DI DALAM GELAP [1]

di pungung sepi malam tertancap kakiku
udara nyaris beku
dan gelap semakin bisu
belantara macam apa lagi ini
tanpa pohon dan binatangnya serasa tinggal aku:
menggigil di punggung sepi
di ceruk malam gelap bisu


mungkin aku telah melewati kubur pengarang
dan beberapa kali tersandung nisan penyair

tak henti aku melolong
memanggil dan menyebut nama yang kukenal
--atau yang kurasa kukenal
tetapi tetap saja semua bisu
udara bisu
dan langit hanya memantulkan suaraku
yang lalu semakin tajam menusuk-nusuk gendang telingaku

semua makin bisu dan aku makin menancap
di punggung sepi
malam
di dalam gelap
ketika semua bisu
beku
[]

Malang, Maret 2008

Read More

Hotspotisasi, Kantor pun Jadi Game Zone

Bonari Nabonenar

Proyek Taman Bungkul agaknya telah mengilhami kota-kota lain di Jawa Timur dalam hal hotspotisasi (penyediaan area akses internet nirkabel), seperti Malang, Tulungagung, dan Madiun. Proyek hotspotisasi itu disebut-sebut sebagai sebentuk kepedulian pemerintah agar warganya melek teknologi. Tetapi, kalau sudah bicara soal urgensi, nanti dulu!

Tulisan ini dirangsang oleh dua berita yang menggelitik pikiran saya. Yakni, berita tentang sudut baca di Stasiun Gubeng (Metropolis, Kamis, 28/2) dan berita Rp 3,5 M untuk Proyek Internet (Metropolis, Jumat 7/3). Keduanya proyek yang didanai Pemkot Surabaya dan sama-sama untuk mencerdaskan bangsa. Alangkah bagusnya jika sudut baca itu tidak hanya ada di Stasiun Gubeng, melainkan juga di Stasiun Pasar Turi, Terminal Purabaya, Taman Budaya (UPTD Pemprov Jatim), Taman Bungkul, dan Taman Hapsari, misalnya. Apalagi kalau bisa menarik para donatur, tentu biaya operasionalnya tak sebanyak yang diperlukan untuk hotspotisasi. Yang lebih penting lagi, kemanfaatannya bisa langsung dirasakan sebagian warga masyarakat yang "benar-benar memerlukan" atau mesti dipandang sebagai memerlukan bahan-bahan bacaan gratis sebagai makanan batiniah mereka sekaligus sebagai pengisi waktu saat menunggu keberangkatan kereta (dalam konteks Stasiun Gubeng) atau menunggu jemputan.

Hotspotisasi sekilas memang terasa wah, gagah, dan tentu saja sensasional. Di Surabaya, seperti saya lihat di situs detik.com, ratusan hotspot tersebar di wilayah perkantoran, perusahaan, ruang publik, dan lain-lain. Ada yang mesti pakai voucher untuk menikmatinya, ada juga yang gratis. Hotspotisasi yang difasilitasi perusahaan/sponsor (di luar anggaran daerah/kota/kabupaten), baik yang bisa diakses secara gratis maupun yang harus menggunakan voucher, kita sisihkan dari pembicaraan ini. Yang menurut saya masih terasa berlebihan adalah bila pengadaan hotspot itu memakai uang belanja negara/kabupaten/kota. Apalagi angkanya sampai miliaran. Kita perlu mempertanyakan efektivitasnya.

Sebelum jauh, sebaiknya kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berapa sih pegawai yang benar-benar memerlukan akses internet sepanjang jam kerja? Ini penting. Sebab ketika kita memberikan lebih dari yang diperlukan, yang akan terjadi kemudian adalah penyalahgunaan. Jangankan akses internet, kelebihan komputer saja bisa-bisa mengubah sebuah kantor pemerintah menjadi digital game zone kok.

Apakah ada jaminan keamanan di tempat-tempat terbuka seperti Taman Bungkul, alun-alun kota/kabupaten yang benar-benar bisa diandalkan sehingga para pemilik laptop tidak perlu khawatir terhadap upaya perampasan dan semacamnya?

Apakah akses gratis itu cukup kecepatannya sehingga orang yang benar-benar memerlukan tidak lebih memilih sewa di warnet daripada dapat gratis tetapi aksesnya lelet (sangat lambat)? Siapakah sesungguhnya yang paling diharapkan dapat memanfaatkan hotspot itu? Para pebisnis dan orang-orang profesionalkah? Para pelajar dan mahasiswakah? Atau masyarakat umum yang kurang mampu mengakses internet secara pribadi dari rumah?

