentaskan untuk pesta khitanan. Harapannya, terutama anak yang dikhitan (dulu paling tidak sudah berusia 15 tahun atau lebih, tidak seperti sekarang bayi lahir bisa langsung dikhitan atau disunat. Untuk pesta pernikahan bisa diambil lakon Rabine Gathutkaca atau tokoh-tokoh protagonis yang lain. Jangan sampai seorang dalang mementaskan lakon Rabine Mbilung untuk memeriahkan sebuah acara pernikahan, kalau tidak ingin “remuk.” Lakon Rama Tambak bisa dipentaskan untuk peresmian pembangunan jembatan. Pembangunan rumah atau bangunan gedung lainnya bisa diresmikan atau “disyukuri” dengan menggelar pakeliran lakon Mbangun Candhi Saptaarga, atau Semar Mbangun Kahyangan. Bahkan, pada masa kejayaannya, Soeharto pernah memesan lakon Semar Mbabar Jatidiri untuk memperkokoh citranya sebagai pemimpin bangsa.

Kisah Mahabharata maupun Ramayana adalah kisah panjang, sangat longgar untuk dipelintir-pelintir, diadaptasi, bahkan di tangan kreator sekaliber Sunan Kalijaga kisah yang merupakan peragaan ajaran Agama Hindu itu bisa menjadi sangat Islami.

Karena sifat longgarnya itulah, pakeliran bisa dimanfaatkan untuk “nyaris” segala keperluan termasuk: kritik, adu domba, propaganda, kampanye. Maka, karena itulah tampaknya, seorang tetangga saya yang tergolong berbakat harus puas menjadi pegawai negeri yang dikotak-kan, kemudian dipensiun dini, dan gagal mengantongi SIM (surat izin mendalang) karena pada masa itu ia dianggap tidak “bersih lingkungan.”

(3)

Kisah Mahabharata dan Ramayana juga menjadi salah satu sumber inspirasi para sastrawan modern kita yang kemudian menulis cerita pendek atau bahkan novel berlatar belakang cerita wayang. Yudhistira menulis cerita pendek berjudul Wawancara dengan Rahwana. Ada juga Yanusa Nugroho yang telah melahirkan sekian banyak cerpen berlatar belakang cerita wayang. Putu Wijaya pun menulis novel, misalnya Pool yang berkisah tentang seorang yang bermimpi bertemu Semar.

Perhatikan kutipan wawancara Sanjaya (S), seorang wartawan perang Bharatayuda (Yudhis tampaknya alpa bahwa Rahwana alias Dasamuka bukannya mati di padang Kurusetra tempat berlangsungnya perang besar Bharatayuda, melainkan pada perang besar yang lain, yakni Perang Brubuh Alengkadiraja) dengan Rahwana (R) ini:

S: “Apakah keuntungan anda dengan kekuasaan semacam itu?”

R: “Selalu saja begitu. Setiap orang selalu berpikir mengenai keuntungan dan kerugian. … Betapapun durjananya, kasta saya adalah kesatria. Kesatria tidak pernah berpikir seperti pedagang. Keuntungan atau kerugian tak ada artinya. Yang penting bagi saya adalah konsistensi terhadap cita-cita perjuangan. Saya harus memelihara kefatalan dan kehancuran martabat manusia. Tugas dan kewajiban sayalah yang membangun keangkaramurkaan di muka bumi ini.”

S: “Apakah tugas anda itu tidakmembuat anda pedih?”

R: “Aaah! Bagaimana sih, anda ini? Kepedihan, kegembiraan dan segala macam bunyi perasaan semacam itu, sebagaimana keuntungan dan kerugian, tak ada artinya bagi saya. Kessatria tidak secengeng itu. Seorang kesatria yang menggenggam kekuasaan besar, tak boleh menjadi melankolis. Ia harus tegas mengemban tugasnya. Sentimentalitas semacam itu hanya milik para budak. Para sudra. Sebab sekali seorang kesatria membiarkan dirinya terhanyut oleh perasaan, ia akan goyah. Kekuasaan akan luput dari tangannya. Sesudah itu adalah keruntuhan. Paham? Seorang kesatria pantang kehilangan apa yang sudah menjadi miliknya. Milik itu harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Tak ada kompromi.”

S: “Juga seandainya orang yang berada di bawah kekuasaan anda sengsara?”

R: “Kesengsaraan dan penderitaan para kawula adalah bagian terpenting dari kekuasaan mutlak. Tanpa ada kesengsaraan, tidaklah ada artinya sebuah kekuasaan. Tanpa penderitaan orang anyak bahkan tak mungkin sebuah kekuasaan bisa hadir dan kukuh.” (Wawancara dengan Rahwana, Grafiti Pers, 1982).

“Wayang” tampaknya telah menyelamatkan Yudhis dengan cerpennya yang setajam itu. Jika saja Yudhis tidak mengemasnya dengan latar kisah Ramayana, bisa-bisa dia berurusan dengan Koramil.

Sekali lagi, cerita wayang memang sangat longgar dan sangat lentur. Selain versi cerita pokoknya yang bisa melahirkan sekian banyak sanggit (versi cerita berdasarkann penafsiran tertentu), daricerita pokok itu bisa dibuat cerita-cerita carangan-nya, yang makin kondusif juga untuk mengemas kritik terhadap kekuasaan yang korup, misalnya, atau untuk kepentingan-kepentingan lain. Lakon Petruk Dadi Ratu (Petruk Menjadi Raja) misalnya, sepanjang kisahnya adalah kritik terhadap kekuasaan yang korup. Ketika Sang Raja menjadi lalim, Rakyat (yang dipersonifikasikan dengan Petruk) mengambil alih kekuasaan, walau hanya untuk sementara.

Semakin longgar dan semakin lentur lagi adalah versi glenyengan-nya, seperti yang bisa kita nikmati lewat rubrik Wayang Opo Maneh. Oleh karena itulah, cerita wayang humor, glenyengan, guyon-maton, guyonn parikena, itu bisa menjadi media yang sangat enak untuk mengkritik atau mengomentari hal-hal yang bersifat aktual. Oleh karenanya, dalam hal Wayang Opo Maneh, kebijaksanaan Jawa Pos untuk menyerahkan tanggung jawab mengisi rubrik itu kepada seorang saja adalah tepat, karena akan ada kendala teknis menyangkut persoalan redaksional jika rubrik itu dibuka untuk umum, misalnya ketika dalam sepekan ada sekian kiriman cerita dengan topik yang sama, maka yang tidak termuat pada pekan itu serta-merta akan kehilangan kesempatan. Ini berbeda dengan rubrik cerpen, misalnya.[]

Read More