Para pebisnis dan profesional biasanya sudah bisa mengirim email, mengunduh atau menanam file/data, bahkan menerima dan mengirim faksimile menggunakan fasilitas telepon genggam. Para pelajar dan mahasiswa sebagian besar lebih suka ke warnet (karena tidak memiliki laptop yang bisa dibawa ke mana-mana), lebih-lebih masyarakat umum cenderung pergi ke warnet.

Jadi, mana sesungguhnya yang lebih perlu sekarang, memperluas jaringan internet nirkabel ataukah menyediakan taman bacaan seperti di sudut Stasiun Gubeng itu? Dalam hal ini, saya ingin menegaskan kembali pernyataan pakar folklor Universitas Jember Dr Ayu Sutarto bahwa masyarakat kita telah melakukan lompatan budaya dari kelisanan tahap pertama (budaya tutur) ke kelisanan tahap kedua (dengan fasilitas media audiovisual semacam TV, MP3, MP4). Maka, kalau kita tergesa-gesa mencekokkan fasilitas internet kepada masyarakat (termasuk para pegawai kantor), sangat mungkin yang akan terjadi adalah berubahnya suasana kantor menjadi semacam home cinema atau game zone.

Internet memang sarana paling ampuh untuk kemajuan di bidang informasi. Ia ibarat senjata, semacam cupumanik astagina dalam lakon Ramayana episode Dewi Anjani (bersama kedua saudara laki-lakinya, Sugriwa dan Subali) menjadi kera. Maka, kita mesti hati-hati menggunakannya agar tidak berkembang menjadi bangsa munyuk (kera) atau bahkan maaf jadi asu (anjing), seperti dalam cerpen saya Asuanimalenium yang pernah dimuat koran ini delapan tahun silam. Atau setidaknya, jangan sampai fasilitas internet untuk para pegawai itu bukan malah mencerdaskan mereka, melainkan membuat mereka jadi para koruptor waktu: untuk chatting, dolanan (game), atau melakukan bisnis pribadi, mengingat sekarang sedang marak bisnis berbasis internet. []

dari Halaman Metropolis Jawa Pos

Read More

Babu, Semar, Kentut

Saya ini, sebenarnya punya pengalaman “traumatik” juga dengan sebuah kata. Pengalaman masa kecil, begitulah, meminjam judul yang dipilih Nur Sutan Iskandar.

Pada akhirnya mitos juga melekati kata-kata, sehingga kata-kata tertentu menjadi sedemiakian angker, dan beberapa kata lainnya menjadi sedemikian busuknya. Larut dalam permitosan itu terlalu berlarut-larut saya kira hanya akan menjauhkan diri kita dari
“kasampurnan” –betapapun, misal, kita tahu tidak akan pernah sampai di sana. Begitulah, tanah itu tetaplah suci walau di sana-sini dikotori bermilyar manusia dan bertrilyar haiawan. Di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam, curiga manjing warangka, warangka manjing curiga (keris masuk ke dalam sarungnya –bukan sarung saya, sarungnya masuk ke dalam kerisnya). Jadi pada titik pemahaman itulah manusia akan jadi lembah manah (manah= hati) -- jadi hatinya seluas lembah, walau tidak seluas samodra?

Perlu diketahui, “buruh” itu sendiri adalah menunjuk (ini kalau memakai terminologi perkastaan) kasta yang paling rendah, di bawah: brahmana, ksatria, waisa. Buruh adalah sudra. Tetapi, begitu ia berkreasi, olahrasa-pikir yang kemudian dituang ke dalam tulisan, serat (walau tidak sehebat serat centhini atau serat nitimani) ia adalah juga: b r a h m a n a!

Nah, seorang “buruh” atau “TKI” atau “TKW” atau “nakerwan” atau “babu” atau “batur” atau “rewang” (dalam keseharian saya tidak suka menyebut semua kata itu) mana yang bisa menasihati, mengritik, bahkan mencela Sang Presiden Republik benar-benar Indonesia, misalnya, jika ia bukan “pengawak” brahmana? Dan ada contoh yang sudah diidealisasikan orang sejak sebelum Isa turun ke bumi, yang kini kita kenal lewat cerita
para dalang: Semar, Gareng, Petruk, Bagong, mereka adalah batur, rewang, abdi, dan sekaligus adalah “dewa” (asal tahu saja: Semar itu adalah nama samaran Batara Ismaya, seorang dewa yang sangat disegani bahkan oleh para dewa lainnya).

Dalam banyak penggalan cerita, sering persoalan-persoalan bahkan persoalan perang fisik yang tidak dapat diatasi oleh Sang Juragan macam Bima yang kekuatannya dijadikan merek jamu, Arjuna, Gatutkaca, dan lain-lain, malah diselesaikan dengan enteng (hanya dengan kentut) oleh Ki Semar! Tapi para pengikut Semar kan juga tidak pernah ada yang protes walau bukan wajah Semar yang dipasang di bungkus jamu itu, tetapi sosok Bima yanggagah dengan kuku pancanaka-nya.

Sudah segitunya lho! Apa kita masih perlu terlalu memusingkannya? Para pendahulu kita, tampaknya, justru memilih kata “buruh” yang terkesan kasar dan “rendah” itu untuk menegaskan posisi mereka sebagai “lawan” atau yang harus berhadap-hadapan dengan “majikan” atau “juragan” atau “bos” dengan segenap antek-anteknya. Jadi dipilih karena politis untuk kepentingan strategis. Dan orang malah dengan bangga, misalnya, mendirikan Partai Buruh. Kalau misal suatu hari nanti ada yang bikin Unitet Nation of Babu Organisation, dan menunjukkan “darma” yang nyata, yang bisa bikin organisasi “salon” semacam darma wanita tidak ada apa-apanya, menurut saya, so what gitu loh!

Lah, apa untungnya kita disebut “pegawai” atau “karyawan” yang konotasinya lebih halus, tetapi itu hanya meninabobokan dan membuat kita loyo, dan zalim kepada diri sendiri dengan cara mendiamkan majikan, yang, misalnya, men-zalimi kita?

Maka, biarlah orang lain mau bilang apa. Kita lakukan apa yang terbaik untuk diri kita. Sabar, jangan gampang ngentut, walau kita punya kentut yang sangat melumpuhkan….! Ingat, Kiai Semar hanya mau kentut di saat-saat yang benar-benar genting.[]

Dari Majalah Peduli edisi Februari 2008

Read More

Taksi Argo-Cangkem di Terminal Arjosari

Saya biasa wira-wiri Malang-Surabaya. Kadang naik motor, kadang naik bis. Kalau saya datang di Terminal Arjosari (dari Surabaya) lewat pukul 18.00, biasanya mikrolet yang menuju ke kampung saya sudah habis. Hanya ada 3 kemungkinan: jalan kaki, naik ojek, dan taksi. Nah saya sering juga datang tengah malam di Terminal Arjosari, dan demi keamanan dan kenyamanan, walau ongkosnya terasa berat, taksilah pilihan saya.

Sejauh yang saya kenal (saya sudah hampir 10 tahun menjadi penduduk Kabupaten Malang) taksi di Terminal Arjosari (sopir, calo dan segenap jajarannya) tidak ramah. Saya selalu bertanya, ’’Pak, ke …. (saya sebut alamat saya) berapa?’’ Dan saya selalu mendapatkan jawaban yang berubah-ubah. Tidak konsisten. Kadang tigapuluh ribu, kadang tigapuyluh lima, dan bahkan ada yang tega mengatakan 40 ribu rupiah. Padahal, saya hampir selalu mendapatkan harga 25 ribu rupiah untuk jarak yang dengan mikrolet cukup dengan duit dua ribu rupiah itu. Bahkan beberapa kali cukup 20 ribu.

Tadi malam saya ada pengalaman yang berbeda. Biasanya, begitu si calo atau sopirnya menyebut 30 atau 35 atau 40 saya langsung menolak dengan bahasa verbal plus bahasa tubuh, dengan membalikkan badan dan biasanya akan segera dipanggil, ’’Ya sudah ayo!’’ Tadi malam, begitu disebut angka 30 ribu, saya langsung duduk, menghisap rokok, mengotori terminal. Saya tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan itu. ’’Biasanya Rp 25.000 kok Pak,’’ saya meyakinkan bahwa saya bukan orang baru pemakai jasa taksi itu. Tetapi jawabnya, ’’Ini sudah lama ngantrinya, Mas.’’

Lho, memang apa salahnya kalau lama ngantri? Mengapa hal itu menjadi beban calon penumpang dengan harus membayar lebih dari biasanya? Sekitar setengah jam saya duduk, merokok, dan kemudian saya pergi ke toilet. Ee, lhadalah, ternyata saya diikuti. Usai buang air sedikit, saya dah dijemput, dan ternyata sopir taksi itu mau diongkosi Rp 25.000. Saya tak habis pikir,mengapa mereka rela membuang waktu. Padahal, saya sudah berniat, begadang sampai pagi pun akan saya lakoni, kalau mereka tidak sepakat dengan Rp 25.000.

Begitulah kalau naik taksi argo-cangkem. Maksudnya, tidak menghitung ongkos berdasarkan argometer, melainkan berdasarkan tawar-menawar. Saya pikir hal seperti itu tidak baik untuk Kota Malang yang suka membanggakan diri sesbagai daerah wisata yang andal. Saya yang penduduk malang saja sudah harus begitu repotnya, apalagi orang luar daerah, luar Jawa, luar negri?

Dua hari sebelumnya saya berada di Jakarta dan beberapa kali naik taksi, dan tidak harus diribeti urusan tawar-menawar. Di Jakarta, apalagi, ada taksi yang sudah terkenal dengan layanannya yang baik. Juga di Surabaya. Bahkan, Saya dengan enaknya naik taksi di Hong Kong, walau mahal, tak sedikit pun ada kekhawatiran dinakali, diputer-puterkan, atau argonya di-kuda-kan. Mungkin anda akan segera menyahut, ’’Ya, ini Indonesia, Mas, jangan dibandingkan dengan Hong Kong dong!’’ Lho, lho, nanti dulu. Mengapa saya tidak boleh membandingkan, sedang untuk membuat perbandingan itu saya tidak perlu mengeruk APBN atau APBD macam yang dilakukan oleh pejabat atau wakil kita yang suka Studi banding itu, apa salahnya? Juga, kapan kita mau menjadi lebih baik, kalau sebentar-sebentar hanya bisa bilang, ’’Ya, ini kan Indonesia….’’ []

Read More

Bedah Novel Sejarah Sosial Politik Bulan Jingga di Kepala

Novel sejarah sosial politik “Bulan Jingga dalam Kepala” karya pemikir muda Fadjrul Rachman akan dibedah Halim HD, M Shoim Anwar bersama pengarangnya tgl 13 Maret 2008 di Toko Buku Togamas Jl Diponegoro Surabaya. Mulai pukul 19.00. Silkan hadir. Gratis, lho. Sumber: SMS dari Bung Halim. dan berikut ini sebuah resensi atas novel tersebut...

Bulan Jingga dalam Kepala (bagian pertama)

Judul : Bulan Jingga dalam Kepala
Penulis : M. Fadjroel Rachman
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Cetakan : I, 2007
Tebal : 425 hlm

Setelah malang melintang di hiruk pikuknya dunia mahasiswa di era 80-an, bersastra sambil berpolitik di kampus, dikejar-kejar tentara, dianggap sebagai orang yang berbahaya, dan akhirnya dipenjarakan oleh Pemerintah Orde Baru karena dianggap sebagai otak aksi mahasiswa yang menuntut Soeharto turun dari kursi kepresidenannya dalam aksi 5 Agustus 1989 . Kini M Fadjroel Rachman yang masih konsisten mengkritisi pemerintah melalui tulisan-tulisannya di media masa dan puisi-puisi perjuangannya membuat sebuah novel sejarah politik Indonesia dan dunia kontemporer dengan kehidupan tokoh utamanya yang mirip dengan pengalaman hidupnya.

Novel perdana Fadjroel yang diberinya judul Bulan Jingga dalam Kepala ini diawali dengan kisah Surianata saat menghadapi kematian di hadapan regu tembak di kawasan Tangkuban Perahu Lembang. Lalu kisah Surianata mundur ke belakang, tujuh tahun sebelum ia dihukum mati. Surianata masih kuliah di ITB. Ia bersama kawan-kawannya aktif berdiskusi dalam sebuah kelompok rahasia yang dinamai Lingkar Sokrates yang senantiasa mengevaluasi kondisi ekonomi, sosial, dan politik mutakhir, tak hanya itu saja mereka juga berlatih membela diri, dan menyiapkan diri dengan gagasan radikal perubahan sosial.

Dalam novel ini dikisahkan Indonesia berada dibawah kekuasaan otoriter Jendral Suprawiro yang dengan kekuasaannya telah menculik, membunuh, mencuri harta rakyat dan memenjarkan orang seenaknya terutama para aktivis politik dan mahasiswa yang menentang pemerintahannya.

Melihat keadaan negerinya yang semakin parah, akhirnya Surianata dan kawan-kawannya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Jendral Suprawiro dan rezim fasisnya harus digulingkan!. Untuk itu mereka menggalang kerjasama dengan kampus-kampus lain untuk melakukan aksi demo dengan tujuan menurunkan Jenderal Suprawiro dari tahtanya.

Setelah selama setahun melakukan berbagai demonstrasi, akhirnya aksi mahasiswa mencapai puncaknya ketika beberapa mahasiswa tewas ditembak ketika melakukan aksi demo. Inilah momentum sejarah yang mengetuk pintu para mahasiswa termasuk Surianata untuk melakukan aksi yang lebih besar lagi. Kali ini dengan lokasi tepat di simbol kekuasaan negara, Istana Merdeka!

Istana Merdeka segera dikepung seratusan ribu mahasiswa. Tentara dan polisi tak kuasa menahan amuk massa yang marah terhadap pemimpinnya. Presiden dan keluarganya terkepung di Istana Merdeka. Surinata dan kawan-kawannya menerebos ke ruang Istana Merdeka. Ia berhadapan langsung dengan Jenderal Suprawiro. Pistol dengan pistol saling teracung, baku tembak terjadi hingga akhirnya menewaskan Jenderal Suprawiro, malangnya Bulan Pratiwi (5 thn) putri Jendral Suprawiro tertembak juga secara tidak sengaja oleh Surianata.

Kematian Jenderal Suprawiro disambut sorak massa yang mengepung Istana Merdeka. Sang Presiden yang telah tewas digantung terbalik seperti pemimpin fasis Italia, Benito Mussolini. Mahasiswa menjadi pahlawan. Sayang ternyata para mahasiswa tak siap dengan langkah selajutnya, situasi menjadi chaos, Jakara dilanda amuk masa. Pemerintahan beralih ke kekuasaan para Jenderal yang dulu merupakan kaki tangan Jenderal Suprawiro. Surianata diadili dan djijatuhi hukuman mati karena telah membunuh Presiden dan putrinya. !

Surianata memang puas telah membunuh Jenderal Suprawiro, namun batinnya menangis dan tak tenang karena secara tak sengaja ia telah membunuh Bulan Pratiwi yang tak berdosa. Berkali-kali Surianata membatin bahwa pembunuhan yang ia lakukan membuat jiwanya seperti lepra yang membusuk. Pertempuran dunia batin inilah yang selalu 'mengganggu' Surianata dalam penjara hingga detik-detik terakhir hidupnya berakhir.

Fiksi dengan aroma sejarah, politik, yang juga melukiskan hiruk pikuk gerakan mahasiswa Indonesia dalam menumbangkan rezim fasis inilah yang diangkat dengan gamblang oleh Fadjorel. Dalam novel ini juga terlihat secara jelas bagaimana adanya penghianatan dalam gerakan mahasiswa dan bagaimana pula intrik-intrik politik para jenderal yang menggunakan aksi mahasiswa untuk membawa mereka pada puncak kekuasaan tertiinggi. Dan bagaimana juga akhirnya jika kekerasan dipergunakan untuk menumbangkan sebuah rezim.

Dalam novel ini Fadjroel bertutur secara mengesankan, ia tak ragu menggunakan kalimat-kalimat puitis dalam mendeskripsikan sesuatu. Hal ini menjadi paradoks yang mengasyikan karena menggabungkan gemulainya sastra dengan kerasnya dunia politik dan kehidupan Surianata dalam penjara. Penggunaan kalimat-kalimat puitisnya tersaji secara pas karena Fadjroel mengetahui kapan ia harus berlarik-larik dengan kalimat puitis dan kapan ia harus mempercepat tempo kisahnya.

Beberapa kotbah politik dan sejarah dari para tokoh-tokohnya terselip dalam porsi yang cukup banyak dalam novel ini. Di novel ini pengetahuan penulis tentang filsafat, sosiologi, politik tumpah ruah didalamnya, selain itu diwarnai pula dengan taburan nama-nama pembuat sejarah. Termasuk kisah penyaliban Yesus Kristus yang cukup banyak disinggung di novel ini. Namun Fadjorel bukan menulisnya menurut sudut pandang iman, melainkan dari sisi "kebiadaban dunia" atas apa yang dilakukan terhadap Yesus.
Masih banyak hal-hal yang menarik dalam novel ini, seperti kerasnya kehidupan di penjara dimana sadisme dan perilaku seks menyimpang selalu membayang-bayangi mereka yang hidup di penjara. Setting ITB, UI, Kuil Yasukumi Tokyo, Kamp Nazi Sachhensuen dan Holocoust Memorial Berlin juga turut mewarnai novel ini. Lalu ada pula sedikit taburan kisah cinta antara Surianata dan Bunga Langit yang tak cengeng dan tetap rasional ditengah perjuangan mereka.

Di tengah segala hal yang menarik dalam novel ini, satu hal yang berpotensi menggundang pertanyaan di benak pembacanya yaitu soal setting waktunya. Fadjorel sama sekali tak menulis angka tahun dalam kisahnya. Novel ini hanya menyebutkan kejadian di tahun X. Berbagai peristiwa sejarah dan situasi politik riil dan beberapa nama-nama asli tokoh-tokoh pembuat sejarah muncul dalam novel ini, namun ia tak memaparkannya sesuai dengan kronologis waktunya. Berbagai peristiwa sejarah yang kejadiannya berlainan tahun bisa saja terjadi dalam satu periode waktu.

Contohnya ketika Surianata dalam penjara disebutkan bahwa Xanana Gusmao masih berada di LP Cipinang dan Timor Leste belum merdeka. Namun ketika itu pula Surianata meminta kawan-kawannya untuk membawakan novel Tin Drum karya Gunter Grass karena ia ingin membaca novel tersebut setelah Grass mengaku dirinya sebagai anggota pasukan SS Hitler. Hal yang tidak sesuai dengan kronologis waktu rill karena sejatinya Grass mengaku bahwa dirinya anggota SS di tahun 2006, dan ketika itu Timor Leste telah merdeka dan Xanana telah menjadi presiden.

Ketika hal ini saya tanyakan langsung pada Fadjroel, ia menjawab melalui emailnya bahwa ia memang tidak membuat kronologi sejarah politik pada novel ini. Ia hanya tertarik pada peristiwa politik lalu memberi makna atas peristiwa tersebut. Menurutnya novel ini memang tidak dimaksudkan membuat kronologi sejarah. Ia hanya melihat makna peristiwa-peristiwa lalu disambungkan menjadi makna baru.

Dalam kreatifitas menulis fiksi hal seperti diatas sah-sah saja dilakukan. Hanya saja, tanpa penjelasan dari penulisnya hal ini berpotensi menimbulkan kejanggalan bagi pembacanya yang umumnya terbiasa dengan fiksi sejarah berdasarkan kronologis waktunya seperti tetralogi Pramoedya atau novel sejarah seri Gajah Mada karya Langit Kresna H, dll

Yang kedua, ketika Istana Merdeka dikepung masa kenapa pula Jendral Suprawiro tak dievakuasi oleh paspampres, bukankah kedatangan masa bisa diprediksi dan bukankah aturan pengamanan kepala negara seharusnya telah melakukan evakuasi bagi kepala negara dan keluarganya dari istana ketika keadaan menggenting?

Yang ketiga, surat terakhir Surianata kepada kedua orangtuanya penuh dengan kotbah politik, ah rasanya hal ini terlalu berlebihan, bukankah surat kepada orang tua biasanya lebih personal ?. Bagi saya surat seperti yang ditulis Surianata tampaknya lebih cocok ditujukan kepada kawan-kawan seperjuangannya untuk terus membakar semangat mereka.

Ditengah segala kelebihan dan kekurangannya, novel sejarah politik yang penuh liku, padat, mengungkap kemarahan, kekayaan alam fikir dan batin seorang Fadjroel ini layak diapresiasi oleh mereka yang ingin mengetahui lebih banyak sepak terjang pergerakan dan pola pikir ideal mahasiswa dalam memperjuangkan kebebasan politik. Walau berupa fiksi, tak belebihan jika dikatakan bahwa novel ini dapat dijadikan kisah pembelajaran bagaimana seharusnya para pejuang demokrasi harus berpikir dan bersikap agar apa yang dicita-citakannya dapat terwujud dengan baik.

Selain itu novel ini juga berbicara perjuangan manusia meraih kebebasan, melawan sifat kebinatangan penguasa yang selalu ada sejak zaman dahulu kala. Kebinatangan yang tak akan pernah hilang selamanya dan akan terus membayangi akal budi kita. Seperti bulan yang bersembunyi dalam terang matahari, lalu berkuasa penuh di tengah gelap. Selalu berulang hingga kiamat. Itulah bulan jingga dalam kepala manusia.

@h_tanzil
salam,
h_tanzil

dari gramedia online

Read More

PAMERAN FOTO BMI LAGI: KALI INI DI STADION KANJURUHAN, MALANG

PAMERAN foto bertajuk Hong Kong dan BMI Kita akan digelar lagi. Kali ini FBBMI bekerja sama dengan Pemkab Malang. Waktu sudah dipilih, antara tanggal 16 - 26 Maret ini Mendadak banget, ya? Soalnya, sekalian dibarengkan dengan acara Pameran Bunga. Ehe, MAlang kan kota (baca: kabupaten) bunga juga!

TEMPATnya pun sudah ditentukan, di Stadion KAnjuruhan, Kepanjen, MAlang. Tania Roos, mantan BMI-HK yang sukses melobi Pemkab Malang baru memberikan kepastian tanggal dan tempat itu kemarin, melalui telepon, setelah pekan yang lalu saya dan PAk Kuswinarto mengantarkan proposalnya.

Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini, maka, kami harus menyiapkan materi fotonya. Selain foto-foto yang sudah dipamerkan di Surabaya, Jember, Trenggalek, Tulungagung, Tangerang, ad lagi tambahan materi dari SBMI Jatim, berkat kebaikan Mas Cholili.

Seperti biasanya, selain pamer foto, akan digelar pula diskusi dan pembacaan cerpen/puisi. Tania sendiri diharap akan tampil sebagai pembaca cerpen sekaligus menjadi salah seorang narasumber untuk diskusinya, selain, katanya, 2 atau tiga orang dari lingkungan Pemkab Kabupaten Malang telah pula menyatakan kesediaannya untuk menjadi narasumber.

Akhirnya, kami mohon doa restu, semoga pamerannya lancar, dan diskusinya pun gayeng.

Read More

Soeharto dalam Sastra

Setiap kali penduduk Kota Bebek membuka koran, yang ingin mereka ketahui hanya satu: apakah hari ini Paman Gober sudah mati. Setiap pagi mereka berharap akan membaca berita kematian Paman Gober, di halaman pertama. (Seno Gumira Ajidarma, 2001:11)

Soeharto, mantan presiden Republik Indonesia yang berkuasa 32 tahun itu, juga dibicarakan dalam karya sastra. Adalah tidak mungkin tidak mencatat Soeharto dalam sastra, dengan kekuasaannya yang selama itu.

Hanya, pada karya sastra, Soeharto dibicarakan secara realistis, agak transparan, bahkan sindirannya mudah dipahami, ke mana mata pisau kata-kata itu tertuju. Tanpa pembaca mengalami kesulitan memahami siapa yang dimaksud oleh karya tersebut.

Dengan demikian, ketika membaca karya sastra yang menyinggung Soeharto di dalamnya, pembaca tidak begitu kesukaran dan dengan cepat tahu bahwa obyek yang dibicarakan dalam karya sastra adalah Soeharto. Mengapa begitu? Apa yang membedakannya dengan laporan jurnalistik, sejarah, artikel, atau karya-karya akademik?

Pertama, karya sastra mengajak kita untuk memahami bukan untuk hanya mengetahui. Jika hanya untuk mengetahui, maka semua orang akan dapat mengetahui hanya sekadar dengan melihat faktanya. Namun, untuk memahaminya, ia harus menjalani perjalanan rasionalitas obyektif ke empirisme subyektif, dari pengetahuan pada kearifan kemanusiaan, mengajak untuk lebih bijak dan adil dalam memahami kehidupan.

Dengan demikian, dalam sastra tentang ”Suharto”, bukan lagi soal transparansi atau sindiran ”yang begitu jelas” itu yang menjadi persoalan, tetapi masalah: ”ada apa di balik semua itu”?

Semua ironi, satir, dan tragedi dalam sastra tentang ”Suharto” pun kemudian mengajak kita untuk masuk pada kearifan, pada tanggung jawab yang kritis dan waspada. Dengan dasar pemikiran itu, maka sastra bukan untuk mengklaim, memveto, mendiskreditkan, memojokkan, menghina, menjatuhkan, berpihak, pada selain nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, bila ada yang bersifat demikian, ia sudah merupakan propaganda, slogan, doktrin, atau dogma.

Absurditas sastra Soeharto

Alasan kedua yang membedakan adalah sebuah premis tentang bahasa sastra yang ditentukan oleh karakter dan sifat kekuasaan. Kekuasaan yang adil biasanya melahirkan karya sastra yang tidak vulgar. Namun, ketika suatu kekuasaan bebal, tebal muka, muka tembok, tidak rasional dan zalim, maka karya sastra pun akan bicara dengan bahasa yang tidak halus, bahkan kasar, penuh dengan metafor yang absurd.

Ketika Soeharto berkuasa, karya sastra penuh dengan metafor yang absurd, semakin kuat kekuasaannya maka akan semakin rumit metafor dan absurditas yang digunakannya. Dapat dipahami mengapa tahun 70-an karya sastra Indonesia dikuasai oleh jenis sastra absurditas, sedangkan mendekati tahun 90-an dan 2000-an, absurditas semakin kurang dan metafornya semakin transparan karena kekuasaan Soeharto semakin lemah.

Memang ada suatu budaya yang tabu membicarakan penguasa mereka, kendati penguasa itu zalim dan menganiaya. Akan tetapi, perilaku literer itu hadir, bisa jadi karena budaya feodalistik sudah begitu mengakar, atau begitu kuatnya tangan kekuasaan menenggelamkan publiknya.

Alasan ketiga, karya sastra berbicara pada tataran tafsir, majas, makna yang ambigu, bukan pada tataran fakta obyektif atau validitas. Oleh sebab itu, Soeharto yang dibicarakan oleh karya sastra bukanlah Soeharto sesungguhnya, tetapi Soeharto dalam pengertian makna dan tafsir. Yang mengajak dan membawa kita pada hikmah tentang keadilan, kebenaran, atau setidaknya tentang manusia itu sendiri.

Soeharto dalam Seno

Salah satu karya sastra yang membicarakan Soeharto dengan bagus dan kuat pada masa kejayaan penguasa Orde Baru itu mungkin adalah cerpen Paman Gober (Republika, 30-10-1994) karya Seno Gumira Adjidarma. Cerpen yang dibacakan Butet Kertaradjasa pada acara Federasi Teater Indonesia (FTI) Award 2007 di Teater Studio, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, memang salah satu karya terbaik Seno yang termaktub dalam kumpulan Iblis Tidak Pernah Mati (1999). Ia seperti memprediksi realitas Soeharto lebih satu dekade kemudian. Ketika penguasa 32 tahun itu mengalami sakratulmaut di rumah sakit.

Memang tak cuma Seno yang mengangkat Soeharto ke dalam karya-karya fiksinya. Setidaknya ada 17 cerpen yang dianggap membicarakan Soeharto, dalam ungkapan yang bermacam dan dibukukan oleh M Shoim Anwar (Soeharto dalam Cerpen Indonesia, 2001). Ada tersebut antara lain Menembak Banteng (F Rahardi); Diam (Moes Loindong); Tembok Pak Rambo (Taufik Ikram Jamil); Saran ”Groot Majoor” Prakosa (YB Mangunwijaya); Bukan Titisan Semar (Bonari Nabonenar); Kaki Druhun (Bonari Nabonenar); ”Masuklah ke Telingaku, Ayah” (Triyanto Triwikromo).

Lalu, juga ada Monolog Kesunyian (Indra Tranggono); Celeng (Agus Noor); Senotaphium (Agus Noor); Gadis Kecil dan Mahkota Raja (Sunaryono Basuki Ks); Menari di Atas Mayat (Indra Tranggono); Negeri Angin (M Fudoli Zaini); Putri Jelita dan Terbunuhnya Tuan Presiden (Joni Ariadinata); serta Orang Besar (Jujur Prananto). Tapi, di luar itu, masih cukup banyak cerpen atau karya sastra lain yang tersebar dan diterbitkan dalam berbagai media dan mengangkat figur Soeharto di dalamnya.

Pada sejumlah karya itu, kita mungkin dapat menangkap bagaimana masyarakat—yang diwakili pengarangnya—melihat dan mengapresiasi sebuah sosok yang bernama Soeharto. Dengan itu pula, barangkali kita juga bisa menengarai bentuk kekuasaan macam apa sebenarnya yang telah digagas dan dipraktikkan oleh Jenderal yang Tersenyum itu. Namun, apa pun, semua itu akhirnya hanyalah ”tanda”, di mana setiap orang bebas membaca, menafsirkan atau menarik signifikansinya. Entah sebagai ironi, satir, tragedi, peringatan, dan pelajaran, tetapi jelas, ia akan berguna bagi mereka, ”bagi orang orang-orang yang berpikir”. Andakah juga? []


Fadlillah Malin Sutan Kayo Dosen dan Peneliti di Pusat Penelitian Sastra Indonesia, Universitas Andalas, Padang. Tinggal di Kampuang Batima, Nagari Soengai Jamboe


HUMANIORA Kompas Cetak Kamis, 6 Maret 2008

Read More